Shadow

BLOK MASELA: SAATNYA TANIMBAR MEMPERJUANGKAN MANFAAT EKONOMI, BUKAN SEKADAR LOKASI INDUSTRI

“Belajar Dari Negara Penghasil Gas Dunia: Mengapa Pengembangan Onshore Perlu Dioptomalkan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Tanimbar”

 

Oleh: Letarius Erwin Layan, SE., M.Ec.Dev., M.Si – Ketua DPC Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Perdebatan mengenai skema pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela kembali mengemuka akhir-akhir ini, di mana ada desakan agar Pemerintah Pusat mengkaji ulang skema pengembangan proyek dan mengembalikannya ke sistem offshore (lepas pantai).

Gagasan tersebut muncul menyusul polemik penyelesaian ganti rugi tanaman tumbuh di Desa Lermatang yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. Pernyataan tersebut tentu perlu ditempatkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan kepedulian masyarakat terhadap masa depan pembangunan daerah.

Persoalan kompensasi, transparansi pengadaan, kesempatan kerja, dan pemerataan manfaat ekonomi merupakan isu serius yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah maupun pengelola proyek. Namun, munculnya persoalan dalam pelaksanaan proyek tidak serta-merta membuktikan bahwa pilihan pengembangan onshore (darat) merupakan kebijakan yang keliru. Sebaliknya, persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan proyek agar investasi besar Blok Masela benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Tanimbar.

Pertanyaan mendasar yang seharusnya menjadi perhatian bersama bukan hanya apakah Blok Masela harus dikelola melalui skema onshore atau offshore, melainkan bagaimana memastikan masyarakat Kepulauan Tanimbar tidak sekadar menjadi tempat berlangsungnya kegiatan industri, tetapi menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri tersebut.

Onshore Bukan Sekadar Pembangunan Kilang, Melainkan Peluang Membangun Ekosistem Ekonomi Daerah

Pengembangan onshore mempunyai dimensi pembangunan yang lebih luas daripada sekadar pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG). Keberadaan fasilitas industri di darat berpotensi menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru yang melibatkan berbagai sektor pendukung. Aktivitas tersebut dapat mencakup konstruksi, transportasi, pergudangan, logistik, penyediaan bahan pangan, jasa akomodasi, perdagangan, perikanan, pertanian, jasa pemeliharaan, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Perbedaannya terletak pada peluang membangun keterkaitan langsung antara kegiatan industri dengan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah daratan. Kebutuhan operasional proyek dapat menjadi pasar bagi produk pertanian dan perikanan, jasa transportasi, penyediaan makanan, penginapan, serta berbagai layanan yang dapat dikembangkan oleh pelaku usaha lokal.

Dengan demikian, manfaat proyek tidak semestinya hanya diukur berdasarkan besarnya nilai investasi, kapasitas produksi, atau volume ekspor LNG. Indikator keberhasilan juga harus mencakup berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, berapa besar nilai pengadaan yang diterima perusahaan daerah, berapa banyak UMKM yang terlibat, serta seberapa besar peningkatan pendapatan masyarakat.

Inilah peluang strategis yang dapat diperjuangkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui pengembangan Blok Masela dengan skema onshore.

Belajar Dari Tangguh, Qatar, dan Australia: Ketika Fasilitas Onshore Menjadi Pusat Pertumbuhan Industri

Pengalaman sejumlah daerah dan negara menunjukkan bahwa fasilitas pengolahan gas di darat dapat menjadi fondasi pengembangan industri pendukung sekaligus membuka peluang partisipasi masyarakat lokal.

Katakanlah, di Teluk Bintuni, Papua Barat, proyek LNG Tangguh yang dioperasikan BP (British Petroleum) merupakan contoh pengembangan fasilitas pengolahan LNG di darat yang terintegrasi dengan produksi gas dari lapangan offshore. Sebagaimana dikutib dalam BP Indonesia (2023) Response to the Tangguh Independent Advisory Panel Report sekitar 73 persen dari sekitar 1.000 pekerja operasional Train 1 dan 2 merupakan orang Papua.

BP juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan proporsi tenaga kerja Papua dalam kegiatan operasional menjadi 85 persen pada 2029. Sejalan dengan itu, pengalaman Tangguh memperlihatkan bahwa pengembangan fasilitas pengolahan di darat dapat membuka ruang keterlibatan tenaga kerja lokal, sepanjang terdapat program peningkatan kompetensi dan komitmen perusahaan terhadap pengembangan sumber daya manusia setempat.

Pengalaman lainnya dapat dilihat di Qatar. Menurut QatarEnergy (n.d.), Ras Laffan Industrial City memiliki luas sekitar 295 kilometer persegi dan berfungsi sebagai basis pengolahan gas serta hidrokarbon yang diproduksi dari lapangan North Field di lepas pantai Qatar. Perluasan kawasan industri tersebut hingga mencapai 295 kilometer persegi telah dilakukan pada tahun 2004 (Qatar Petroleum, 2010).

Sebelumnya juga, Al Kuwari dan Kaiser (2011) telah menjelaskan dalam “Applied Geography” dengan judul Impact of North Gas Field Development on Landuse/Landcover Changes at Al Khore, North Qatar, Using Remote Sensing and GIS yang menegaskan bahwa Penelitian ini menjelaskan bahwa Pelabuhan Ras Laffan dibangun sebagai fasilitas ekspor LNG yang berasal dari pengolahan gas North Field.

Reservoir North Field terletak sekitar 67 km di sebelah timur laut pelabuhan. Kawasan tersebut tidak hanya memiliki fasilitas pengolahan LNG, tetapi juga pelabuhan, penyediaan air bersih, listrik, fasilitas pendingin, lahan industri pendukung, akomodasi pekerja, pusat kesehatan, serta layanan keselamatan dan kedaruratan.

Ras Laffan memberikan gambaran bagaimana kegiatan pengolahan gas di darat dapat berkembang menjadi sebuah ekosistem industri yang terintegrasi. Pelajarannya bagi Tanimbar adalah bahwa fasilitas LNG dapat menjadi titik awal untuk membangun aktivitas ekonomi pendukung yang lebih luas, bukan hanya fasilitas produksi yang berdiri sendiri.

Sementara itu, dalam Queensland Government (2012) menjelaskan tentang Gladstone Region to Reap the Benefits of LNG, di mana memaparkan pengalaman Queensland Curtis LNG (QCLNG) di Australia yang memperlihatkan pentingnya kebijakan partisipasi industri lokal. Pemerintah Queensland menerapkan Social Impact Management Plan dan program partisipasi industri lokal untuk memastikan pembangunan LNG memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perusahaan domestik.

Pada 2012, Pemerintah Queensland melaporkan bahwa program partisipasi industri lokal QCLNG telah menghasilkan kontrak senilai AUD2,8 miliar bagi perusahaan Australia, termasuk AUD1,8 miliar bagi perusahaan Queensland. Pemerintah juga mengembangkan dukungan terhadap perumahan pekerja, layanan kesehatan, pelatihan, dan pengembangan masyarakat.

Ketiga pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa keberhasilan pengembangan industri migas tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan besarnya investasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan perusahaan membangun keterkaitan ekonomi dengan masyarakat lokal.

Tentu saja, kondisi geografis, struktur ekonomi, kapasitas sumber daya manusia, dan regulasi di masing-masing wilayah berbeda. Namun, prinsip pengembangan industri yang melibatkan masyarakat lokal merupakan pelajaran yang relevan bagi Tanimbar.

Belajar Dari Pengalaman  Offshore: Investasi Besar Tidak Otomatis Menghasilkan Pemerataan Ekonomi

Di sisi lain, pengalaman pengembangan migas offshore juga memberikan pelajaran penting bahwa besarnya investasi dan produksi migas tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitarnya. Salah satu contoh dapat dilihat dari Ghana melalui pengembangan Jubilee Oil Field yang menggunakan fasilitas produksi minyak lepas pantai.

Makalah penelitian oleh Patricia Agyapong (2026), peneliti yang memublikasikan kajiannya melalui Centre for the Study of African Economies, University of Oxford dengan judul Natural Resource and Local Communities: Evidence from Ghana’s offshore oil and gas memberikan pelajaran penting bahwa aktivitas migas offshore tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar wilayah produksi.

Penelitian tersebut menemukan peningkatan pendapatan riil pada rumah tangga yang berada dekat dengan lapangan migas. Namun, penelitian itu tidak menemukan dampak yang terlihat terhadap peningkatan kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi total, maupun pengurangan kemiskinan. Manfaat peningkatan pendapatan juga lebih besar pada wilayah dengan proporsi tenaga kerja terampil yang tinggi dan terbatas pada kelompok masyarakat yang tidak miskin.

Penelitian lain oleh Austin Dziwornu Ablo (2018) yang diterbitkan dalam jurnal Geoforum berjudul Scale, Local Content and the Challenges of Ghanaians’ Employment in the Oil and Gas Industry mengidentifikasi tantangan keterlibatan tenaga kerja lokal. Pekerja Ghana banyak menempati posisi administratif di darat dan posisi berkeahlian rendah pada fasilitas offshore. Penelitian tersebut juga menemukan kesenjangan upah antara pekerja lokal dan ekspatriat serta persoalan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja.

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan produksi migas offshore dapat menghasilkan nilai ekonomi yang besar, tetapi distribusi manfaatnya tidak otomatis merata. Keterbatasan akses masyarakat terhadap pekerjaan teknis, kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi khusus, serta pola pengadaan yang tidak terhubung dengan usaha masyarakat dapat membatasi dampak ekonomi lokal. Namun, perlu ditegaskan bahwa pengalaman Ghana bukan berarti seluruh proyek offshore gagal memberikan manfaat.

Penelitian lain mengenai Ghana bahkan menemukan peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja di beberapa sektor, meskipun manfaatnya belum terbukti menurunkan kemiskinan secara keseluruhan. Dengan demikian, pelajaran yang dapat diambil bukanlah bahwa offshore selalu merugikan masyarakat, melainkan bahwa investasi migas yang besar tidak otomatis menghasilkan pemerataan manfaat ekonomi.

Dalam konteks Tanimbar, perbedaan ini menjadi penting. Jika kegiatan utama produksi berada di laut dan fasilitas pendukung di darat terbatas, keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat dapat menjadi lebih terbatas. Sebaliknya, keberadaan fasilitas pengolahan di darat membuka peluang membangun aktivitas ekonomi yang lebih beragam, sepanjang didukung kebijakan pengembangan industri lokal.

Karena itu, perdebatan mengenai Blok Masela seharusnya tidak hanya membandingkan lokasi kegiatan produksi, tetapi juga membandingkan kemampuan masing-masing skema dalam menciptakan lapangan kerja, peluang usaha, pengembangan infrastruktur, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Blok Masela dan Peluang Besar Ekonomi Tanimbar

Sebagaimana siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 040.pers/04/SJI/2026 Tanggal: 16 juli 2026, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 16 Juli 2026 menyampaikan bahwa proyek LNG Abadi Masela senilai sekitar USD20,9 miliar diproyeksikan membuka kesempatan kerja dengan prioritas 30 persen bagi masyarakat lokal Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Berdasarkan studi Universitas Indonesia dan Universitas Pattimura yang dikutip melalui sumber Kementerian ESDM, pembangunan proyek tersebut diperkirakan menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja pada puncak masa konstruksi. Angka tersebut merupakan proyeksi penyerapan tenaga kerja pada periode puncak konstruksi, bukan jaminan tersedianya 12.000 pekerjaan permanen. Karena itu, diperlukan persiapan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, dan sistem rekrutmen yang terbuka.

Selain itu, pemerintah menetapkan sedikitnya 60 persen produksi gas Blok Masela dialokasikan untuk kebutuhan domestik, termasuk industri pupuk, kelistrikan, dan hilirisasi, sementara maksimal 40 persen dialokasikan untuk ekspor. Kebijakan ini membuka peluang keterkaitan proyek dengan kebutuhan industri dalam negeri.

Pemerintah juga menyampaikan pemberian Participating Interest (PI) sebesar 10 persen kepada BUMD Provinsi Maluku. Kebijakan tersebut merupakan peluang partisipasi ekonomi daerah pada tingkat provinsi dan perlu diikuti penguatan tata kelola serta mekanisme agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat Tanimbar. Seluruh potensi tersebut harus diterjemahkan menjadi program nyata. Masyarakat tidak cukup hanya berharap memperoleh pekerjaan, tetapi harus dipersiapkan menjadi pelaku usaha yang mampu memasok kebutuhan industri.

Koperasi, BUMDes, UMKM, kelompok nelayan, kelompok tani, dan perusahaan lokal perlu memperoleh akses terhadap informasi pengadaan barang dan jasa, pendampingan usaha, sertifikasi, serta peningkatan kapasitas untuk memenuhi standar industri migas.

Demikian halnya, kebutuhan pangan, transportasi, penginapan, jasa kebersihan, penyewaan kendaraan, pergudangan, logistik, dan berbagai layanan pendukung lainnya harus dipetakan agar menjadi peluang ekonomi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Tanimbar tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga pemilik usaha, penyedia jasa, dan bagian dari rantai pasok industri migas.

Persoalan Lermatan Harus Diselesaikan, Bukan Menjadi Alasan Menghilangkan Peluang Pembangunan

Persoalan ganti rugi tanaman tumbuh di Desa Lermatang merupakan persoalan serius yang membutuhkan penyelesaian secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan seluruh hak masyarakat diselesaikan berdasarkan data, ketentuan hukum, mekanisme penilaian yang objektif, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Demikian pula dugaan ketidakadilan dalam distribusi proyek dan proses perekrutan tenaga kerja harus dijawab melalui keterbukaan informasi, mekanisme pengawasan, dan penegakan aturan. Namun, perlu dibedakan antara persoalan tata kelola pelaksanaan proyek dengan pilihan kebijakan pengembangan industrinya.

Jika persoalannya adalah lemahnya transparansi, solusinya adalah memperkuat transparansi. Jika persoalannya adalah ketidakadilan perekrutan, solusinya adalah memperbaiki sistem rekrutmen. Jika persoalannya adalah ketimpangan kesempatan usaha, solusinya adalah membangun kebijakan partisipasi dan pemberdayaan pelaku usaha lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengubah skema pengembangan proyek tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Namun dengan disorotinya sejumlah risiko sosial dalam pengembangan Blok Masela, termasuk persoalan ulayat, fragmentasi sosial, ekspektasi manfaat ekonomi, serta pentingnya pelibatan tokoh adat, nelayan, dan pemerintah desa, maka persoalan sosial harus ditempatkan sebagai bagian penting dari manajemen proyek, bukan sekadar persoalan tambahan setelah investasi berjalan.

Tujuh Agenda Strategis: Membangun Tanimbar Local Content and Community Benefit Framework

Untuk memastikan pengembangan onshore benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, diperlukan suatu kerangka kebijakan yang dapat disebut sebagai Tanimbar Local Content and Community Benefit Framework. Kerangka ini merupakan gagasan untuk mengintegrasikan kepentingan industri migas dengan pembangunan ekonomi masyarakat lokal melalui tujuh agenda strategis, yaitu:

Pertama, Tanimbar Local Workforce Program. Pemerintah daerah bersama perusahaan perlu membangun basis data tenaga kerja lokal, pemetaan kebutuhan kompetensi, pelatihan teknis, sertifikasi, serta sistem rekrutmen yang terbuka dan dapat diawasi. Prioritas tenaga kerja lokal harus didasarkan pada kompetensi dan kesempatan yang adil.

Kedua, Tanimbar Local Vendor Development, yaitu Perlu dibangun direktori perusahaan, koperasi, BUMDes, dan UMKM yang memiliki potensi menjadi pemasok kebutuhan proyek. Informasi pengadaan harus dapat diakses secara terbuka, disertai pelatihan administrasi, standar mutu, keselamatan kerja, dan persyaratan vendor.

Ketiga, Tanimbar Cooperative Supply Chain. Koperasi, BUMDes, kelompok tani, kelompok nelayan, dan UMKM perlu dihubungkan dengan rantai pasok industri melalui penyediaan bahan pangan, hasil perikanan, pertanian, transportasi, penginapan, jasa kebersihan, dan layanan pendukung lainnya.

Keempat, Land Compensation and Social Justice Program. Penyelesaian persoalan tanah dan kompensasi harus dilaksanakan berdasarkan data yang jelas, penilaian objektif, mekanisme pengaduan, mediasi, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Kelima, Tanimbar Industrial Supporting Zone. Pemerintah daerah perlu mendorong penataan kawasan ekonomi pendukung dengan memperhatikan tata ruang, infrastruktur, pergudangan, transportasi, perumahan pekerja, fasilitas kesehatan, pendidikan vokasi, dan layanan perdagangan.

Keenam, Community Benefit Monitoring. Diperlukan forum pengawasan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, SKK Migas, INPEX, DPRD, perguruan tinggi, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat untuk memantau realisasi tenaga kerja lokal, pengadaan barang dan jasa, penyelesaian kompensasi, serta dampak sosial dan lingkungan.

Ketujuh, Tanimbar Future Generation Fund. Pemerintah daerah dapat mengkaji pembentukan dana pembangunan generasi mendatang dari sumber pendapatan daerah yang sah, dengan tata kelola yang akuntabel. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, peningkatan kompetensi, pengembangan ekonomi produktif, dan diversifikasi ekonomi agar kesejahteraan masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada industri migas.

Ketujuh agenda tersebut perlu dilengkapi indikator kinerja dan laporan berkala. Masyarakat harus dapat mengetahui berapa banyak tenaga kerja lokal yang direkrut, berapa nilai kontrak yang diterima perusahaan daerah, berapa koperasi dan UMKM yang terlibat, bagaimana penyelesaian kompensasi, serta seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar mengalir ke wilayah Tanimbar.

Jangan Hanya Membicarakan Lokasi Kilang, Bicarakan Masa Depan Ekonomi Tanimbar

Pilihan pengembangan onshore maupun offshore tetap harus mempertimbangkan kajian teknis, keekonomian, keselamatan, lingkungan, dan kepentingan nasional. Namun, dari perspektif pembangunan daerah, keberadaan fasilitas pengolahan di darat memberikan peluang untuk membangun keterkaitan ekonomi yang lebih luas dengan masyarakat setempat.

Blok Masela tidak boleh hanya menjadi proyek investasi besar yang melintasi wilayah Tanimbar tanpa meninggalkan kapasitas ekonomi bagi masyarakatnya. Momentum ini harus digunakan untuk membangun sumber daya manusia, memperkuat koperasi, mengembangkan UMKM, meningkatkan kapasitas perusahaan daerah, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan basis ekonomi baru yang tidak sepenuhnya bergantung pada sektor migas.

Karena itu, yang perlu diperjuangkan bukan sekadar mempertahankan pilihan onshore, melainkan memastikan bahwa kebijakan onshore benar-benar memberikan keberpihakan kepada masyarakat melalui kewajiban, target, dan mekanisme pengawasan yang terukur. Kritik terhadap pelaksanaan proyek merupakan bagian dari kontrol publik yang harus dihormati. Namun, kritik juga perlu diikuti gagasan yang menawarkan solusi dan masa depan pembangunan yang lebih baik.

“Tanimbar tidak cukup hanya menjadi tempat berdirinya industri migas. Tanimbar harus menjadi bagian dari rantai nilai industri tersebut. Masyarakatnya harus memperoleh kesempatan untuk bekerja, berusaha, berkembang, dan menikmati manfaat pembangunan”.

Pada akhirnya, keberhasilan Blok Masela tidak hanya diukur dari berapa besar investasi yang ditanamkan atau berapa juta ton LNG yang diproduksi, tetapi juga dari seberapa besar perubahan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat Kepulauan Tanimbar.

“Jangan sampai kekayaan gas mengalir dari bumi Tanimbar, tetapi kesejahteraan masyarakatnya justru tertinggal”. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *