
RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – Sebanyak 30 Karun dokumen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SMK/SMA Provinsi Maluku sejak tahun 2019 sampai sekarang yang hilang pada Dinas Pendidikan dan Provinsi Maluku telah dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Maluku.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethool kepada sejumlah wartawan di balai rakyat karang panjang Ambon Senin kemarin pihaknya bersedia memberikan keterangan terkait hasil rapat dewan dengan Pj Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, James Leiwakabessy.
” Dengan persoalan terjadi maka sementara dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah melaporkan persoalan ini ke aparat Kepolisian Polda Maluku untuk mengusut tuntas sampai akar persoalan dan bila dalam proses penyelidikan Pihak Kepolisian ada Aparat Sipil Negara (ASN) yang diduga kuat terlibat maka akan ada sangsi berat dijatuhkan kepadanya,” ujar Tethool.
Menurutnya, terkait dengan dokumen dana bos yang hilang, pihak DPRD belum mengetahui motifnya tapi dinas pendidikan lewat Pj Kepala Dinas menjelaskan apa ada bocoran setelah persoalan ini dilaporkan ke pihak Kepolisian tapi sekarang belum mengingat masih dalam proses penyelidikan Polisi.
” Dewan memberikan ketegasan terkait persoalan hilang dokumen dana Bos di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku agar dilakukan secara menyeluruh ASN diduga terlibat terutama mereka yang bekerja di gudang penyimpanan berkas/arsip mengingat bagian inilah bertanggung jawab terhadap arsip dan juga yang bekerja sebagai penjaga keamanan/Satpam, mereka lebih tahu soal keamanan di lingkup kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku,” pintanya.
Lebih lanjut kata Saodah Tethool, berkas yang hilang bukan satu atau dua Karun tetapi puluhan Karun dokumen berarti ada aktifitas untuk menghilangkan saat itu tapi ada sekitar 8 Karun telah ditemukan kembali berarti ada unsur kesengajaan tertentu semacam memilah dokumen untuk diambil dan sebagain ditinggalkan.
” Dewan tidak bisa memanggil Kepala Dinas sewenang-wenang selain kalau ada indikasi hukum ditetapkan pihak Aparat Penegak Hukum baru dipanggil mereka terlibat terutama Kepala Dinas, Kepala Bidang dan ASN Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang terlibat untuk diminta pertanggung jawaban terhadap persoalan terjadi,” kata Saodah Tethool.
