Shadow

Guru YPPK Resah, DPRD Tegaskan Tak Ada Penarikan Massal ASN

AMBON, RadarMalukuNews.com – Merebaknya kekhawatiran di kalangan pengelola sekolah swasta dan yayasan terkait nasib guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca terbitnya Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias.

Politisi Partai Golkar Maluku itu menegaskan bahwa regulasi baru yang mengatur redistribusi guru ASN tersebut bukanlah kebijakan untuk menarik seluruh guru ASN dari sekolah-sekolah yayasan sebagaimana berkembang di tengah masyarakat.

“Perlu saya tegaskan bahwa Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 bukan kebijakan penarikan massal guru ASN dari sekolah yayasan. Regulasi ini justru hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pemerataan tenaga pendidik dan membantu satuan pendidikan yang masih mengalami kekurangan guru,” tegas Anos Yeremias kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan aturan tersebut sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan ketimpangan distribusi guru yang selama ini masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di kawasan kepulauan dan daerah terpencil.

Anos menjelaskan, mekanisme redistribusi guru ASN akan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang objektif dan berbasis data. Pemerintah daerah nantinya akan memetakan kondisi riil di lapangan dengan mempertimbangkan jumlah guru yang tersedia, jumlah peserta didik, hingga kebutuhan tenaga pendidik pada masing-masing satuan pendidikan.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terpancing oleh informasi yang menyebut seluruh guru ASN di sekolah yayasan akan ditarik kembali ke sekolah negeri.

“Tidak semua guru ASN yang saat ini mengajar di sekolah yayasan otomatis dipindahkan. Setiap keputusan harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kepentingan layanan pendidikan bagi peserta didik,” ujarnya.

Anos menegaskan, substansi utama Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 adalah memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia melalui distribusi tenaga guru yang lebih proporsional.

Empat tujuan utama kebijakan tersebut, kata dia, yakni mewujudkan pemerataan distribusi guru, mengatasi kekurangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan tertentu, meningkatkan mutu layanan pendidikan, serta menjamin hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Maluku, Anos mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati dan transparan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sekolah-sekolah yang selama ini masih bergantung pada keberadaan guru ASN.

“Kami berharap pemerintah daerah melakukan pendataan secara akurat, berkoordinasi dengan yayasan pendidikan, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar memenuhi aspek administratif,” katanya.

Ia juga mengajak para guru, orang tua, serta pengelola sekolah yayasan untuk memahami regulasi tersebut secara utuh agar tidak muncul keresahan yang berlebihan di tengah masyarakat.

“Pada prinsipnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Semua kebijakan yang dibuat harus bermuara pada kepentingan terbaik bagi peserta didik. Karena itu, masyarakat tidak perlu panik. Yang dibutuhkan saat ini adalah pemahaman yang benar terhadap substansi aturan tersebut,” pungkas Anos.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 bukan instrumen untuk mengosongkan sekolah yayasan dari guru ASN, melainkan kebijakan nasional yang diarahkan untuk menutup kesenjangan distribusi tenaga pendidik dan memperkuat kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. (RMN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *