Shadow

Persoalkan Status Hukum, Huwae Resmi Laporkan AI dan Dua Media


Saumlaki, RadarMalukuNews.com – Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jedithia Huwae, menyampaikan klarifikasi terbuka terkait pemberitaan dua media daring, yakni KapataNews.com dan PrimaRakyat.com,  yang menyebut namanya dalam dugaan persoalan pengadaan kapal kayu tahun 2016.

Klarifikasi tersebut disampaikan di Ruang kerjanya, pada Senin (15/12/2020), menyusul ramainya pemberitaan yang beredar dan viral di media sosial dalam dua hari terakhir.

Huwae membenarkan bahwa pada tahun 2016 dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan sekaligus pengguna anggaran, serta terdapat proyek pengadaan kapal kayu pada masa tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa proyek tersebut telah berjalan dan hanya mengalami kendala teknis hingga di 31 Desember 2016 realisasi anggaran baru sampai pada termin kedua, meski progres pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 95 persen.

Ia menjelaskan, sejak 11 Februari 2017 dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan telah beralih tugas sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan demikian, menurutnya, tanggung jawab atas proses pengadaan kapal dimaksud tidak lagi berada pada dirinya sejak pergantian jabatan tersebut.

Tudingan Sepihak Pemberitaan Tanpa Konfirmasi

Terkait proses hukum, ia mengakui pernah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari tindak lanjut pemberitaan awal. Namun hingga saat ini, ia mengaku belum pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka seperti yang disematkan dalam pemberitaan dua media tersebut.

“Sampai hari ini saya tidak pernah menerima surat resmi penetapan tersangka. Karena itu saya merasa dirugikan oleh pemberitaan yang seolah-olah telah menyimpulkan status hukum saya,” ujarnya.

Ia menilai, pemberitaan sepihak tanpa konfirmasi pihak berwenang yang menyeret dirinya dan tengah berkembang saat ini, telah menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk kecemburuan dan kemarahan di tengah masyarakat, serta berujung pada perundungan dan dugaan ancaman pribadi terhadap dirinya dan keluarga melalui media sosial.

Atas hal tersebut, ia mengaku telah membuat laporan resmi ke Polres Kepulauan Tanimbar terhadap oknum berinisial ‘AI’, serta media yang memuat pemberitaan yang dinilainya mencemarkan nama baik. Selain itu, ia juga menyesalkan adanya publikasi foto pribadinya tanpa izin, yang menurutnya berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.

Tempuh Jalur Hukum

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menjelaskan persoalan lain terkait pinjaman kredit konsumtif sebesar Rp300 juta pada tahun 2018. Kredit tersebut, menurut pengakuannya, diambil atas arahan pimpinan untuk membiayai kegiatan kunjungan kebudayaan ke luar negeri yang belum teranggarkan dalam APBD murni dan dijanjikan akan diganti melalui APBD Perubahan.

Ia menegaskan bahwa seluruh dana pinjaman tersebut diserahkan kepada panitia kegiatan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun hingga kini, uang tersebut belum diganti, sehingga gajinya sebagai aparatur sipil negara dipotong setiap bulan untuk membayar cicilan kredit sejak 2018 hingga sekarang.

“Atas persoalan ini, saya sudah menempuh jalur hukum perdata. Saat ini sudah ada putusan sela dari Pengadilan Negeri Saumlaki yang menolak eksepsi tergugat dan menyatakan perkara ini menjadi kewenangan pengadilan,” jelasnya.

Ia menegaskan siap apabila sewaktu-waktu dipanggil kembali oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan, serta berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif dan tidak mendahului kewenangan lembaga yang berwenang. (RM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *