
SAUMLAKI, RadarMalukuNews.com – Sengketa utang-piutang senilai Rp15 juta kini menyeret dua anggota Polri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) ke meja pengaduan Propam. Keduanya dilaporkan atas dugaan keterlibatan dalam penagihan utang pribadi seorang pengusaha, mulai dari komunikasi dengan pihak yang ditagih, pengambilan uang, hingga penjemputan dan pertemuan di rumah makan milik pihak yang mengklaim memiliki piutang.
Kasus ini bukan sekadar pertikaian mengenai kewajiban pembayaran utang. Lebih jauh, muncul pertanyaan serius mengenai batas profesionalitas dan kewenangan aparat kepolisian: dalam kapasitas apa anggota Polri ikut mengurus penagihan utang pribadi warga?
Pertanyaan itu semakin menguat setelah salah satu anggota yang dilaporkan mengakui dirinya berperan sebagai penghubung yang membawa pihak yang ditagih untuk bertemu dengan pengusaha tersebut. Bahkan, ia mengakui tindakannya sebagai sebuah kesalahan.
Sementara anggota lainnya membantah berada di lokasi pertemuan, meski tidak menyangkal pernah menghubungi pihak yang ditagih.
Advokat Hernanto Permelai Permaha, SH, secara resmi melaporkan kedua anggota tersebut ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kepulauan Tanimbar, Jumat (13/11/2026). Keduanya masing-masing AIPDA Hariyadi Silawane alias Yadi, menjabat sebagai Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipidter) Polres Kepulauan Tanimbar dan AIPDA Glen Kasale, menjabat sebagai Kepala Unit Intel Polsek Wertamrian
Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi dan peraturan disiplin anggota Polri. Hernanto meminta keterlibatan kedua anggota tersebut diperiksa secara objektif, termasuk memastikan apakah tindakan mereka masih berada dalam batas tugas kepolisian atau justru telah masuk ke ranah kepentingan penagihan utang pribadi.
Tagihan Rp15 Juta, Polisi Disebut Ikut Masuk dalam Persoalan
Menurut kronologi yang disampaikan Hernanto, persoalan bermula ketika pengusaha berinisial Agustinus Thiodorus (AT) mengadukan secara lisan kepada Y mengenai dugaan utang kliennya, yakni Johanis Titirloloby (JT) sebesar Rp15 juta.
Pada awal Oktober 2026, Yadi kemudian menghubungi klien Hernanto untuk membicarakan permintaan pembayaran tersebut.
Namun, kliennya tidak menanggapi secara serius karena merasa nilai yang ditagihkan tidak sesuai dengan pemahamannya mengenai hubungan keuangan antara kedua pihak.
Persoalan kemudian berlanjut pada November 2026. Kali ini, anggota polisi Glen kembali menghubungi klien Hernanto melalui telepon untuk menagih pembayaran atas nama AT.
Di sinilah dugaan keterlibatan aparat mulai menjadi sorotan.
Sebab, menurut kronologi pelapor, komunikasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian informasi. Glen disebut bertemu langsung dengan klien Hernanto di depan tempat praktik Dokter Sita. Bahkan, keduanya sempat melakukan swafoto yang kemudian dikirimkan kepada AT.
Tidak hanya itu, Glen juga disebut mendatangi rumah klien Hernanto dan mengambil uang sebesar Rp1 juta yang diserahkan melalui istri kliennya.
Rangkaian tindakan tersebut kini menjadi bagian dari materi pengaduan yang diminta untuk didalami Propam. Pertanyaan mendasarnya adalah apa kapasitas Glen ketika meminta pembayaran, menerima uang, dan menghubungkan pihak yang bersengketa.
Dijemput dari Bengkel, Dibawa ke Rumah Makan Milik Penagih
Peristiwa yang paling menyita perhatian dalam laporan tersebut adalah dugaan penjemputan klien Hernanto oleh Glen untuk dibawa ke Rumah Makan Tiga Koki di Saumlaki, tempat usaha yang disebut milik AT.
Menurut kronologi pelapor, sekitar pukul 10.00 WIT, Glen kembali menghubungi kliennya. Setelah mengetahui bahwa yang bersangkutan sedang berada di bengkel, Glen datang menggunakan mobil dan menjemputnya.
Klien Hernanto disebut tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tujuan penjemputan sebelum akhirnya dibawa ke rumah makan milik pihak yang mengklaim memiliki piutang tersebut.
Di lokasi itulah terjadi adu argumentasi mengenai status uang yang dipersoalkan.
Klien Hernanto bersikukuh bahwa uang tersebut bukan utang sebagaimana diklaim AT, melainkan berkaitan dengan kerja sama dan konsekuensi biaya operasional pekerjaan.
Perdebatan kemudian memanas. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Hernanto, AT diduga melontarkan perkataan tidak pantas dan melakukan gerakan yang dinilai hendak memukul kliennya.
Situasi disebut nyaris berujung pada kekerasan fisik, meski tidak sampai terjadi pemukulan karena kliennya mampu menahan diri.
Jika rangkaian peristiwa ini benar sebagaimana dilaporkan, maka pemeriksaan Propam tidak cukup hanya menelusuri siapa yang menghubungi dan membawa pihak yang ditagih. Dasar, tujuan, serta batas keterlibatan anggota kepolisian dalam pertemuan tersebut juga harus dijelaskan.
Hernanto: Institusi Polri Bukan Alat Tagih Utang Pribadi
Hernanto menilai dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam penagihan utang pribadi merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
Menurutnya, sengketa utang-piutang antara warga merupakan persoalan hukum perdata yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Aparat kepolisian tidak semestinya menggunakan jabatan maupun pengaruh institusi untuk membantu kepentingan penagihan pribadi di luar tugas dan fungsi kepolisian.
Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Polisi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur undang-undang. Karena itu, jabatan kepolisian tidak boleh digunakan untuk kepentingan penagihan utang pribadi,” demikian substansi keberatan yang disampaikan Hernanto.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah lebih dahulu melaporkan dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan peristiwa tersebut pada 11 November 2026.
Hernanto berharap Propam tidak berhenti pada penerimaan laporan administratif, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pihak yang disebut dalam kronologi.
Yadi Bantah Berada di Lokasi, Akui Pernah Menghubungi Jhon
Di tengah laporan dugaan pelanggaran etik tersebut, Yadi memberikan bantahan atas tuduhan keterlibatannya dalam penjemputan JT.
Saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon, Yadi mengaku terkejut karena namanya dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa saat penjemputan berlangsung, dirinya sedang berada di Ambon dan tidak berada di lokasi.
“Soal penjemputan JT oleh Glen, beta juga kaget karena beta di Ambon dan penjemputan antua itu beta seng ada di lokasi,” ungkapnya.
Yadi juga membantah keterangan JT yang menyebut dirinya berada di lokasi pertemuan. Menurutnya, orang yang dimaksud bukan dirinya, melainkan Marten Fariman.
“Kalau Pa JT mengaku beta ada di lokasi, itu tidak benar. Pa JT salah lihat orang. Itu Marten Fariman, bukan beta,” tegasnya.
Kendati membantah berada di lokasi, Yadi tidak menyangkal pernah menghubungi Jhon.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi tersebut bermula dari informasi AT yang berencana membuat laporan terhadap JT. Yadi mengaku menyarankan agar persoalan itu tidak langsung dibawa ke ranah pelaporan, tetapi terlebih dahulu diselesaikan melalui komunikasi secara baik-baik.
Ia kemudian meminta nomor telepon JT kepada AT dan menghubunginya untuk menyampaikan rencana pelaporan tersebut.
“Beta hubungi Pa JT dan sampaikan, Pa JT ini Pa AT mau lapor. Lalu Pa JT jawab kalau nanti dia komunikasi dengan Pa AT. Hanya sebatas itu. Sampai ketemu langsung, beta seng pernah ketemu beliau,” jelasnya.
Yadi juga menegaskan bahwa dirinya memahami aturan dan ketentuan yang berlaku bagi setiap anggota kepolisian.
Akui Jadi Penghubung, Sebut Tindakannya Sebagai Kesalahan
Berbeda dengan Yadi yang membantah berada di lokasi, Glen, anggota Polri yang menjabat Kanit Intel Polsek Wertamrian, mengakui keterlibatannya dalam peristiwa di Rumah Makan Tiga Koki.
Saat ditemui awak media di Saumlaki, Glen menguraikan kronologi keterlibatannya dan mengakui bahwa dirinya berperan sebagai penghubung yang membawa JT untuk bertemu dengan AT.
Bahkan, Glen secara terbuka menyebut tindakannya tersebut sebagai sebuah kesalahan.
Pengakuan ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami Propam. Sebab, persoalannya bukan semata-mata apakah seorang anggota polisi membantu mempertemukan dua pihak yang berselisih, melainkan dalam kapasitas apa tindakan itu dilakukan dan apakah terdapat penggunaan kewenangan kepolisian dalam proses tersebut.
Glen turut menyebut anggota KPU bernama Oliver Srue dan Marten Fariman berada di lokasi ketika dugaan intimidasi yang nyaris berujung pada pemukulan terhadap JT oleh AT terjadi.
“Ada anggota KPU juga, Oliver Srue dan Marten Fariman. Saat intimidasi yang nyaris berujung pada pemukulan terhadap Pak JT oleh bos AT, saya membantu melerai,” tandas Glen.
Keterangan tersebut sekaligus membuka ruang bagi Propam untuk mengklarifikasi peran masing-masing pihak yang hadir, termasuk menelusuri secara utuh bagaimana pertemuan tersebut direncanakan dan berlangsung.
Propam Dihadapkan pada Sejumlah Pertanyaan Serius
Laporan terhadap dua anggota Polri ini kini menjadi ujian bagi fungsi pengawasan internal Polres Kepulauan Tanimbar.
Ada sejumlah pertanyaan yang tidak boleh dibiarkan menggantung.
Apa dasar anggota kepolisian ikut menghubungi seseorang dalam sengketa utang pribadi? Dalam kapasitas apa anggota polisi meminta dan menerima uang Rp1 juta sebagaimana dilaporkan? Mengapa G menjemput klien pelapor dari bengkel dan membawanya ke rumah makan milik pihak yang menagih? Apakah tindakan tersebut merupakan inisiatif pribadi atau dilakukan berdasarkan tugas kedinasan?
Propam juga perlu mengklarifikasi perbedaan keterangan antara Yadi dan Glen, serta memeriksa pihak-pihak yang disebut berada di lokasi pertemuan.
Pemeriksaan yang transparan penting bukan hanya untuk mengungkap dugaan pelanggaran, tetapi juga memberikan ruang bagi anggota yang dilaporkan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan harus mampu menjawab keraguan publik. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.
Sebab, persoalan ini telah melampaui angka Rp15 juta. Yang sedang dipertanyakan adalah batas antara kewenangan aparat dan kepentingan pribadi warga.
Seragam Polri adalah simbol kewenangan negara, bukan instrumen untuk memberi tekanan dalam sengketa pribadi.
Publik kini menunggu apakah Propam berani mengurai seluruh rangkaian peristiwa tersebut secara terbuka dan profesional. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak cukup dijaga melalui slogan Presisi, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, termasuk ketika dugaan pelanggaran justru melibatkan anggotanya sendiri.
Jangan sampai sengketa utang ini meninggalkan persoalan yang jauh lebih mahal: hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. (RMN)
