
“DPRD: Jangan Bebani APBD, TPP dan Hak Pegawai Masih Bermasalah”
SAUMLAKI, RadarMalukuNews.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,120 miliar untuk pekerjaan di Lapangan Mandriak menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menuai penolakan dari DPRD.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD KKT, Jidon Kelmanutu, mempertanyakan urgensi pengajuan anggaran tersebut di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang didorong melakukan efisiensi.
Menurut Kelmanutu, kebutuhan Rp1,12 miliar itu dinilai tidak sebanding dengan pekerjaan yang disebut meliputi pengecatan, renovasi plafon dan sejumlah pekerjaan penunjang persiapan upacara 17 Agustus.
“Dalam kondisi ini kita sedang melakukan efisiensi. Kemudian Presiden juga menyampaikan agar perayaan HUT Kemerdekaan dirayakan secara sederhana dan khidmat, tidak boleh bermewah-mewah. Jangan sampai justru menambah beban daerah,” kata Kelmanutu.
DPRD Pertanyakan Rincian Rp1,12 Miliar
Kelmanutu juga mempersoalkan dokumen usulan anggaran yang disampaikan Pemda KKT. Ia menyebut surat tersebut hanya mencantumkan total kebutuhan Rp1,120 miliar tanpa memberikan rincian pekerjaan dan penggunaan anggaran secara memadai.
“Yang kami persoalkan bukan semata-mata kegiatan untuk menyambut 17 Agustus. Tetapi anggarannya harus jelas. Rp1,12 miliar itu untuk pekerjaan apa saja harus dirinci,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Kelmanutu, surat usulan tersebut diterbitkan Pemda KKT pada 29 Juli 2026 dan baru diterima DPRD pada 7 Agustus 2026. Artinya, waktu yang tersisa menuju peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI hanya sekitar 10 hari.
Kondisi tersebut, kata Kelmanutu, menjadi alasan DPRD tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru, terlebih menyangkut penggunaan APBD. Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk kegiatan peringatan 17 Agustus sebelumnya telah dibahas melalui komisi DPRD dan nilainya berada di kisaran Rp400 juta.
“Awalnya sudah dibahas di komisi bahwa ada anggaran untuk 17-an, sekitar Rp400 juta. Jadi kami mempertanyakan kenapa kemudian muncul usulan sampai Rp1,12 miliar,” katanya.
Lapangan Dinilai Tak Butuh Renovasi Besar
Kelmanutu juga mempertanyakan dasar kebutuhan renovasi Lapangan Mandriak dengan nilai lebih dari Rp1 miliar. Menurut dia, kondisi lapangan masih tergolong baik dan tidak menunjukkan adanya kebutuhan pekerjaan besar yang mendesak menjelang pelaksanaan upacara.
“Kalau kondisi Lapangan Mandriak masih sangat bagus, untuk pengecatan saja kami oke. Kalau anggarannya Rp120 juta, itu sudah sangat tepat. Tapi ini naik menjadi Rp1 miliar lebih,” tegasnya.
TPP, Honorer dan Hak PPPK Jadi Prioritas
Di tengah polemik tersebut, DPRD KKT meminta Pemda lebih mengutamakan kewajiban pemerintah yang berkaitan langsung dengan hak aparatur dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan.
Kelmanutu menyebut masih terdapat persoalan pembayaran TPP pegawai, honor tenaga daerah serta hak pegawai PPPK yang menurutnya belum seluruhnya terselesaikan.
“Masih ada hal lain yang sangat mendesak, seperti TPP pegawai, gaji honorer daerah dan PPPK yang belum terbayar, dan lainnya. Itu alasan kami menolak usulan ini,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan menilai, kebutuhan tersebut semestinya menjadi pertimbangan utama sebelum Pemda mengajukan tambahan anggaran untuk pekerjaan yang dinilai belum memiliki urgensi tinggi.
DPRD Soroti Pekerjaan yang Disebut Sudah Berjalan
Sorotan DPRD tidak berhenti pada besaran anggaran. Kelmanutu juga menanggapi informasi mengenai adanya pekerjaan di Lapangan Mandriak yang disebut telah berjalan sebelum adanya pembahasan dan persetujuan tambahan anggaran di DPRD.
Informasi tersebut kemudian berkembang dengan munculnya dugaan bahwa pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Bupati KKT.
Kelmanutu tidak menyatakan DPRD akan mengakomodasi pekerjaan yang telah dilakukan tersebut melalui APBD Perubahan.
“Itu urusan dia. Sumbanglah bagi daerah dan negara. Kan dia juga warga negara dan warga daerah,” katanya.
Ia menegaskan, pekerjaan yang telah dilakukan terlebih dahulu tidak otomatis menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk membebankan pembiayaannya kepada APBD.
Sikap DPRD tersebut menempatkan polemik Lapangan Mandriak bukan sekadar pada persoalan Rp1,12 miliar, tetapi juga pada aspek transparansi, urgensi, mekanisme penganggaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
DPRD meminta setiap penggunaan APBD harus berdasarkan skala prioritas, urgensi, transparansi serta kemampuan fiskal daerah. Terlebih, sejumlah kewajiban pemerintah terhadap aparatur dan tenaga kerja daerah masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
Dengan waktu menuju HUT ke-81 RI yang tinggal sekitar 10 hari, DPRD kini meminta Pemda KKT menjelaskan secara terbuka untuk apa Rp1,12 miliar dibutuhkan dan mengapa pekerjaan tersebut harus menjadi prioritas saat sejumlah kewajiban pemerintah daerah belum terselesaikan. (RMN)
