Shadow

Aktor Dana Hibah Gereja Meyano Bab Akui Anggaran Ada, Dokumen Hilang, Bangunan Tak Rampung

Ambon, RadarMalukuNews.com – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Gereja Baru Santo Michael Meyano Bab di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Senin, 2 Februari 2026, semakin mengerucut pada satu isu utama: siapa yang bertanggung jawab atas dana publik yang telah disahkan, tetapi tidak berbuah bangunan yang utuh.

Agenda pemeriksaan saksi membuka rangkaian fakta yang tidak lagi berhenti pada soal ada atau tidaknya anggaran, melainkan pada peran, kelalaian, dan keputusan para aktor dalam rantai pengelolaan dana hibah tersebut.

Dua saksi dari Tim Penyusun Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerangkan bahwa dana hibah pembangunan gereja memang diusulkan, dibahas, dan ditetapkan dalam APBD sesuai prosedur formal. Dengan keterangan itu, legitimasi penganggaran diakui secara terbuka di ruang sidang, namun pengakuan tersebut sekaligus menegaskan batas peran para perencana anggaran.

Pengawasan Dipertanyakan

Lebih lanjut, mereka menyatakan tidak mengetahui secara rinci proses penyaluran maupun pelaksanaan fisik di lapangan. Posisi ini memunculkan pertanyaan krusial, siapa yang kemudian memegang kendali setelah anggaran disahkan.

Fakta yang paling menekan muncul ketika para saksi mengakui tidak ditemukannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas dalam proses penyaluran dana hibah. Padahal, dua dokumen tersebut merupakan instrumen utama untuk mengikat tanggung jawab hukum dan administratif penerima maupun penyalur dana.

Ketiadaan NPHD dan pakta integritas bukan sekadar kekurangan administrasi, tetapi membuka ruang dugaan lemahnya pengawasan serta kaburnya pembagian tanggung jawab antar aktor yang terlibat.

Pekerjaan Jalan, Dana Tak Menjawab

Kesaksian kepala tukang yang terlibat langsung dalam pembangunan gereja membawa perkara ini ke titik paling konkret. Ia menerangkan bahwa pekerjaan berjalan tanpa kepastian hingga akhirnya terhenti, dengan sejumlah item utama tidak pernah diselesaikan.

“Pekerjaan tetap jalan namun tanpa kepastian sampai tiba-tiba berhenti, tapi sejumlah item utama tidak selesai yang mulia,” ungkap Kepala Tukang.

Bangunan gereja, yang seharusnya menjadi wujud nyata penggunaan dana hibah, hingga kini belum rampung dan belum dapat digunakan. Fakta ini memunculkan pertanyaan lanjutan yang tak terhindarkan: di mana dana berhenti, dan siapa yang seharusnya memastikan pekerjaan selesai.

Dari keseluruhan kesaksian, tampak adanya rantai tanggung jawab yang terputus. Anggaran disahkan oleh pemerintah daerah, dana disalurkan tanpa dokumen pengikat yang memadai, dan pelaksanaan fisik berjalan tanpa pengawasan yang jelas hingga akhirnya terbengkalai.

Kondisi ini menempatkan Majelis Hakim pada tugas untuk menilai bukan hanya kesalahan prosedural, tetapi juga peran aktif maupun pasif para aktor dalam memastikan dana hibah digunakan sesuai tujuan.

Perkara dana hibah Gereja Baru Santo Michael Meyano Bab kini menjadi ujian serius bagi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pertanyaan hukumnya tidak lagi sederhana: bukan hanya apakah anggaran ada, tetapi siapa yang bertanggung jawab ketika dana publik gagal menghadirkan manfaat bagi umat.

Kejaksaan Dorong Pembuktian Peran Aktor

Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan akan terus mengawal persidangan dengan fokus pada pembuktian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Seluruh keterangan saksi akan diuji untuk memastikan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau kelalaian yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

Dengan arah pembuktian tersebut, persidangan perkara ini bergerak dari sekadar pembacaan dokumen menuju penentuan aktor yang harus bertanggung jawab atas dana hibah yang tak pernah menjelma menjadi rumah ibadah yang utuh. (RM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *