
SAUMLAKI, RadarMalukuNews.com – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembayaran Utang Pihak Ketiga (UP3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar memasuki babak pemeriksaan lapangan. Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku turun langsung ke sejumlah lokasi pekerjaan untuk menguji kondisi fisik proyek yang berkaitan dengan perkara tersebut, Sabtu (31/10/2026).
Pemeriksaan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mengurai persoalan pembayaran UP3, terutama menyangkut kesesuaian antara pekerjaan di lapangan, dokumen administrasi, nilai tagihan, hingga realisasi pembayaran yang dibebankan kepada keuangan daerah.
Tim Kejati Maluku dipimpin sejumlah pejabat Pidsus, di antaranya Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Azer Orno dan Kepala Seksi Operasi (Kasi Ops) Ahmad Birawa. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik turut melibatkan tenaga ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (IKINDO) Maluku.
Empat Pekerjaan Tanpa Kontrak Jadi Perhatian
Berdasarkan pantauan RadarMalukuNews.com di lapangan, pemeriksaan menyasar sejumlah titik pekerjaan yang berkaitan dengan objek perkara UP3, mulai dari lokasi MC 0 Pasar Baru Omele, pekerjaan jalan, bangunan pasar, pekerjaan penimbunan, hingga kawasan Bandara Mathilda Batlayeri.
Tim Kejati yang berjumlah tiga orang didampingi penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar. Turut hadir Direktur PT Lintas Yamdena, Agustinus Thiodorus alias Koko AT, yang disebut mengerjakan empat proyek terkait perkara tersebut.
Persoalan yang menjadi perhatian adalah informasi bahwa keempat pekerjaan itu diduga tidak dilengkapi dokumen kontrak. Kondisi tersebut menjadi penting untuk ditelusuri karena kontrak merupakan salah satu instrumen administrasi yang menjelaskan dasar pelaksanaan pekerjaan, ruang lingkup kewajiban, nilai pekerjaan, serta tanggung jawab para pihak.
Selain Thiodorus, terlihat pula dua pegawai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yakni Ferry Malir yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan Agus Temar yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketiganya diketahui telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi UP3 tersebut. Kehadiran mereka dalam pemeriksaan lapangan menjadi bagian dari proses pencocokan keterangan, kondisi pekerjaan, dan dokumen yang berkaitan dengan objek perkara.
Bukan Sekadar Utang, Keaslian dan Nilai Pekerjaan Harus Dibuktikan
Dalam perkara pembayaran utang pihak ketiga, persoalan yang harus dijawab tidak berhenti pada ada atau tidaknya tagihan pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pekerjaan yang menjadi dasar tagihan benar-benar dilaksanakan, apakah volumenya sesuai, apakah kualitasnya memenuhi spesifikasi, serta apakah nilai yang dibayarkan memiliki dasar perhitungan dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pemeriksaan fisik menjadi bagian penting untuk menguji kesesuaian antara kondisi aktual di lapangan dengan dokumen dan komponen pembayaran.
Apalagi, perkara UP3 Tanimbar turut menyita perhatian publik karena berkaitan dengan nilai kewajiban keuangan daerah yang besar. Setiap pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran harus dapat ditelusuri secara transparan, mulai dari proses pelaksanaan hingga penetapan nilai tagihannya.
Hasil Pemeriksaan Lapangan Dinanti
Tim Kejati Maluku dijadwalkan berada di Kepulauan Tanimbar selama satu hari. Setelah menyelesaikan pemeriksaan sejumlah lokasi pekerjaan, rombongan direncanakan kembali ke Ambon pada Minggu (1/11/2026).
Hasil pemeriksaan fisik tersebut nantinya akan menjadi bagian dari bahan pendalaman penyidik untuk dicocokkan dengan dokumen pembayaran, nilai pekerjaan, keterangan para saksi, serta perhitungan potensi kerugian keuangan negara.
Publik kini menanti sejauh mana pemeriksaan lapangan ini mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar dalam perkara UP3: bagaimana pekerjaan dilaksanakan, apa dasar penetapan nilai tagihannya, mengapa terdapat pekerjaan yang disebut tanpa dokumen kontrak, dan apakah seluruh pembayaran benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang direalisasikan.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting agar penanganan perkara UP3 tidak hanya berhenti pada penelusuran administrasi pembayaran, tetapi juga mengungkap secara terang apakah terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara. (RMN)
