Shadow

APBD MASUK, SOP NIHIL, DIVIDEN TAK PERNAH ADA

Kesaksian Komisaris Buka Borok Tata Kelola PT Tanimbar Energi di Sidang Tipikor

Ambon, RadarMalukuNews.com – Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon kembali menjadi arena pembongkaran tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyerap dana publik tanpa hasil yang terukur. Kamis, 5 Februari 2026, perkara dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada PT Tanimbar Energi memasuki agenda pemeriksaan saksi dari internal perusahaan.

Sidang yang dibuka untuk umum itu diawali dengan pengumuman perubahan susunan Majelis Hakim, sebelum Jaksa Penuntut Umum memeriksa para saksi yang seluruhnya merupakan jajaran komisaris PT Tanimbar Energi. Dari keterangan para saksi, terungkap potret perusahaan daerah yang hidup dari APBD, namun berjalan tanpa fondasi tata kelola korporasi yang memadai.

Di hadapan Majelis Hakim, para saksi menerangkan bahwa sejak awal operasional, PT Tanimbar Energi bergantung pada penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari APBD. Dana tersebut digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan, termasuk operasional harian dan pembayaran gaji.

Keterangan ini menegaskan bahwa perusahaan tidak bertumpu pada aktivitas bisnis yang menghasilkan, melainkan pada aliran dana publik yang disuntikkan secara bertahap sebagai penyertaan modal BUMD.

Peran Ganda Terdakwa: Bupati Sekaligus Pemegang Saham

Fakta penting lainnya yang terungkap dalam persidangan adalah posisi terdakwa Petrus Fatlolon. Para saksi menyebutkan bahwa pada saat penyertaan modal dilakukan, terdakwa menjabat sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar dan pada saat yang sama tercatat sebagai pemegang saham PT Tanimbar Energi.

Penunjukan jajaran komisaris, menurut para saksi, dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, bukan sebagai kepala daerah. Fakta ini membuka ruang pertanyaan serius mengenai batas kewenangan, konflik peran, serta mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD yang dibiayai keuangan daerah.

Komisaris Awasi Tanpa SOP dan Rencana Bisnis

Meski secara struktural PT Tanimbar Energi memiliki Dewan Komisaris sebagai organ pengawas, fungsi tersebut berjalan tanpa instrumen dasar. Para saksi mengakui bahwa selama masa jabatan mereka, direksi tidak pernah menyerahkan atau memaparkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.

Tidak hanya itu, para komisaris juga mengaku tidak pernah melihat, membahas, maupun mengesahkan Rencana Bisnis PT Tanimbar Energi, baik dalam forum internal maupun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keterangan ini memperlihatkan adanya kekosongan tata kelola, di mana perusahaan menjalankan aktivitas usaha tanpa pijakan perencanaan dan prosedur yang disahkan secara korporatif.

Tak Pernah Untung, Tak Pernah Setor Dividen

Dalam persidangan terungkap pula bahwa hingga saat ini PT Tanimbar Energi belum pernah membukukan keuntungan, apalagi menyetorkan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai pemilik modal.

BUMD yang bergerak di sektor minyak dan gas tersebut juga diketahui sempat berpindah lokasi kantor, dari kawasan Kewarbotan ke belakang Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, tanpa pernah menunjukkan capaian bisnis yang signifikan.

Rangkaian kesaksian para komisaris memperkuat konstruksi perkara yang kini diuji di persidangan: sebuah perusahaan milik daerah yang menerima dana publik dalam jumlah besar, dikelola tanpa SOP dan rencana bisnis yang jelas, diawasi secara terbatas, serta tidak memberikan manfaat finansial bagi daerah.

Persidangan ini menegaskan bahwa perkara PT Tanimbar Energi tidak semata soal penyertaan modal, tetapi menyentuh relasi kuasa antara pemegang saham, pengelola BUMD, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal terhadap penggunaan keuangan daerah.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya persidangan secara profesional dan objektif, memastikan setiap keterangan saksi diuji secara menyeluruh di hadapan Majelis Hakim, demi penegakan hukum yang berkeadilan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. (RM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *