
RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON -. Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun meminta distribusi pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp174 miliar dilakukan secara merata ke seluruh kabupaten/kota di Maluku.
Hal itu disampaikan Benhur usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RAPBD Perubahan 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (28/9/2026).
Benhur mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2026 harus segera dituntaskan mengingat batas waktu yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah 30 September 2026.
Meski merupakan APBD Perubahan, kata dia, pengalokasian anggaran tetap harus disusun secara jelas, termasuk penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah.
“Substansial terkait dengan alokasi pinjaman SMI Rp174 miliar. Kita tahu bersama hari ini sudah ditandatangani di pusat,” kata Benhur.
Distribusi Harus Perhatikan Kebutuhan Daerah
Benhur menegaskan, DPRD Maluku akan mencermati distribusi pembiayaan tersebut agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
Menurutnya, daerah yang belum terakomodasi secara optimal dapat dijangkau melalui sumber pembiayaan lainnya, termasuk pinjaman dari Bank Maluku.
“Harus secara merata. Kalau ada daerah-daerah yang belum ter-cover secara baik, bisa ter-cover dalam pinjaman daerah dengan sumber Bank Maluku,” ujarnya.
Benhur menjelaskan, pembagian pembiayaan harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Sejumlah indikator seperti luas wilayah dan jumlah penduduk, kata dia, perlu menjadi dasar dalam menentukan porsi pembiayaan.
Ia menegaskan seluruh kabupaten/kota di Maluku harus mendapatkan perhatian dalam skema pembangunan tersebut.
Wilayah yang dimaksud antara lain Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kota Ambon, Kota Tual, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Buru, Buru Selatan hingga Seram Bagian Barat.
“Semua tempat itu punya nilainya harus sama. Sama dalam pengertian distribusi berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan seterusnya,” kata Benhur.
Program SMI Harus Segera Direalisasikan
Di sisi lain, Benhur mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku agar memperhatikan ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penggunaan pembiayaan dari SMI.
Menurutnya, pembiayaan tersebut lebih diarahkan untuk membiayai kegiatan yang sudah berjalan atau eksisting.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menghitung secara cermat waktu pelaksanaan program yang tersisa hingga akhir 2026.
“Alokasi waktu yang tersedia tidak lagi lama. Kita hitung dari Oktober sampai Desember,” ujarnya.
Benhur meminta seluruh proses administrasi maupun pelaksanaan program yang dibiayai melalui pinjaman tersebut dipercepat.
Langkah tersebut diperlukan agar program yang telah dialokasikan dapat segera berjalan dan target realisasi anggaran hingga akhir 2026 dapat tercapai
