Shadow

Korupsi Dana Desa, Pj.Kades Ridhol dan Kaur Keuangan Dituntut 2,6 Tahun Penjara oleh JPU

RadarMalukuNews – Pejabat Kepala Desa (Kades) Ridhol, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT)., Dominggus Salakay dan Kaur Keuangan Marlin Yunet Mehan, dituntut 2,6 tahun kurungan dalam sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) KKT., Stendo Sitania, di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon yang dipimpin Rahmat Selang, didampingi dua hakim anggota, pada Rabu (02/07/2025) kemarin.

Dalam tuntutannya, JPU menguraikan kalau kedua terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

 

“Menuntut agar terdakwa Dominggus Salakay dan Marlin Yunet Mehan, dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dengan nilai kerugian negara Rp.257.816.557. Keduanya didakwa melakukan penyalahgunaan terhadap Anggaran Dana Desa, selama masa jabatan pj kades periode 2018-2019, sedangkan Kaur Keuangan periode 2019,” ujar jaksa

Tak hanya itu, JPU juga menuntut hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara dengan membayar denda sebesar Rp.50.000.000 subsider 3 bulan penjara.

“Menghukum Terdakwa Dominggus Salakay dan Marlin Yunet Mehen alias Yunet untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.128.908.278,5 ditanggung renteng oleh Terdakwa Dominggus Salakay masing masing sebesar Rp.64.454.139,25. Sedankan terdakwa Marlin Yunet Mehen setelah dikurangi pengembalian sebesar Rp. 5.175.000, menjadi sebesar Rp. 59.279.139,25,” ungkap Pj. Kasi Intel Kejari KKT., Garuda Cakti Viratama, Kamis (3/7/2025).

Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan.

“Hakim memberikan waktu selama 7 hari setelah pembacaan tuntutan, untuk terdakwa menentukan sikap untuk menerima tuntutan, mengajukan pembelaan atau keberatan alias banding,” tandasnya.

Disisi lain, Garuda kembali menegaskan bahwa pihaknya, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar senantiasa berkomitmen dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang merupakan bentuk Penyalahgunaan Kewenangan dan jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terjadi di Desa Ridhol.

“Kami ‘Kejaksaan’ akan terus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dalam pengelolaan keuangan, karena keberanian untuk melapor adalah langkah awal yang penting dalam memutus mata rantai tindak pidana korupsi,” tuupnya. (RMN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *