Shadow

Habiskan Anggaran Ratusan Miliar, PPI Ukurlaran KKT “Mati Suri”

RadarMalukuNews.com – Sejak diresmikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada September 2024 lalu, hingga saat ini Pelabuhan Perikanan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), tak kunjung difungsikan secara optimal. Berbagai sarana dan fasilitas berkelas yang tersedia pun kian terkesan mubazir.

Hal ini sangat berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat tanimbar terutama para nelayan dan pengusaha lokal pemilik kapal ikan. Pasalnya, pelabuhan perikanan yang menelan anggaran senilai Rp.120 milliar dari hibah Pemerintah Jepang ini, dari diresmikan setahun silam sampai saat ini, belum ada satupun aktivitas yang nampak dilakukan bagi nelayan dan juga kapal penangkapan ikan yang masuk maupun yang keluar untuk bongkar muat ikan, serta aktivitas lain dalam fungsi pengelolaan PPI Ukurlaran ini.

Petugas Lalai & Hambat Perizinan

Tata kelola penyelenggaraan PPI Ukurlaran menuai kritikan pedas dan segelintir pengeluhan dari berbagai pihak, baik Kemitraan pemerintah pusat/daerah, nelayan lokal, nelayan tradisional, dan masyarakat di Tanimbar.

Sorotan tertuju pada kinerja pegawai mulai dari Penanggungjawab Pelabuhan Perikanan, Syahbandar Perikanan, Petugas Kesyahbandaran, hingga Enumerator yang dinilai lalai dan acuh dalam tugas dan tanggung jawab mereka.

Bukan hanya itu, salah satu keluhan muncul dari pelaku usaha perikanan terkait kendala dalam mengakses pengurusan perizinan perikanan yakni izin penangkapan ikan dan izin kelayakan kapal perikanan yang dianggap sangat penting dan dinilai bisa menjadi solusi untuk mengoptimalkan kelancaran proses usaha masyarakat sektor perikanan terpadu.

Salah satu pengusaha pemilik kapal perikanan, yang tak ingin namanya disebutkan, kepada media ini dirinya mengeluhkan tentang alur perizinan yang simpang siur, yang mana untuk mengurus izin kelayakan kapal perikanan harus berangkat ke Ambon atau ke Tual, untuk mengurus izin. Padahal di PPI Ukurlaran ada kantor Syahbandar dan Kantor Petugas Perizinan Kelayakan Kapal Perikanan tetapi tak tahu alasan mengapa para pegawai lebih memilih berkantor di Ambon atau di Tual.

“Sekarang makin ribet. Yang jadi masalah bagi kami para pengusaha pemilik kapal ikan ini. ya kalau urus surat izin kelayakan kapal perikanan malah selalu dialihkan ke Ambon atau ke Tual, padahal ada kantornya disini,” ungkapnya

Terkait izin Kelayakan Kapal perikanan, dirinya menyampaikan kalau dia sudah mengurusnya di Tual dan sudah dari tahun kemarin dan telah ditanggapi oleh petugas bahkan telah membayar uang administrasi sebesar Rp.1 Juta, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian dan realisasi dokumen perizinan. Bahkan dirinya memohon agar sekiranya dalam waktu dekat sudah bisa mengontongi izin tersebut, namun lagi-lagi tak digubris hingga kini.

Dirinya menambahkan, bukan saja dirinya, akan tetapi untuk seluruh pengusaha lokal di Tanimbar yang memiliki kapal perikanan, belum memiliki dokumen izin satupun. Masyarakat nelayan dan pengusaha lokal perikanan seolah dipimpog. Kendala yang terjadi dikarenakan PPI Ukurlaran yang menjadi payung utama untuk menunjang kegiatan perikanan tangkap dan pemasaran ikan, seolah bagaikan bangunan mati tak berpenghuni.

“Harapan kami ya, pemerintah pusat KKP, pemerintah daerah dan para pihak dan instansi terkait untuk segera menyikapi hal ini. Tolong lihat keluh kesah kami untuk menyelesaikan permasalahan ini, supaya kami tidak selalu menjadi korban karena keteledoran oknum-oknum Petugas PPI yang tak memiliki tanggung jawab dalam menunjang ekonomi masyarakat dari sektor perikanan,” tutupnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *