Shadow

Catatan Kelam Pemerintahan, Sinterklas Berubah Jadi Vampir Ganas

RadarMalukuNews.com – Pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) saat ini, masyarakat sangat membutuhkan sosok pemimpin yang jujur dan pro rakyat. Harapan akan perubahan dan kemakmuran kini seakan sirna dibalut bayangan masa lalu yang masih terngiang dalam benak, dimana hak suara yang mereka sukarelakan kepada figur Pemimpin yang awalnya bagaikan “Sinterklas” dengan berbagai janji dan hadiah berupa kue pembangunan dan keju kesejahteraan, namun ketika telah terpilih berubah menjadi sosok “Vampir” yang mengerikan menggrogoti isi perut daerah.

Menurut salah seorang Aktivis pemuda yang juga merupakan mantan Ketua GMNI Cabang KKT., Jois Krestofol Esauw mengatakan, berkaca pada masa pemerintahan Bupati defenitif Kepulauan Tanimbar lima tahun silam yang telah berakhir dan kini dilanjutkan oleh beberapa Penjabat Bupati untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah yang telah selesai masa periodesasinya, secara kasat mata kita dapat melihat bahwa banyak sekali kegagalan yang dihasilkan dan kian menyengsarakan rakyat. Tanimbar hari ini, membutuhkan sosok Pemimpin yang jujur dan lebih mementingkan rakyat kecil.

“Simak saja, selama kepemimpinan Bupati Petrus Fatlolon. Banyak Kebijakannya lebih pro terhadap kepentingan koorporasi. Hal itu terlihat dari banyak sekali proyek-proyek pembangunan fisik yang jika dicermati secara baik, tidak berdampak positif bahkan tidak memiliki asas manfaat,” kata Jois

Dirinya menyebutkan salah satu contoh konkrit mega proyek Genangan Lorulun yang sampai saat ini tidak membawa dampak apapun bagi peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan proyek tersebut dinilai mangkrak dan tidak terurus secara baik, padahal ada miliaran uang rakyat dihabiskan untuk proyek tersebut.

Tidak hanya itu, ada juga pembangunan RSUD dr. P.P. Magretti Ukurlaran yang sampai saat ini belum difungsikan padahal pada akhir periodisasi sosok pemegang kunci Surga itu, sudah menandatangani Prasasti Proyek sebagai tanda bahwa bangunan tersebut telah diresmikan, namun hingga saat ini tak kunjung difungsikan.

Terhadap ketidak efektifan pembangunan didaerah ini, Jois mengatakan hal itu merupakan bagian dari kurangnya fungsi pengawasan dari 25 Anggota DPRD Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2024. Ditambah lagi, pada masa transisi pemerintahan KKT, saat itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Pemerintah Provinsi Maluku telah menugaskan dua putra asli Tanimbar untuk mengisi kekosongan dimaksud sebagai pimpinan sementara di KKT, namun akhir dari cerita ini, telah mencetak retting terburuk bagi Tanimbar, dan pada masa inilah, Tanimbar dicatat sebagai daerah terkorup di Maluku.

Saat ini data statistik mengonfirmasi presentase kemiskinan di KKT kembali anjlok ke angka 24,47% dan indeks pembangunan manusia masih berada pada angka 67,04 atau peringkat ke 10 dari 11 Kabupaten Kota di Provinsi Maluku.

Indikator-indikator itulah yang timbul akibat kebijakan bobrok ‘si Petrus’, serta kurangnya fungsi pengawasan dari DPRD sebagai representasi dari Rakyat Tanimbar yang telah diambil selama masa kepemimpinannya, perlu menjadi acuan Rakyat Tanimbar untuk kemudian pada momen Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlangsung pada tanggal 27 November mendatang ini dapat memilih figur pemimpin yang betul-betul menjawab kebutuhan Dasar Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Tanimbar untuk Memilih figur dengan Visi-Misinya memprioritaskan layanan Dasar yakni Pemulihan Ekonomi, layanan sekolah, berobat gratis dan berkualitas, sehingga Tanah Adat Lelemuku yang kita cintai ini, kelak bisa “Sejahtera, Maju dan Berkepribadian Duan-Lolat,” tandasnya. (RMN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *