Shadow

Eksepsi Runtuh di Hadapan Hakim, Perkara Korupsi Dana Hibah Masuk Pembuktian

Ambon, RadarMalukuNews.com – Upaya para terdakwa untuk menghambat laju perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Hibah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, resmi kandas. Majelis Hakim dalam putusan sela yang dibacakan, Senin (19/01/2026), menyapu bersih seluruh eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa Fransiskus Rumajak dan Marthin M.R.A. Titirloloby.

Putusan tersebut menjadi palu tegas yang menutup ruang perdebatan awal sekaligus menegaskan bahwa perkara ini layak dan wajib diuji di meja pembuktian, bukan dihentikan lewat dalih prosedural.

Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara sah, cermat, dan memenuhi syarat formil serta materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP. Dengan demikian, argumentasi keberatan terdakwa dinilai tidak beralasan hukum.

Putusan Sela: Garis Tegas Pengadilan

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi penasihat hukum para terdakwa, menyatakan dakwaan Penuntut Umum sah dan dapat diterima, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan perkara ke tahap pembuktian, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Putusan sela ini bukan sekadar keputusan teknis, melainkan penegasan otoritas pengadilan bahwa perkara dugaan korupsi tidak dapat digugurkan hanya dengan keberatan formal, selama dakwaan disusun berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Jaksa Mantap, Perkara Masuk Uji Terbuka

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Garuda Cakti Viratama, mengatakan dengan ditolaknya eksepsi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar kini memasuki fase krusial: membuka fakta di ruang sidang. Tahap pembuktian akan menjadi arena pengujian menyeluruh atas konstruksi perkara, di mana saksi-saksi akan dihadirkan untuk mengurai peristiwa pidana secara terang dan berimbang di hadapan majelis hakim.

“Bagi Kejaksaan, putusan ini mempertegas bahwa setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, telah berjalan dalam koridor hukum, objektif, dan akuntabel, tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu,” kata Garuda.

Lebih jauh Garuda menyampaikan, perkara ini dipandang sebagai ujian serius komitmen penegakan hukum di daerah, sekaligus sinyal keras bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan dan keuangan negara tidak akan berhenti di meja eksepsi.

Sidang Lanjutan Hadirkan Saksi

Majelis Hakim selanjutnya menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin, 26 Januari 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi-saksi guna mengungkap secara terang peristiwa pidana yang didakwakan.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk mengawal proses persidangan sampai berkekuatan hukum tetap, sebagai wujud peran institusional Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (RM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *