Shadow

Bupati Malra Perintahkan OPD “Ngantor di Pasar”, Targetkan Harga Terkendali dan Praktik Liar Diberanta

RADARMALUKUNEWS.COM.LANGGUR – Bupati Maluku Tenggara (Malra), Drs. Hi. M. Thaher Hanubun, mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperketat pengawasan aktivitas pasar dan pergerakan harga bahan pokok.

Perintah tersebut disampaikan langsung saat pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (30/3/2026), yang sontak menjadi sorotan peserta forum.

Dalam arahannya, Bupati Thaher menyampaikan bahwa pola kerja lama yang hanya mengandalkan laporan harus segera ditinggalkan. Ia meminta para kepala dinas turun langsung ke lapangan, bahkan dengan cara yang tidak biasa.

“Kalau perlu nginap di pasar sana, bikin kantor di pasar. Jangan dijadwalkan. Tiba-tiba saja ada,” tegasnya.

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Bupati dua periode itu menilai, selama ini pemerintah kerap kehilangan kendali terhadap dinamika harga dan distribusi bahan pokok karena minimnya pengawasan langsung di lapangan. Akibatnya, berbagai persoalan di pasar kerap luput dari pantauan.

Ia juga secara terbuka menyinggung adanya pihak-pihak tertentu yang bermain dalam aktivitas pasar dan berpotensi merusak sistem distribusi serta kenyamanan masyarakat.

“Supaya menghindari jagoan-jagoan di pasar sana,” ujarnya lugas.

Bagi Bupati Thaher, pasar bukan sekadar ruang transaksi ekonomi, melainkan ruang pelayanan publik yang harus dijaga ketertiban, keamanan, dan keadilannya. Ia menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik liar yang merugikan masyarakat kecil.

Karena itu, pengendalian harga bahan pokok dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan daerah tahun 2027.

Dalam forum strategis tersebut, Bupati juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah cara kerja—dari pasif menjadi proaktif, dari menunggu laporan menjadi hadir langsung di tengah persoalan.

“Barang negara harus dipakai untuk pelayanan masyarakat,” tandasnya.

Instruksi keras ini mencerminkan gaya kepemimpinan Bupati Thaher yang menuntut kerja nyata di lapangan, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak akan lagi mentolerir lemahnya pengawasan maupun praktik-praktik yang merugikan masyarakat di pasar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *