
RADARMAUKUNEWS.COM.AMBON – Aksi turun jalan elemen Mahasiswa dan Pemuda, OKP (HMI,PMII) dan BEM Nusantara di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Provinsi Maluku menuntut Pemakzulan Wakil Gubernur Maluku, Abdulla Vanath dari jabatan, diterima Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun.
Tuntutan disampaikan massa aksi kepada DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Pemakzulan Wakil Gubernur Maluku atas dasar berbagai persoalan hukum serta tegakan supremasi hukum dan penyelamatan marwa Pemerintah Daerah.
Ketua DPRD Provinsi Maluku saat menerima para aksi mengatakan dirinya bersama lembaga DPRD sangat menghargai para aksi serta tuntutan disampaikan akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
” Besok saya akan rapat dengan ketua-ketua Fraksi di DPRD Provinsi Maluku untuk menindak lanjuti tuntutan serta diberikan waktu 7 hari untuk dicek hasil dari tuntutan,” ujarnya.
Menurutnya, sesuai tata tertib DPRD Provinsi Maluku Pemakzulan mekanismenya tidak bisa dilakukan oleh Ketua DPRD tapi dilakukan oleh anggota DPRD disertai dengan bukti serta dugaan yang jelas disampaikan oleh beberapa anggota kepada fraksi serta akan dilakukan proses sesuai dengan mekanisme DPRD.
” Beberapa tuntutan disampaikan sangat penting dalam bentuk informasi awal dan dugaan dan DPRD akan melakukan fungsi pengawasan terkait dengan tugas dan fungsi DPRD dan tuntutan harus dengan bukti bukan informasi awal agar secara hukum diterima oleh aparat penegak hukum terkait dengan persoalan terjadi,” kata Watubun
Lebih lanjut kata Benhur Watubun, semua persoalan serta tuntutan disampaikan harus terang benderang, semua tuntutan kami akan Terimah sebagai bagian dari aspirasi rakyat,.mengingat DPRD berdiri bersama rakyat mengawasi pembangunan, selain aspirasi, tekanan tapi juga disertai dengan bukti-bukti sehingga sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
” Sebagai ketua DPRD saya harap fraksi saya harus tegas tanggapi persoalan terjadi dan demonstrasi terkait pejabat publik dan negara, saudara juga koreksi ketua DPRD Provinsi Maluku apabila menggunakan jabatan untuk memperkaya diri dan kemarin juga terjadi demonstrasi kepada DPRD Provinsi Maluku terkait LKPH Gubernur Maluku,” Ujar Watubun
