
Saumlaki, RadarMalukuNews.com – Kepastian hukum atas hak-hak masyarakat adat Tanimbar dalam investasi strategis Blok Masela kembali menjadi sorotan. Pakar hukum, Dr. Kelvin Keliduan, SH, MH, menilai pengakuan negara terhadap hak masyarakat adat secara normatif telah ada, namun implementasinya dalam proyek besar seperti Blok Masela masih menghadapi tantangan serius.
Kelvin menegaskan, perlindungan hak atas tanah dan sumber daya masyarakat Tanimbar tidak dapat dilepaskan dari pengakuan hukum adat yang dijamin konstitusi. Namun dalam praktiknya, pengakuan tersebut belum diterjemahkan secara jelas ke dalam norma operasional yang mampu melindungi masyarakat secara konkret di lapangan.
Ia menjelaskan, kawasan Lermatan yang direncanakan sebagai lokasi kilang LNG berada dalam kawasan hutan produksi. Konsekuensinya, mekanisme kompensasi bagi masyarakat adat tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi juga mencakup hak non-tanah, seperti bangunan, hilangnya mata pencaharian, serta kerugian ekonomi dan sosial akibat aktivitas industri migas.
“Jika suatu investasi menyebabkan masyarakat kehilangan sumber penghidupan, maka kerugian tersebut wajib dihitung dan diganti secara adil melalui mekanisme hukum yang transparan,” ujar Kelvin dalam seminar umum di Kampus STIMAS Saumlaki bertema “Kepastian Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Tanimbar Terkait Investasi Blok Masela”, Selasa (13/1/2026).
Terkait perlindungan hak budaya dan kearifan lokal, Kelvin menilai jaminan hukumnya masih lemah. Hingga kini, masyarakat adat Tanimbar belum memiliki regulasi adat tertulis yang secara khusus mengatur perlindungan hak budaya dalam proyek investasi berskala besar. Kondisi tersebut berpotensi membuka ruang pengabaian nilai-nilai adat jika tidak segera diantisipasi.
Ia juga menyoroti belum optimalnya kebijakan di tingkat lokal yang dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat adat. Kekosongan hukum daerah dinilai membuat posisi masyarakat Tanimbar rentan, terutama dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan strategis.
“Secara hukum positif, investor dapat memperoleh izin tertulis dari negara. Namun tanpa legitimasi sosial dari masyarakat adat Tanimbar, investasi berpotensi memicu konflik,” tegasnya.
Kelvin menutup dengan menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah bersama lembaga adat untuk memperjuangkan kepastian hukum, keadilan kompensasi, serta perlindungan hak budaya, agar investasi Blok Masela benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Tanimbar, bukan sebaliknya. (RM)
