Shadow

GMKI Tual-Malra Nilai Dukungan DPRD Kota Tual Terhadap Amnesti Adam Rahayaan Tak Sesuai Tujuan

TUAL, RadarMalukuNews.com – Ketua BPC GMKI Tual-Malra, Kristo Omaratan, menegaskan pemberian amnesti merupakan hak presiden, yang umumnya bertujuan untuk rekonsiliasi nasional, mengakhiri konflik, atau meredakan situasi politik yang genting.

Pernyataan tersebut Ia sampaikan melalui press release yang diterima media ini Rabu, (13/8/2025), menanggapi dukungan DPRD Kota Tual terhadap permohonan amnesti bagi Adam Rahayaan.

Menurut Kristo, langkah DPRD Kota Tual tersebut tidak mencerminkan tujuan dari pemberian amnesti.

“Dua poin sikap DPRD Kota Tual itu tidak lahir dari usulan masyarakat, melainkan hanya asumsi yang dibangun dan tidak sesuai realitas di Kota Tual,” tegasnya.

Omaratan menilai kondisi Kota Tual saat ini aman dan kondusif, sehingga DPRD tidak seharusnya memberi kesan seolah situasi politik sedang genting terkait permohonan amnesti tersebut.

Ia juga menyarankan DPRD untuk menggunakan fungsi kelembagaan secara bijak dalam menyikapi persoalan daerah.

“DPRD Kota Tual sebagai lembaga rakyat harus memperhatikan aspirasi masyarakat, bukan menggunakan kewenangannya secara semena-mena,” tegasnya.

Omaratan menandaskan, GMKI Tual-Malra mendukung pernyataan Presiden bahwa korupsi adalah musuh negara. Dan tidak boleh ada ruang bagi koruptor.

“Biarkan mereka menjalani hukuman atas perbuatannya, sehingga menjadi efek jera bagi kepala daerah berikutnya agar lebih berhati-hati dan serius menjalankan tanggung jawab pemerintahan di Kota Tual,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *