Shadow

Warga Palang Akses Meski Perusahaan Kantongi Izin Resmi Terkait Sengketa Lahan Abaka di Pelita Jaya

RADARMALUKUNEWS.COM.SBB – Konflik kepemilikan lahan di Dusun Pelita Jaya, Desa Etti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali memanas. Warga setempat mempersoalkan kehadiran PT. Spice Islands Maluku (SIM) yang telah mengontrak lahan tersebut sejak 2021 untuk pengembangan investasi Pisang Abaka. Padahal, perusahaan itu telah mengantongi izin resmi dari pemerintah dan pemilik lahan secara sah.

Aksi pemalangan jalan oleh warga Dusun Pelita Jaya menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Decky Putirulan, menantu dari keluarga almarhum Welly Olczewski yang disebut sebagai pemilik sah lahan, menyayangkan tindakan pemalangan namun mendukung perjuangan warga jika didasari bukti hukum yang jelas.

“Beta setuju hak masyarakat diperjuangkan, tapi harus berdasarkan bukti kepemilikan lahan yang sah,” ujar Decky dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (17/7/2025).

Ia menjelaskan, riwayat tanah tersebut bermula dari pembelian yang dilakukan oleh Herman Olczewski—kakek dari mertuanya—pada tahun 1919 dari dua pihak berbeda: Hiti Patia Elly (di Negeri Kawa) dan Raja Tua Tuhuteru (pemilik tanah adat Desa Etti di Kotania dan sekitarnya).

Sejak itu, kepemilikan lahan oleh keluarga Olczewski diakui secara hukum, terutama setelah memenangkan gugatan atas Panitia Landerform Eti dan La Imu pada tahun 1973 di Pengadilan Negeri Masohi.

Putusan bernomor 11/1972-Prdt tanggal 22 Maret 1973 mengesahkan empat dusun dalam peta lahan yang dimiliki keluarga tersebut: Ilok (sebagian area Resettlement Pulau Osi), Kawa Lama (Pelita Jaya), Mumul Laut (area sekolah dan Puskesmas hingga rumah Maruf Tomia), dan Mumul Darat (dari Air Mumul sampai perbatasan utara dan timur dengan lahan milik Hiti Patia Elly).

Decky mengungkapkan, meski eksekusi terhadap tanah tersebut sudah dimohonkan oleh keluarga pada 1974 dan telah dibayar biayanya (Rp.65.000 dengan kwitansi resmi), namun hingga kini Pengadilan Negeri Masohi belum juga mengeksekusinya.

Bahkan, pada tahun yang sama, keluarga Olczewski kembali menggugat 116 kepala keluarga dari Pulau Osi dan Pulau Buntal yang diduga kembali dimasukkan secara sepihak oleh Landerform Eti ke wilayah Mumul Darat dan Mumul Laut.

Sayangnya, gugatan tersebut kandas setelah Pengadilan memutuskan perkara Nomor 1/Pr/1974-Prdt dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yang berarti gugatan tidak dapat diterima dan penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Meski demikian, keluarga Olczewski menegaskan bahwa lahan yang dikontrakkan kepada PT. SIM memiliki dasar legalitas kuat.

“Jangan sampai perjuangan warga terjebak dalam konflik tanpa dasar hukum yang jelas. Jika memang merasa punya hak, mari buka bukti kepemilikan di forum resmi,” tandas Decky.

Situasi ini menambah daftar panjang konflik agraria di Maluku, di mana benturan antara kepentingan investasi dan klaim tanah adat kerap memicu gejolak sosial

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan segera turun tangan untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan transparan demi menjaga stabilitas dan kepastian hukum investasi di wilayah tersebut.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *