
RadarMalukuNews.com – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Diskominfo KKT) Bersama Balai Sertifkasi Elektronik (BSrE) dalam waktu dekat akan melakukan Penerapan Layanan Sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk Pertama kali di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ernes Falikres menjelaskan bahwa Layanan TTE sudah saatnya dimplementasikan dalam birokrasi yang berbasis digital oleh Pemerintah Daerah. Dilaksanakan dengan berbagai upaya percepatan, penerapan dan pemanfaatannya yang sangat efektif dan efisiensi, dan memiliki kekuatan hukum.
Hal ini di sampaikan Ernes menindaklanjuti kegiatan rapat kerja Diskominfo KKT oleh Bidang Penyelenggaraan E-Govemment dan Persandian bersama Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lewat layanan Desk to Desk dan secara virtual yang membahas terkait implementasi penerapan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) dimaksud.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Kepala Dinas Kominfo, pada Rabu (13/2/2025) ini, berlangsung secara hybrid dan dihadırı oleh Mitha dan Amalia serta Rizky dari BSrE BSSN selaku Tim Konsultasi Pendampingan Penerapan Sistem TTE KKT dan diikuti oleh seluruh staf Dinkominfo KKT.
Menurut Ernes, ada dua poin penting dalam penerapan TTE ini, yakni Petama, Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dapat memangkas waktu perolehan dokumen yang ditandatangani. Biasanya jika dengan tanda tangan basah, penandatanganan dokumen kertas memerlukan pengiriman ke pihak lain memakan waktu berhari-hari. Dengan adanya TIE tersertifikasi, dalam beberapa menit bahkan tidak sampai sehari, dokumen elektronik dapat segera ditandatangani dan dikirim sekalipun dari jarak jauh seperti antar pulau maupun antar negara.
Kedua, kekuatan hukum setara dengan Tanda Tangan Basah. Perlu diketahui bahwa TTE terbagi menjadi dua, yakni Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah Tanda Tangan Elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo).
Sedangkan Tanda Tangan Elektronik tidak tersetifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa PSrE Indonesia tersebut. Saat mnemiliki TTE tersertifikasi, pemilik tanda tangan telah memenuhi keabsahan, kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. I1 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UỤ No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain UU ITE, TTE tersertifikasi juga diatur dalam PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Jadi tidak perlu khawatir akan kekuatan hukum dari TTE tersertifikasi.
“Dengan demikian apabila diterapkan, maka akan menjadi sebuah langkah maju pertama kali dalam penerapan Birokrasi berbasis Digital di Tanimbar dengan mendorong pemanfaatan layanan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tutur Ernes
APA ITU TTE ? DAN MANFAAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Pada umumnya tanda tangan dibuat dengan menggunakan pena yang biasa disebut tanda tangan basah. Di era digital ini, dokumen digital ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi. TTE tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12/2021 tentang Pengelolaan SPBE, dan Peraturan Bupati Nomor 13/2024 tentang Tata Naskah yang membahas terkait Tata Naskah dalam persuratan berbasis Elektornik.
Pada dasarnya, Sertifikat elektronik terdiri dari rangkaian bit sebagai bentuk kodenya. “Jadi nantinya sertifikat elektronik ini akan memuat unsur tanda tangan elektronik dan identitas elektronik penandatangannya dan dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN
Pada kunjungan teknis Dinas Kominfo ke BSrE dalam rangka Tinjauan Implementasi Pasca PKS di ruang kerja/pertemuan Kantor BSrE Jakarta (20/2/2025), telah membahas draft PKS dari kedua belah pihak yakni Diskominfo KKT dan Penyelenggara sertifikasi elektronik (BSrE) dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam pasal per pasal berujung pada Penandatangan PKS secara Desk to Desk Virtual.
Diketahui, BSrE merupakan salah satu penyelenggara sertifikasi elektronik yang sudah terdaftar di Kementerian KOMINFO untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah seperti BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi negeri.
Untuk pengajuan permohonan kerjasama bisa langsung dikirimkan ke BSSN, setelah dibahas dan disepakati di internal Diskominfo bisa dikirimkan ke bagian kerja sama, setelahnya dapat dilakukan rapat finalisasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Junus Batlayeri, SH meninjak lanjuti kunjungan tersebut Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memiliki regulasi berupa Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“kami akan menyiapkan dan berproses ke bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar) sehingga kondisi ini diharapkan tidak menghambat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam membuat usulan Perjanjian Kerjasama terkait TTE tindak lanjut atau Pasca nantinya akan disampaikan melalui Surat Edaran Plt. Sekretaris Daerah kepada seluruh OPD dalam penerapannya” Ungkap Junus
Junus juga berterima kasih atas respon yang baik dari Tim BsrE begitu hangat dan sangat membantu Diskominfo KKT dalam konsultasi terkait penerapan Layanan TTE dan pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan membuat usulan verifikator setelah Pasca Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
“Seperti yang dijelaskan tadi. Akan dilanjutkan dengan asistensi/bimtek kepada Verifikator dan Implementasi bagi seluruh OPD dengan memberikan ruang dan waktu sesuai permintaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Kominfo,” tutupnya. (RMN)
