
RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – Kabupaten Maluku Tenggara ( Malra ) Dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) segera dibuat Surat Perintah Pembayaran (SPM) Atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terutama para tenaga Guru di kabupaten tersebut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra, John Laipenny kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon Senin (30/9/2025) saat pihaknya bersedia memberikan komentar terkait hak guru selama ini belum dibayar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
” Sesuai keterangan dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bahwa Besak dua SPM akan dibuat yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Barat Daya dari 7 yang sudah keluar jadi masing lagi dua yang kurang yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kota Tual,” ujar Laipenny.
Menurutnya, kepada seluruh Basudara kita yang ada di Kabupaten MBD selama ini mempertanyakan TPP baik lewat, Wa, Mesenjer maupun Telpon hari ini sudah terjawab lewat pertemuan dewan dengan mitra dalam pembahasan rancangan perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun 2025 dan sekretaris dinas pendidikan provinsi Maluku telah menjawab semua TPP kabupaten MBD akan dibayar dalam waktu dekat ,mengingat seluruh dokumen pencairan ditandatangani Rabu (1/10/2025).
” DPRD tetap mengawal proses pembayaran TPP dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bila suatu saat terjadi molor maka DPRD Provinsi Maluku akan mengambil tindakan serta seluruh proses seperti Kabupaten lain,’ Kata Laipenny.
Lebih lanjut kata Laipenny, kita sangat berteimah kasih Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa telah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku kalau kabupaten sudah tertib administrasi wajib untuk dibayar TPP bila dilihat dari aturan Pembayaran TPP untuk Provinsi Maluku dilakukan secara serempak.
” Soal Data Pihak Guru di Kabupaten MBD soal pembayaran TPP sudah terakreditasi dengan baik dan dinyatakan 100 persen lengkap dan siap untuk dibayar dan kepada Basudara yang ada di MBD kebetulan saya anak MBD dan dapil disana saya menghimbau jadual pembayaran TPP sampai Oktober 2025 tapi kalau belum harap berikan informasi kepada kami lewat saluran komunikasi dan media sosial yang ada untuk kita mengambil tindakan ,” pinta Laipenny.
