
RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, mengingatkan pentingnya penguatan kontrol keimigrasian di wilayah perairan Maluku menyusul adanya laporan mengenai sejumlah warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan mobilitas antarwilayah melalui jalur laut tanpa didukung dokumen keimigrasian yang lengkap.
Menurut Benhur, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh instansi berwenang melalui proses verifikasi dan penelusuran yang komprehensif guna memastikan kebenaran laporan yang beredar di masyarakat.
“Dugaan adanya WNA yang masuk maupun berpindah wilayah melalui jalur laut tanpa kelengkapan dokumen yang sah harus ditelusuri secara menyeluruh.
Ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas orang asing di wilayah Maluku berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Benhur di Gedung DPRD Maluku, Jumat (5/6/2026).
Ia menilai pengawasan keimigrasian di daerah kepulauan seperti Maluku membutuhkan perhatian khusus karena karakteristik geografis yang didominasi wilayah laut dengan banyak titik akses yang menghubungkan antarpulau maupun wilayah perbatasan.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi pelanggaran administrasi keimigrasian maupun aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.
Benhur menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan WNA bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pihak Imigrasi, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, otoritas pelabuhan, pemerintah desa, hingga masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar.
“Penguatan koordinasi antarlembaga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pengawasan yang efektif. Setiap warga negara asing yang berada di Maluku harus terdata dengan baik, memiliki dokumen yang sah, dan menjalankan aktivitas sesuai izin yang dimiliki,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pengawasan yang optimal merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang melakukan aktivitas di wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, Benhur mengingatkan bahwa Maluku memiliki posisi strategis sebagai daerah kepulauan yang berbatasan dengan sejumlah wilayah perairan nasional maupun jalur pelayaran internasional.
Karena itu, penguatan kontrol keimigrasian harus menjadi perhatian bersama demi menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kepentingan nasional.
“Keamanan daerah tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan secara preventif.
Karena itu, saya berharap seluruh instansi terkait dapat meningkatkan koordinasi dan memperkuat pengawasan pada setiap pintu masuk dan keluar wilayah Maluku,” ujarnya.
DPRD Maluku, lanjut Benhur, akan terus mendorong peningkatan efektivitas pengawasan keimigrasian sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, menjaga stabilitas daerah, serta memastikan setiap aktivitas warga negara asing berlangsung sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
