
Ambon, RadarMalukuNews – Sidang perdana perkara dugaan korupsi penyalahgunaan penyertaan modal pada PT. Tanimbar Energi dengan tiga terdakwa, mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, eks Dirut PT. Tanimbar Energi Johanna Joice Julita Lololuan, dan mantan Direktur Keuangan Karel F.G.B. Lusnarnera, resmi digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (12/12/2025).
Dari pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), satu fakta mencuat jelas selama tiga tahun anggaran, PT. Tanimbar Energi bukan berfungsi sebagai BUMD, melainkan menjadi lubang gelap yang menyedot uang rakyat tanpa kontrol dan tanpa rem.
Sidang yang teregister pada tiga nomor perkara yakni, 54/Pid.Sus-TPK/2025/PN Amb, 55/Pid.Sus-TPK/2025/PN Amb, dan 56/Pid.Sus-TPK/2025/PN Amb, menempatkan para terdakwa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pencairan anggaran penyertaan modal APBD Tanimbar tahun 2020–2022.
Dakwaan: PT. Tanimbar Energi Dikelola Tanpa SOP dan Tanpa Kelayakan Usaha
Dalam pembacaan dakwaan yang dilakukan secara bergantian oleh tiga JPU, Rozali Afifudin, Garuda Cakti Vira Tama, dan Asian Silverius Marbun, terungkap gambaran lengkap mengenai pengelolaan uang negara yang diperlakukan layaknya uang kas organisasi kecil, tanpa SOP, tanpa rencana kerja, dan tanpa kelayakan usaha sebagaimana standar BUMD.
Meskipun PT. Tanimbar Energi tidak memenuhi syarat administrasi maupun teknis, pencairan penyertaan modal tetap dilakukan selama tiga tahun berturut-turut. Jaksa menegaskan bahwa para terdakwa mengetahui kondisi tersebut, namun tetap membiarkan uang publik mengalir tanpa mekanisme kontrol apa pun.
Majelis Hakim yang dipimpin Nova Loura Saseube, dengan hakim anggota Martha Maitimu dan Agus Hairulah, mendengarkan dakwaan primair, berupa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor (Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara), Pasal 18 UU Tipikor (Pemberatan, termasuk potensi perampasan aset), Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Tindak pidana dilakukan secara bersama-sama). Subsidairnya pun tak kalah serius, yakni Pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Bahasa dakwaan yang dibacakan dingin dan sistematis itu menyusun alur penyimpangan anggaran milik rakyat yang digelontorkan ke PT. Tanimbar Energi tanpa dasar hukum yang memadai.
Ruangan Sidang Jadi Tempat “Penelanjangan” Penyimpangan
Meski rilis resmi Kejaksaan menyebut persidangan berjalan lancar dan terbuka, gambaran di ruang sidang memperlihatkan rangkaian penyimpangan yang dibongkar satu per satu, bagaimana PT. Tanimbar Energi dikelola layaknya koperasi keluarga, bagaimana sistem pengawasan APBD dilumpuhkan, dan bagaimana tata kelola keuangan daerah dibiarkan runtuh oleh lingkaran kendali tertentu.
Tiga tahun anggaran, tiga terdakwa, satu pola penyimpangan besar, semuanya kini terbuka di hadapan majelis.
Sidang dilanjutkan Januari 2026
Majelis Hakim menutup sidang dengan agenda berikutnya, yakni pembacaan eksepsi pada 8 Januari 2026, namun bagi publik Tanimbar, arah perkara ini mulai terlihat jelas. Sidang ini bukan hanya mengadili tiga terdakwa, tetapi juga membuka tabir pola pengelolaan uang publik selama 2020–2022.
Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum ini secara profesional dan objektif. Kini, bola berada di ruang sidang. Masyarakat Tanimbar menanti apakah persidangan ini akan mengungkap seluruh jaringan penyimpangan di balik PT. Tanimbar Energi atau berhenti pada tiga bangku terdakwa di depan majelis. (RM)
