
Ambon, RadarMalukuNews.com – Pemeriksaan maraton terhadap pengusaha Agustinus Thiodorus, Direktur PT. Lintas Yamdena yang juga paman dari Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawerisa, menjadi sorotan publik setelah ia menjalani pemeriksaan hampir 10 jam 20 menit di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (11/3/2026).
Agustinus yang akrab disapa Koh AT akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.44 WIT, bersamaan dengan Abraham Jaolat, Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keduanya terlihat meninggalkan gedung penyidik Pidana Khusus Kejati Maluku didampingi kuasa hukum Koh AT, Kilyon Luturmas.
Di luar gedung, belasan awak media yang sejak pagi menunggu langsung mengerubungi mereka untuk meminta keterangan terkait materi pemeriksaan dalam perkara dugaan korupsi Utang Pihak Ketiga (UP3) yang tengah diselidiki.
Namun, baik Koh AT maupun Jaolat memilih bungkam.
“Nanti tanyakan saja di penyidik ya,” ujar keduanya singkat, sebelum berjalan cepat menuju kendaraan roda empat mereka yang terparkir di seberang jalan kantor Rumah Adhyaksa Maluku.
Sikap tertutup itu semakin memantik perhatian publik, mengingat nama Agustinus Thiodorus disebut-sebut sebagai pihak yang menerima pembayaran UP3 bernilai besar dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Inspektur Daerah Klaim Hanya Review Terbatas Usai Empat Jam Diperiksa
Sementara itu, Jedithya Huwae, Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, juga menjalani pemeriksaan oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku selama sekitar empat jam.
Huwae terlihat keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 18.00 WIT. Saat dimintai keterangan oleh wartawan mengenai jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik, ia mengaku tidak mengingat secara pasti.
“Saya diperiksa dari jam dua siang tadi dan baru keluar jam enam sore,” ujarnya singkat.
Ia menjelaskan bahwa Inspektorat hanya melakukan review terbatas terkait pembayaran utang pihak ketiga (UP3), yang menurutnya didasarkan pada putusan pengadilan.
“Dokumen utama yang direview Inspektorat adalah putusan pengadilan. Titik di situ,” kata Huwae.
Namun ketika ditanya mengenai total pembayaran UP3 kepada Agustinus Thiodorus, Huwae mengaku tidak mengetahui besaran nilainya.
“Yang tahu itu Koh AT dan bagian keuangan Pemda,” ujarnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Desiere Johana Sabono, Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya melakukan review terbatas atas permintaan dinas teknis.
Namun ketika disinggung soal potensi kerugian negara dalam pembayaran UP3, baik Huwae maupun Sabono menolak memberikan komentar.
Hal yang tak kalah mengejutkan, keduanya mengaku belum pernah menerima hasil audit tahun 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disebut-sebut memuat rekomendasi agar pembayaran UP3 tidak dilakukan tanpa dokumen pendukung yang sah.
“Bayar membayar itu bukan kewenangan Inspektorat. Intinya kami hanya diminta keterangan soal review pembayaran UP3,” tegas mereka.
Keduanya juga menolak menjelaskan apakah hasil telaah terbatas Inspektorat pernah disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai dasar untuk menolak pembayaran UP3, termasuk yang diduga mengalir kepada perusahaan milik paman Bupati Tanimbar tersebut.
Kasus UP3 sendiri kini menjadi perhatian luas karena diduga menyangkut pembayaran utang pemerintah daerah tanpa dokumen kontrak maupun administrasi yang lengkap, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara bernilai puluhan miliar rupiah.
Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Maluku pun dinilai akan membuka rantai kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam skema pembayaran tersebut. Dijadwalkan, Kamis (12/3/2026), sejumlah saksi lainnya yakni Sekda aktif Brampi Moriolkossu, bersama eks Sekda Mathias Malaka, serta disusul enam kepala daerah yakni dua yang defenitif dan empat pejabat bupati akan juga diperiksa dalam kasus UP3 ini. (RM)
