Shadow

Bupati Thaher Hanubun Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

RADARMALUKUNEWS.COM.LANGGUR – Bupati Maluku Tenggara, Drs. Hi. Muhamad Thaher Hanubun, menghadiri sekaligus menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Sabtu (20/6/2026).

Dalam pidatonya, Bupati Thaher Hanubun menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD merupakan amanat konstitusional yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat melalui DPRD.

“Agenda hari ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan akhir tahun kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan, Ranperda tersebut telah disampaikan kepada DPRD pada 17 Juni 2026 setelah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada 4 Juni 2026.

Atas terlaksananya rapat paripurna tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang telah mengagendakan pembahasan Ranperda sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 memuat tujuh komponen utama laporan keuangan daerah, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada kesempatan itu, Bupati Thaher Hanubun juga mengungkapkan capaian membanggakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas laporan keuangan tahun 2025.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp848,83 miliar dan terealisasi Rp781,70 miliar atau mencapai 92,09 persen.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp82,01 miliar dengan realisasi Rp63,57 miliar atau 77,52 persen, Pendapatan Transfer sebesar Rp760,13 miliar dengan realisasi Rp710,56 miliar atau 93,47 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,69 miliar dengan realisasi Rp7,55 miliar atau 112,90 persen yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN FKTP.

Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp857,93 miliar terealisasi Rp771,61 miliar atau 89,93 persen. Realisasi tersebut mencakup Belanja Operasi sebesar 92,54 persen, Belanja Modal 82,04 persen, Belanja Tidak Terduga 58,95 persen, dan Belanja Transfer 84,88 persen.

Pada sektor pembiayaan, pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp9,09 miliar dan terealisasi Rp9,05 miliar. Dengan capaian tersebut, APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2025 mencatat surplus sebesar Rp10,08 miliar dan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp19,13 miliar.

Olehnya itu, seluruh rincian pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah dituangkan secara lengkap dalam dokumen Ranperda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *