Shadow

Polemik Pelabuhan Tepa, Anos Jeremias: Jangan Sampai Pembangunan MBD Tersandera

MALUKU BARAT DAYA, RadarMalukuNews.com — Polemik pembangunan Rehabilitasi Pelabuhan Laut Tepa Tahun 2025 mendapat sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Jeremias.

Anos meminta persoalan tersebut dilihat secara utuh dengan mengedepankan data, dokumen pekerjaan dan fakta teknis. Menurutnya, pengawasan terhadap proyek pemerintah penting dilakukan, namun tidak boleh berubah menjadi vonis sebelum seluruh proses dan dokumen diperiksa secara menyeluruh.

Sebagai putra Maluku Barat Daya (MBD), Anos menegaskan dirinya tidak alergi terhadap kritik maupun pengawasan. Ia bahkan menyatakan setiap rupiah uang negara wajib dipertanggungjawabkan.

“Setiap rupiah uang negara memang wajib dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada penyalahgunaan anggaran dan tidak boleh ada pekerjaan yang menabrak aturan. Tetapi jangan sampai karena satu polemik, kemudian pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat MBD ikut menjadi korban,” tegas Anos.

Menurutnya, pengawasan merupakan kewajiban DPRD, media, LSM, masyarakat, aparat pengawasan maupun lembaga pemeriksa. Namun pengawasan yang baik harus mampu membedakan antara dugaan, persoalan teknis dan pelanggaran yang telah terbukti.

“Setiap tudingan harus bisa diuji melalui dokumen, fakta lapangan dan penjelasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Tiga Tiang Pancang Jangan Digeneralisasi

Anos juga menanggapi polemik penggunaan tiang pancang sisa pekerjaan Pelabuhan Kroing Tahun 2016 dalam proyek Rehabilitasi Pelabuhan Tepa.

Berdasarkan penjelasan teknis yang diterimanya, terdapat satu titik tiang pancang existing yang sebelumnya tidak direncanakan untuk diganti. Namun, tiang tersebut disebut mengalami patah atau roboh saat proses pekerjaan dan kondisi gelombang.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, tiga batang tiang pancang sisa pekerjaan Pelabuhan Kroing disebut kemudian digunakan pada satu titik tersebut.

“Jangan kemudian tiga batang tiang pada satu titik digambarkan seolah-olah seluruh Pelabuhan Tepa dibangun menggunakan tiang pancang bekas. Itu dua hal yang berbeda dan harus dijelaskan secara proporsional,” kata Anos.

Ia menyebut, berdasarkan penjelasan teknis yang diterimanya, material tersebut dinilai masih layak digunakan dan penggunaannya dilakukan setelah memperoleh persetujuan teknis.

Anos juga mengatakan biaya pengambilan, mobilisasi hingga pemancangan material tersebut disebut menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana dan tidak dibebankan kepada anggaran rehabilitasi Pelabuhan Tepa.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh penjelasan tersebut tetap harus dibuktikan melalui dokumen pekerjaan serta mekanisme pemeriksaan resmi.

“Kalau memang ada kesalahan, perbaiki. Kalau ada pelanggaran, proses. Kalau ada kerugian negara, pertanggungjawabkan. Saya tidak pernah mengatakan pengawasan harus dihentikan,” tegasnya.

“Namun, kalau keputusan teknis itu memang sesuai prosedur, tidak menambah beban keuangan negara dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, fakta itu juga harus disampaikan kepada publik,” sambungnya.

Pelabuhan adalah Urat Nadi Masyarakat MBD

Anos menilai polemik pembangunan Pelabuhan Tepa harus ditempatkan dalam konteks kebutuhan masyarakat MBD yang merupakan wilayah kepulauan.

Baginya, pelabuhan bukan sekadar proyek konstruksi, melainkan infrastruktur vital yang menentukan konektivitas antarpulau dan pergerakan ekonomi masyarakat.

Melalui pelabuhan, masyarakat mendapatkan akses transportasi sekaligus jalur distribusi bahan makanan, BBM, obat-obatan, material bangunan hingga pemasaran hasil pertanian dan perikanan.

“Kalau pelabuhan terganggu, kapal sulit sandar, bongkar muat terganggu, maka yang membayar mahal bukan pejabat dan bukan kontraktor. Rakyat yang membayar,” ujarnya.

Karena itu, Anos meminta semua pihak tetap kritis dalam mengawasi pembangunan, tetapi tidak mengabaikan fakta bahwa masyarakat sangat membutuhkan infrastruktur transportasi laut yang memadai.

“Kritik harus tetap tajam, tetapi jangan kehilangan basis fakta,” katanya.

Dawelor, Mahaleta hingga Wonreli Terus Diperjuangkan

Anos menegaskan perhatiannya terhadap pembangunan pelabuhan di MBD bukan muncul hanya karena polemik Tepa.

Ia mengaku selama ini turut memperjuangkan pembangunan dan rehabilitasi sejumlah pelabuhan di wilayah tersebut.

Salah satunya Pelabuhan Dawelor. Ketika pelabuhan itu mengalami kerusakan berat, Anos mengatakan kondisi tersebut disampaikannya langsung kepada Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi.

Ia mengapresiasi respons pemerintah pusat hingga rehabilitasi Pelabuhan Dawelor dapat dilaksanakan dan diselesaikan.

Selain Dawelor, rehabilitasi Pelabuhan Mahaleta juga disebut telah selesai. Begitu pula perluasan Pelabuhan Laut Wonreli di Pulau Kisar beserta fasilitas terminalnya.

Sementara untuk Pelabuhan Tepa, Anos menyebut masih terdapat kebutuhan pengembangan, termasuk rencana perpanjangan pelabuhan hingga sekitar 80 meter.

“Yang kita perjuangkan bukan proyek untuk kepentingan pribadi. Yang kita perjuangkan adalah hak masyarakat MBD mendapatkan konektivitas dan transportasi laut yang layak,” tegasnya.

Jangan Sampai Kroing Ikut Jadi Korban

Di tengah polemik Tepa, Anos mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah besar yang membutuhkan perhatian pemerintah, salah satunya rehabilitasi Pelabuhan Laut Kroing di Kecamatan Babar Timur.

Ia khawatir polemik yang tidak ditempatkan secara proporsional dapat melahirkan persepsi negatif terhadap pembangunan infrastruktur di MBD secara keseluruhan.

“Jangan sampai masyarakat Kroing dan Babar Timur akhirnya menjadi korban. Pelabuhan mereka masih membutuhkan perhatian dan kita masih harus memperjuangkannya,” tegas Anos.

Menurutnya, kebutuhan pembangunan tidak berhenti di Tepa dan Kroing. Sejumlah rencana pembangunan pelabuhan baru di MBD juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat, termasuk Pelabuhan Laut Wetang dan Pelabuhan Laut Amau/Arnau.

Anos mengatakan survei awal untuk kedua lokasi tersebut telah dilakukan. Selanjutnya, masih dibutuhkan kajian lanjutan, perencanaan serta dukungan anggaran agar pembangunan dapat direalisasikan.

“Jangan sampai karena satu polemik, kemudian Kroing tertunda, Wetang terhambat, dan Amau/Arnau menjadi tidak jelas. Kalau itu terjadi, siapa yang rugi? Bukan saya. Bukan kontraktor. Yang rugi masyarakat MBD,” ujarnya.

Kritik Boleh Pedas, Jangan Membunuh Pembangunan

Anos menegaskan media dan LSM tetap memiliki posisi penting sebagai kontrol sosial. Ia bahkan meminta kritik terhadap pemerintah maupun pelaksana pembangunan terus dilakukan jika memang ditemukan persoalan. Namun, kritik menurutnya harus dibangun berdasarkan data, bukan asumsi.

“Kalau ada dugaan penyimpangan anggaran, periksa. Kalau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, uji. Kalau ada pelanggaran, proses. Tetapi jangan setiap persoalan teknis langsung divonis sebagai pelanggaran sebelum ada pemeriksaan,” katanya.

Ia mengingatkan, pengawasan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan ketakutan bagi pejabat teknis dalam mengusulkan pembangunan di wilayah kepulauan.

“Jangan sampai kepala UPT atau staf teknis takut mengusulkan pembangunan karena merasa setiap keputusan akan selalu dicurigai. Kalau semangat pembangunan itu hilang, masyarakat MBD yang pertama kali merasakan dampaknya,” ujarnya.

Usut Jika Salah, Lindungi Pembangunan Jika Benar

Anos menegaskan sikapnya tidak berubah. Ia mendukung penuh pengawasan dan pertanggungjawaban setiap rupiah uang negara, namun menolak apabila proses pengawasan justru mengorbankan kepentingan pembangunan masyarakat.

“Posisi saya jelas. Setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan untuk rakyat harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada kompromi terhadap penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menyatakan akan tetap memperjuangkan pembangunan infrastruktur transportasi laut di MBD.

Menurutnya, karakter MBD sebagai daerah kepulauan justru membutuhkan lebih banyak pelabuhan, bukan lebih sedikit.

“Awasi pembangunannya. Jaga kualitasnya. Pertanggungjawabkan setiap rupiah uang negara. Perbaiki kalau ada kekurangan. Proses kalau ada pelanggaran. Tetapi jangan sampai Maluku Barat Daya yang dirugikan,” pungkasnya.

Anos menilai yang dipertaruhkan dalam persoalan ini bukan semata-mata konstruksi Pelabuhan Tepa. Lebih jauh, pembangunan infrastruktur pelabuhan menyangkut konektivitas antarpulau, distribusi kebutuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, keselamatan transportasi serta masa depan masyarakat MBD. (RMN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *