
RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Johanis Lewerissa, meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan terkait penataan pedagang demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan aktivitas perdagangan.
Menurut Lewerissa, DPRD Maluku selama ini telah menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke sejumlah lokasi, termasuk kawasan Pasar Baru Ambon, guna memantau kondisi lapangan serta efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah.
“Kami sudah beberapa kali melakukan peninjauan ke Pasar Baru untuk melihat langsung situasi yang terjadi.
Namun, pelaksanaan dan penegakan kebijakan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif,” ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Jumat (5/6/2026).
Ia menegaskan, DPRD memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sedangkan tindakan penertiban dan pelaksanaan kebijakan berada di tangan pemerintah daerah.
“Fungsi kami mengawasi. Untuk eksekusi kebijakan, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena itu diperlukan keberanian dan ketegasan dalam menegakkan aturan yang sudah ditetapkan,” katanya.
Lewerissa juga menilai keterlibatan aparat keamanan dapat membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban selama proses penataan berlangsung. Meski demikian, tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah daerah.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa para pedagang merupakan bagian dari masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada aktivitas jual beli, sehingga pendekatan yang dilakukan harus tetap mengedepankan aspek kemanusiaan.
“Pedagang harus dihormati karena mereka mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, aturan yang berlaku juga harus ditaati bersama. Ketika aturan diabaikan, maka dampaknya bisa meluas terhadap kehidupan sosial masyarakat,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang terukur, konsisten, dan adil dalam menata kawasan perdagangan. Penertiban, kata dia, harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perdagangan.
“Yang dibutuhkan adalah penataan yang baik dan berkeadilan. Ketertiban harus tercipta, tetapi kepentingan para pedagang juga harus tetap diperhatikan,” tutupnya.
