
RadarMalukuNews.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KPUD – KKT) diduga dengan sengaja meloloskan Ricky Jauwerissa yang ternyata tidak memiliki kelengkapan berkas administrasi pada penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, 22 September 2024 lalu.
Pasalnya, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan Perkara yang teregistrasi dengan nomor : 161/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan, selain mempersoalkan terkait pelanggaran secara TSM dengan KPUD KKT sebagai Termohon, masalah money politick, juga terdapat persoalan penetapan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati yang dianggap tidak memenuhi syarat formil. Dimana Ricky Jauwerissa, saat tercatat tidak pernah menyerahkan surat pengunduran diri untuk diproses oleh pejabat yang berwenang.
“Sampai dengan permohonan ini dibacakan, Ricky Jauwerissa tidak pernah menyerahkan surat pengunduran dirinya dan ditanggal 22 September 2024, Ricky Jawerisa juga tidak pernah serahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa pengunduran dirinya sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Apa lagi keputusan pemberhentian atas seorang DPRD kabupaten sama sekali tidak pernah ada. RJ tidak pernah undur diri sebagai anggota DPRD KKT sampai berakhirnya masa periode 2019-2024,” beber Kelvin Keliduan saat membacakan materi gugatan pihaknya di Persidangan yang dilaksanakan Majelis Panel Hakim I yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.
MASIH TERIMA GAJI & TUNJANGAN
Fakta lain yang terungkap juga dan memiliki bukti valid yakni Bupati Kepulauan Tanimbar Terpilih ini, Ricky Jawerisa ternyata masih menerima gaji, plus tunjangan serta dana operasional sebagai Wakil Ketua II DPRD.
“Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Melkianus-Kelvin, sudah sangat jelas dan terang bahwa RJ masih memanfaatkan fasilitas negara dengan jabatannya,” beber Kelvin.
Dengan fakta dan bukti ini, sudah layak dan sepatutnya Termohon (KPUD – KKT) harus menyatakan bahwa berkas RJ tidak lengkap dan harusnya ditolak.
PENGAKUAN PJ.GUBERNUR MALUKU
Penjabat Gubernur Maluku Sadli Lie, menyatakan perihal informasi terkait Pengunduran diri atas nama Ricky Jauwerissa sebagai Anggota DPRD KKT masa jabatan 2019-2024, bahwa sesuai tahapan dan jadwal Pemilukada serentak tahun 2024, khususnya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 27-29 Agustus 2024, bagi anggota DPRD Kab/Kota yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada pejabat berwenang. Dalam hal ini Gubernur Maluku.
Tercatat dari para bakal calon bupati, wakil bupati, walikota dan wakil.walikota di 11 kabupaten kota d Maluku, tercatat hanya 3 anggota DPRD kabupaten kota yang mengajukan permohonan pengunduran diri yakni Elly Toisuta (Ketua DPRD Kota Ambon), Agil Rumakaat (Wakil Ketua I DPRD SBT) dan Hadi Djumaidy Saleh (Anggota DPRD Kepulauan Aru).
“Atas pengusulan pengunduran diri dimaksud, pemprov Maluku mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemberhentian masing-masing yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024 sementara diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Sadli.
Sayangnya, dalam catatan administrasi persuratan di Pemerintah Provinsi Maluku, Ricky Jauwerissa tidak pernah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Masa Jabatan 2019-2024, karena akan maju sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2024.
“Pemerintah Provinsi Maluku tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan terkait proses pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2019-2024,” tegas Sadli.
Namun ditanggal 15 Oktober 2024, Ricky Ricky Jauwerissa diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku tanggal 15 Oktober 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Masa Jabatan 2019-2024 dan Keputusan Gubernur Nomor 1769 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Masa Jabatan 2024-2029.
TAK PERNAH ADA PARIPURNA PEMBERHENTIAN
Dari risalah sidang DPRD KKT selama tahun 2024, tidak tercatat pernah digelarnya sidang paripurna pengusulan maupun pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD KKT terhadap Ricky Jawerisa. Padahal seharusnya, DPRD setempat sesuai Tata Tertip DPRD KKT harus menyelenggarakan rapat paripurna Pengusulan dan Pemberhentian Pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024.
Hal ini juga dibenarkan oleh para mantan anggota DPRD KKT periode 2019-2024, dan beberapa DPRD aktif saat ini yang terpilih dan dilantik kembali sebagai wakil rakyat.
“Iya benar, tidak pernah ada itu paripurna pemberhentian RJ. Coba tanyakan Sekwan Juliana Ongirwalu, mungkin sekwan yang pimpin dan gelar sidang paripurna pemberhentian terhadap RJ” tandas mereka beramai-ramai.
PROSES SIDANG DI MK
Selain pelanggatan administrasi, sejumlah dalil juga disampaikan permohon dalam hal ini Paslon Bupati dan Wakil Bupati KKT nomor urut 2, Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan, di antaranya terkait politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di tujuh dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Berdasarkan uraian dalil permohonannya, Pemohon menyebut bahwa praktik politik uang terjadi dalam rentang waktu 3 Oktober hingga 26 November 2024. Praktik money politics tersebut dinilai Pemohon berpengaruh dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar 2024.
“Rangkaian pelanggaran Pilkada berupa money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dapat mempengaruhi pilihan pemilih hanya pada satu pasangan calon, yaitu Pihak Terkait,” ujar Kelvin
Selain pelanggaran money politics, Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu. Di antara pelanggaran tersebut, terdapat pembiaran oleh KPPS dan Panwas TPS terkait peristiwa beberapa pemilih yang diarahkan saat mencoblos.
Peristiwa demikian terjadi di TPS 01 desa Kilon Kecamatan Wuarlabobar, di mana empat pemilih diantar tim sukses Pihak Terkait ke bilik suara. “Dengan tujuan untuk melihat dan mengarahkan para pemilih untuk memberikan pilihan pada Paslon Pihak Terkait di bilik suara,” kata Kelvin.
Kemudian terkait pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu, Pemohon juga menyoroti soal pemindahan 40 kotak suara. Pemindahan itu dilakukan dari Kecamatan Selaru ke Kota Saumlaki dengan alasan keamanan. Padahal menurut Pemohon, saat itu belum dilakukan pleno penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Selaru.
Setelah membacakan dalil-dalil permohonan, Pemohon kemudian mengajukan petitum, meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024. Kemudian Pemohon juga mmeminta agar Majelis mendiskualifikasi Pihak Terkait.
Di akhir sidang, Hakim meminta pihak Termohon (KPU, Bawaslu) untuk menyiapkan seluruh bukti-bukti yang digugat oleh pihak Pemohon. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 23 Januari 2025 mendatang. (RMN)
