
“Dalam situasi seperti ini, netral itu artinya tidak berpihak pada kepentingan publik. Sikap diam bukan solusi. DPRD itu instrumen kontrol, bukan penonton,” ujar Melayaman
RadarMalukuNews.com – Di tengah menguatnya tekanan publik dan desakan dari sejumlah masyarakat Tanimbar, fraksi Demokrasi Amanat Rakyat di DPRD Kabupaten Tanimbar (KKT) mendorong enam fraksi yang lain untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam menyikapi polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Fraksi lain justru memilih untuk tidak bersuara.
Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) KKT yang juga anggota DPRD dari Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat, Erens Feninlambir, saat dimintai tanggapan, kepada media ini dirinya mengatakan bahwa dirinya telah menegaskan soal pembentukan Pansus ini pada rekan-rekan DPRD terutama para pimpinan fraksi, namun belum ada balasan dan lebih memilih sikap diam “no comment” dalam memberikan pernyataan resmi maupun posisi fraksi dalam polemik yang kini menyita perhatian masyarakat Tanimbar, khususnya ribuan tenaga kontrak daerah yang merasa dirugikan.
Sikap diam dari enam fraksi lain ini berbanding terbalik dengan Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat, yang secara terbuka mendukung pembentukan Pansus sebagai langkah pembuktian fakta dan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan planggaran prosedur seleksi PPPK. Hal ini kian menambah sorotan tajam masyarakat, ada apa?.
Harusnya sebagai wakil rakyat berkewajiban untuk menyuarakan kepentingan rakyat, lebih dalam Isu yang menyangkut masa depan ribuan tenaga kerja kontrak yang telah lama mengabdi dan tak lolos seleksi akibat ulah SK siluman yang indikasinya banyak titipan dari para wakil rakyat.
Dirinya mengungkapkan, hingga kini DPRD belum menggelar rapat resmi untuk menyikapi usulan pembentukan Pansus ataupun mengevaluasi proses seleksi PPPK tahap dua yang dianggap penuh kejanggalan, mulai dari dugaan manipulasi data hingga munculnya SK “siluman” dalam daftar kelulusan.
SENTIL FUNGSI DPRD
Disisi lain, Pengamat politik dari Universitas Lelemuku Saumlaki (Unlesa)., Mekitekson Melayaman, S.Sos., M.IP, menyayangkan sikap pasif dari ke enam fraksi lain. la menilai, diam di tengah persoalan publik yang genting justru mencederai prinsip keterwakilan dan menimbulkan kesan bahwa Fraksi-Fraksi tersebut enggan bersikap karena kepentingan tertentu.
“Dalam situasi seperti ini, netral itu artinya tidak berpihak pada kepentingan publik. Sikap diam bukan solusi. DPRD itu instrumen kontrol, bukan penonton,” ujar Melayaman
la juga mengingatkan bahwa sikap politik yang abai terhadap keadilan sosial bisa berdampak pada elektabilitas partai dalam pemilu mendatang, terutama jika persepsi publik menilai ke enam fraksi lebih memilih diam ketimbang membela nasib ribuan tenaga honorer daerah yang gagal lolos seleksi.
Menurutnya perlu dibentuk Pansus untuk mencari sebab musabab terdalam dari permasalahan pengadaan CASN-P3K tahap 2. Mengapa? Karena RDP kemaren dengan BKPSDM terlihat tidak terarah dalam ruang dialektika, dan tidak menunjukkan keseriusan mereka. Yang ada hanyalah ego dan emosional semata.
“Tidak ada alasan untuk tidak bentuk Pansus. Publik butuh penyelesaian secara komprehensif dan terukur. Jika ada fraksi yang tidak setuju dengan pembentukan Pansus maka dipertanyakan kehadiran mereka di lembaga politik itu. Mereka itu menghadirkan apa di sana?. Tugas mereka itu kan mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan publik bukan kepentingan kelompok mereka,” tukas Melayaman
TENAGA KONTRAK KECEWA
Sementara itu, sejumlah tenaga kontrak di Tanimbar mengaku kecewa terhadap sikap DPRD yang tak peduli dengan kepentingan mereka melainkan kepentingan segelintir orang karena kolega ataupun saudara.
“Kami tidak minta dibela secara buta, kami hanya minta keadilan dan transparansi. Kami minta DPRD yang terhormat segera bentuk Pansus, tapi ketika DPRD memilih tidak bersuara, itu menyakitkan. Kami ini masyarakat yang mereka wakili,” ujar Salah satu peserta seleksi yang tak lolos dan tak ingin namanya disebutkan.
Situasi ini menambah kompleks dinamika di DPRD KKT yang kini kian terbelah menyikapi polemik seleksi PPPK. Dengan hanya satu fraksi yang secara terbuka mendukung Pansus dan enam fraksi lainnya memilih bungkam. (RMN)
