Shadow

DPRD Kota Ambon Tetap Berikan Pengawasan Terhadap ADD dan AD

RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – Terkait dengan fungsi Pengawasan DPRD Kota Ambon Tetap memantau perkembangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang diamanatkan oleh Negara.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Kota Ambon Morits Tamaela kepada sejumlah wartawan di Balai Kota Ambon (17/7/2025) usai Peluncuran Tim Jaga Desa dilaksanakan Pemerintah Kota Ambon bersama Kejaksaan Negeri Ambon.
Menurutnya, Pengawasan dilakukan DPRD Kota Ambon, bukan hanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tapi juga pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita dengan Pihak Kejaksaan Negeri Ambon bukan saja sebagai mitra terpisah tetapi kita sama sama menyatu untuk melihat potensi pelanggaran keuangan daerah secara bersama bukan seperti dulu,” Ujarnya.
Lebih lanjut kata Tamaela, kegiatan peluncuran jaga desa disambut baik oleh seluruh Raja dan Kepala Desa di Kota Ambon bagaikan menjemput bola terhadap apa yang dicanangkan Pemerintah Kota Ambon lewat inisiatif Kejaksaan Negeri Ambon.
” Jaga Desa adalah semacam pihak Kejaksaan Negeri Ambon membuka diri ,dalam bentuk konsultasi ataupun dalam bentuk yang lain supaya apa yang dilakukan soal pengelolaan keuangan benar-benar sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku dan harapannya agar aparatur yang ada di pemerintahan Desa dan Negeri benar-benar adalah orang yang ditempatkan Kepada Desa atau Raja memiliki kepatuhan terhadap Undang-undang yang berlaku.
” Pengelolaan keuangan atau uang negara digunakan perlu dilindungi,” jelas Tamaela.
Menurut Tamaela. Soal pasar Mardika sampai kini DPRD Kota Ambon Tetap konsisten dengan apa yang dibicarakan terkait perjuangan DPRD untuk mengembalikan pengelolaan kepada Pemerintah Kota Ambon sesuai fungsi serta kewenangan tapi Pemerintah Provinsi Maluku belum juga mampu menyelesaikan berbagai persoalan terjadi.
” Pedagang di pasar Mardika sampai kini masih memberontak untuk keluar berjualan di luar gedung mengingat didalam gedung pedang belum bisa diatur secara baik, ini menjadi pertanyaan besar ada apa dibalik semua ini, kenapa pemerintah Provinsi Maluku lambat dan lalei dan kami ingatkan apa yang suda menjadi rekomendasi dari DPRD Kota Ambon bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan oleh Gubernur itu silakan tapi rekomendasi politik dari DPRD Provinsi Maluku terhadap LKPJ Gubernur kemarin salah satu point menyerahkan kembali Pasar Mardika ke Kota Ambon, dan pengelolaan Pasar Mardika adalah hak Pemerintah Kota Ambon dan Permendagri mengamanatkan itu mengingat pemerintah Provinsi tidak punya kewenangan untuk mengelola pasar, ini bukan soal gengsi atau target pendapatan tapi soal pedagang yang mau diatur,” kata Tamaela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *