Shadow

Kejari KKT Eksekusi Uang Pengganti Perkara Korupsi SPPD Fiktif Setda Rp.106 Juta 

RadarMalukuNews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) melalui Tim Jaksa Eksekutor pada telah melaksanakan eksekusi terhadap amar putusan pidana uang pengganti terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah (Setda) KKT Tahun Anggaran 2020, atas nama Terpidana Ruben B. Moriolkossu, Saumlaki (15/07/2025).

Plt. Kasi Intel Kejari KKT Garuda Cakti Viratama, menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Terpidana untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.480.512.832.

Dirinya menjelaskan, dari nilai Rp480 juta tersebut, yang telah dieksekusi Rp.106.892.000. Dana yang dikembalikan tersebut hingga kini dititipkan pada Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Pengadilan Negeri Ambon, dengan total nilai sebesar Rp.106.892.000.

“Sebagai bagian dari upaya mendukung proses penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan, beberapa saksi dalam perkara ini telah secara sukarela melakukan pengembalian sebagian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan,” beber Garuda.

Dijelaskan Garuda, amar putusan secara tegas menyatakan bahwa dana pengembalian kerugian negara tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara. Sejalan dengan amanat putusan kasasi tersebut, Kejari KKT melalui Jaksa Eksekutor, berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT 215/0.1.13/Fu.1/06/2025, telah mengajukan permohonan penyerahan kembali barang bukti berupa uang pengganti dari Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Pengadilan Negeri Ambon ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejari KKT atas nama Terpidana Ruben B. Moriolkossu.

“Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Kejari KKT dalam memastikan komitmennya untuk menjalankan fungsi penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan dengan profesional, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mengawal proses pemulihan aset negara secara optimal demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” tandasnya. (RMN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *