Shadow

Resmi Serahkan Rekomendasi FGD, Kolaborasi HIPMI dan Pemda KKT Wujudkan Ekonomi Daerah.   

TrendingMaluku.com – Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), secara resmi menyerahkan hasil Forum Group Discussion (FGD) kepada Bupati Kepulauan Tanimbar, dalam upaya serius ya guru-guru ditujukan sebagai bukti untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan inklusivitas sosial

Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa., dalam arahannya saat menerima kunjungan dari BPC HIPMI, menyampaikan apresiasi atas peran aktif HIPMI membantu pemerintah daerah dalam membangun daerah.

“Pemerintah membuka ruang kolaborasi untuk siapapun yang luas untuk menjadikan hasil FGD ini sebagai input dalam perencanaan pembangunan ekonomi guna memberdayakan masyarakat,” tegas Bupati. HIPMI sebagai organisasi pengusaha dapat membantu pemerintah daerah untuk mengembangan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Seiring dengan itu, Ketua Umum BPC HIPMI KKT, Jayanti Elizabeth Elminero, ST, menyerahkan dokumen rekomendasi strategis kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai bentuk dukungan konkret dari kalangan pengusaha muda terhadap upaya pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi lokal secara partisipatif dan inklusif.

“Rekomendasi ini lahir dari hasil diskusi multipihak yang berbasis data, fakta, dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. HIPMI berkomitmen menjadi bagian dari solusi pembangunan ekonomi Tanimbar dengan semangat kolaboratif,” ungkap Jayanti

Diketahui, Giat FGD yang digelar pada tanggal 14 Maret 2025 di Aula Unlesa yang bertajuk “Strategi Pengembangan Ekonomi Tanimbar Menuju Kemandirian, Keadilan, dan Keberlanjutan yang Inklusif” merupakan rangkaian diskusi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, KADIN, Perbankan, Akademisi, Media, Pelaku UMKM.

Isi Pokok Rekomendasi FGD :

1. Identifikasi dan Pemetaan Produk Lokal peR Wilayah atau Kecamatan : Melakukan pemetaan potensi unggulan berbasis wilayah (one sub district one product) melalui pendataan terpadu yang melibatkan pemerintah desa dan pelaku UMKM. Menyusun database komoditas unggulan setiap desa atau kecamatan agar potensi ekonomi desa dapat teridentifikasi guna memastikan program-program pengembangan dari pemerintah tepat sasaran dan tepat guna.

2. Penguatan Kapasitas Produksi dan Hilirisasi Produk Lokal. Membangun unit produksi dan pengolahan terpadu berbasis kelompok atau komunitas di tiap kecamatan, agar produksi prodak lokal seperti hasil perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif yang ada di desa atau di kecamatan dapat dikembang menjadi nilai ekonomi skala tinggi. Mendorong penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Menjalin kerja sama lintas sektor dalam penguatan proses hilirisasi, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga riset.

3. Pemberdayaan Masyarakat (UMKM). Melakukan pelatihan manajemen usaha, memperkuat daya saing UMKM, mendorong inovasi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM. Mendirikan inkubator bisnis UMKM di Saumlaki sebagai pusat pelatihan dan konsultasi bisnis. Menyediakan akses permodalan mikro melalui kemitraan dengan perbankan dan koperasi lokal.

4. Strategi Distribusi dan Rantai Pasok. Mengembangkan sistem logistik yang efisien dengan memanfaatkan pelabuhan dan infrastruktur transportasi lokal. Membangun sistem distribusi dengan menghubungkan koperasi atau BUMDes dan BUMD untuk meningkatan distribusi hasil produksi lokal.

5. Penguatan Pemasaran dan Branding Produk Lokal. Menciptakan merek kolektif (branding) “Tanimbar Local Pride” untuk produk unggulan seperti tenun ikat, minuman tradisioanl dan kulienr khas tanimbar yang memiliki nilai ekonomi. Menyelenggarakan expo dan pameran produk lokal secara berkala di tingkat regional dan nasional. Menjalin kemitraan dengan e-commerce nasional dan platform digital pemasaran.

6. Sinergi Multipihak (Pentahelix Model). Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam mendukung ekonomi lokal. Membentuk forum ekonomi daerah sebagai wadah koordinasi dan sinergi multipihak. Menyusun regulasi insentif bagi investor dan pelaku usaha yang memberdayakan masyarakat lokal.

7. Penguatan Dukungan Kebijakan dan Regulasi. Menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk lokal. Memperkuat lembaga pendampingan UMKM di bawah dinas terkait. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Lokal (RIPEL) berbasis data dan potensi setiap Wilayah atau Kecamatan

8. Digitalisasi dan Transformasi Ekonomi. Mendorong adopsi digital oleh UMKM dalam proses produksi, pemasaran, dan layanan. Menyediakan akses internet yang memadai dan pelatihan digital untuk masyarakat pelaku ekonomi.

Dengan penyerahan resmi dokumen ini, HIPMI dan Pemda KKT telah menetapkan langkah awal menuju pembangunan ekonomi yang partisipatif, inklusif, dan berbasis keunggulan lokal. Sinergi lintas sektor dan keberpihakan pada pelaku usaha kecil diharapkan menjadi pilar penting menuju Tanimbar yang mandiri secara ekonomi, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan.

Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan, BPC HIPMI KKT siap sebagai mitra strategi untuk membantu pemerintah dalam membangun daerah dengan program-program pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Visi Bapak Bupati Ricky Jauwerissa “Tanimbar Maju, Mandiri, Adil, dan Berkelanjutan”. (TM01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *