
RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – Guru Besar Kimia Anorganik Universitas Pattimura, Prof. Dr. Yusthinus Tobias Male, memaparkan kondisi kritis pencemaran merkuri di kawasan Gunung Botak, Teluk Kayeli Kabupaten Buru.
Dijelaskan merkuri yang digunakan oleh penambang digunung Botak sudah terkontaminasi dengan ekosistem, baik tanah, air, tumbuhan dan hewan.
Gunung Botak katanya, pernah ditutup tahun 2018 tapi karena tidak ada solusi penambang kembali lagi. Bahkan ketika ditanya para penambang ini mengaku Merkuri adalah bahan beracun, tetapi ini tempat mencari uang bagi mereka.
“Hasil penelitian kita menunjukkan Mercuri sudah terkontaminasi ekosistem, jadi belum terlambat untuk dilakukan penertiban. Tambang harus dikelola dengan teknologi yang benar tidak menggunakan bahan beracun. Ini sudah terjadi indikasi awal, belum terlambat melakukan penertiban dan penataan. Tugas kita menyampaikan sudah pencemaran mari di tata,” katanya.
Penjelasan Male disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh DPRD Provinsi Maluku, dengan tema “Pencemaran Logam Berat Merkuri dan Sianida yang Berdampak Sistemik terhadap Kelangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan pada daerah Pulau Buru dan Pulau Seram,” berlangsung di aula kantor DPRD Maluku, Senin (21/07)
Diskusi dihadiri Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, Wakil Ketua DPRD Jhon Lewerissa, Asis Sangkala, Fauzan Rahawarin serta pimpinan Komisi. Hadir pula Kadis Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Maluku Abdul Haris
dan Kadis Lingkungan Hidup (DLH) Roy Syauta, serta para staf di DPRD.
Dalam pemaparannya, Peneliti Universitas Pattimura Ambon ini mengungkapkan bahwa dirinya telah meneliti dampak tambang emas ilegal di Gunung Botak sejak 2012. Ia menyoroti penggunaan tromol yang mencampur merkuri ke dalam tanah galian emas.
“Satu tromol bisa mengandung setengah kilogram merkuri, beroperasi dua kali sehari. Dengan ribuan tromol aktif selama 12 tahun, bisa dibayangkan berapa ratus ton merkuri telah dilepaskan ke lingkungan,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa merkuri 15 kali lebih berat dari air, sehingga langsung tenggelam dan mengendap di dasar sungai, mangrove, hingga laut.
“Teluk Kayeli dan sekitarnya sudah masuk fase kritis. Biomagnifikasi logam berat ini masuk ke rantai makanan, dari fitoplankton hingga ke manusia. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tapi ancaman kesehatan massal,” kata Male.
Yusthinus mencontohkan tragedi Minamata di Jepang sebagai gambaran nyata, agar pulau Buru tidak terjadi demikian.
“Jangan sampai Maluku jadi Minamata kedua. Anak-anak bisa lahir cacat karena paparan metilmerkuri yang menembus plasenta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Yusthinus menjelaskan, penelitian yang dilakukannya menunjukkan tingginya kandungan merkuri dalam ikan, udang, kepiting, bahkan buah-buahan di sekitar lokasi tambang.
“Kami mengambil sampel rambut warga dan hasilnya mencengangkan. WHO menetapkan ambang batas 1 ppm, sementara ada warga yang hasilnya mencapai 92 ppm tertinggi di dunia,” ungkapnya.
Ia juga menyentil lemahnya pengawasan dan regulasi. Bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jelas melarang tambang di pulau kecil, tapi faktanya izin terus keluar.
“Negara bahkan sempat jadi eksportir merkuri terbesar dunia dari Luwu, Sulsel, padahal kita sudah menandatangani Konvensi Minamata,” ujarnya.
Male juga mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku segera mengambil langkah konkret.
“Tutup dan tata Gunung Botak. Tahun 2018, saat aktivitas tambang dihentikan, kadar merkuri langsung menurun drastis. Ini bukti nyata. Kalau tidak dihentikan, kita akan panen bencana lingkungan dan kemanusiaan yang lebih besar,” tegasnya.
Selain Gunung Botak, tambang Sinabar di wilayah Luhu dan Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat juga demikian, terjadi pencemaran.
Ini sebabkan karena pengunaan Sinabar sebagai bahan baku dibakar menjadi merkuri untuk dibawa ke Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Dijelaskan berdasarkan pemodalan Arus limbah yang keluar ke laut itu akan sampai ke teluk luar.
Jika tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan masalah. Karena penambang mereka menambannya di Laut. Sehingga sedimen itu akan terdistribusi sampai ke teluk piru, Kaibobo hingga Kamariang.
“Jadi mari ditata dengan baik supaya jangan sedimen mengandung Sinabar menyebar melalui laut melalui Arus. Karena kita sudah buktikan lewat pemodalan Arus. Nah dibutuhkan juga penelitian lanjutan untuk seluruh biota sampai diteluk piru kaibobo Kamariang dan lainnya,” sahut Male.
Dijelaskan, berdasarkan indikasi awal bahwa di tanah tumbuhan dan hewan sudah ada walaupun konstestasinya rendah. Ampas cinabar yang dibuang akan masuk ke ekosistem lalu dimakan oleh hewan, diserap oleh tumbuhan.
“Jadi kalau kita analisis ayam kambing sapi ada di darahnya. Kan ujung ujungnya ke kita. Jadi saya kira ini indikasi awal belum terlambat untuk melakukan pembenahan. Mari kita menambang tapi dengan cara yang sehat,” tandasnya.
Penjelasan Male mendapat ragam tanggapan, Anggota Komisi I DPRD Maluku yang juga Raja Negeri Iha, Zain Syaiful Latukaisupy, menyatakan dukungannya terhadap upaya penertiban aktivitas penambangan ilegal di daerah itu.
Namun, ia menekankan bahwa langkah penertiban harus dibarengi dengan solusi yang jelas bagi masyarakat terdampak.
“Saya mendukung penertiban, tapi solusinya apa? Masyarakat butuh kepastian dan alternatif yang layak,” ujar Zain.
Ia mengungkapkan, sejak ditemukannya batu sinabar bahan baku merkuri di kawasan Gunung Tembaga pada 2014, ia aktif melakukan advokasi hingga ke Jakarta untuk mencari jalan legalisasi pertambangan tersebut. Namun, hingga kini upaya itu belum membuahkan hasil.
“Kita terkendala Undang-undang pertambangan dan minerba di Indonesia belum mengatur soal sinabar. Akibatnya, tidak ada dasar hukum untuk mengelola tambang itu secara resmi,” katanya.
Disebutkan pada masa pemerintahan Gubernur Maluku Said Assagaf dan Bupati Seram Bagian Barat saat itu, memerintahkan penertiban aktivitas tambang, dengan janji para pebambang akan diberikan bantuan di sektor perikanan, pertanian, dan sosial. Sayangnya, janji tersebut tidak pernah terealisasi.
“Bahkan koperasi yang sempat dibentuk pun tidak berjalan, karena faktanya, merkuri tidak bisa dilegalkan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar informasi yang disampaikan kepada publik disertai penjelasan yang menyeluruh.
“Pak Male sudah menyampaikan di akhir bahwa merkuri juga memiliki banyak kegunaan, seperti untuk lampu dan keperluan industri lainnya. Artinya, tidak semua hal tentang merkuri itu negatif,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Zain menekankan perbedaan antara produsen dan konsumen merkuri. Menurutnya, masyarakat di wilayahnya hanya memproduksi, bukan mengonsumsi.
“Yang mereka lakukan hanya memanaskan batu sinabar hingga mencair menjadi merkuri. Pertanyaannya, ke mana limbahnya? Tidak ada,” ujarnya.
Ia menilai, bahaya sebenarnya muncul saat proses pembakaran sinabar menjadi merkuri, terutama dari asap yang dihasilkan.
Logam berat berbahaya jika terhirup, karena bisa merusak paru-paru dan ginjal.
“Tapi kalau masih berupa batu sinabar, tidak berbahaya. Buktinya, air kali yang mengalir di atas sinabar tetap dikonsumsi masyarakat, dan mereka sehat-sehat saja,” tegasnya.
Karena itu, Zain meminta agar informasi mengenai bahaya merkuri disampaikan secara proporsional.
“Publik perlu mendapat informasi yang utuh agar tidak muncul persepsi yang salah. Bahaya itu pada proses pembakaran, bukan pada batunya,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, menyatakan dukungannya atas langkah Gubernur Maluku yang menutup sementara tambang emas di gunung botak, Kabupaten Buru.
Termasuk juga dukungan penutupan terhadap tambang Sinabar di Seram Bagian Barat. Penutupan itu dinilai sebagai langkah tepat untuk menata ulang pengelolaan tambang dan melindungi lingkungan.
“Penggunaan logam berat seperti merkuri dan sianida sangat berbahaya, baik bagi manusia maupun lingkungan. DPRD sepakat mengikuti rekomendasi para ahli yang telah meneliti dampaknya selama lebih dari 10 tahun,” ujar Benhur kepada awak media usai diskusi.
Ia menekankan pentingnya larangan penggunaan merkuri dalam aktivitas pertambangan. “Kalau masih menggunakan merkuri, kita tolak. Ini bukti nyata bahwa selama ini kita abai terhadap dampak tambang ilegal,” tegasnya.
Meski begitu, Benhur juga menyoroti sisi sosial ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tambang. Menurutnya, pengelolaan tambang harus diarahkan agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, bukan hanya korporasi.
“Seringkali yang untung justru orang luar Maluku. Warga lokal hanya jadi penonton dan tetap hidup dalam kemiskinan. Saatnya kita benahi,” tandasnya.
