Shadow

Tambang Dihentikan, Ekskavator Bebas Berkeliaran! Kades Iha Sentil Polres dan Polda

PIRU, RadarMalukuNews.com – Penghentian sementara aktivitas pertambangan cinnabar di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tampaknya belum sepenuhnya tercermin di lapangan. Pasalnya, sejumlah alat berat jenis ekskavator dilaporkan masih berkeliaran di kawasan tambang. Kondisi ini memicu keresahan masyarakat, terutama warga pendulang yang menggantungkan hidup di kawasan pesisir.

Situasi tersebut membuat Kepala Desa Iha, Zain Syaiful Latukaisupy, angkat bicara. Ia mempertanyakan keberadaan dan aktivitas ekskavator di tengah penghentian sementara kegiatan pertambangan. Zain bahkan menantang aparat kepolisian, khususnya Polres SBB dan Polda Maluku, agar tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan.

Informasi yang dihimpun Siwalima menyebutkan, ekskavator tersebut diduga beraktivitas di sejumlah titik koordinat yang sebelumnya telah disepakati sebagai lokasi pekerjaan PT Lea Bumi Mineral Mining.

Perusahaan tersebut direncanakan melakukan pengangkatan material berupa lumpur atau tailing. Namun, keberadaan alat berat yang masih beroperasi di kawasan itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar dan status aktivitasnya, terlebih ketika kegiatan pertambangan secara umum tengah dihentikan sementara.

Sudah Ditegur, Ekskavator Kembali Beraksi

Zain mengungkapkan, pemerintah desa sebelumnya telah menegur aktivitas ekskavator yang berada di kawasan tersebut. Namun, teguran itu rupanya tidak memberikan efek jera.

Dua minggu setelah ditegur, alat berat tersebut kembali beroperasi. Kondisi ini membuat Zain geram karena aktivitas pertambangan sementara dihentikan, tetapi ekskavator justru masih terlihat keluar-masuk lokasi.

“Dua minggu kemudian, ekskavator itu kembali beroperasi. Saya sangat marah karena aktivitas tambang sementara dihentikan, tetapi ada ekskavator yang bolak-balik di titik koordinat yang sudah disepakati untuk dikerjakan perusahaan yang ditunjuk, yakni PT Lea Bumi Mineral Mining, untuk pengambilan lumpur atau tailing,” tegas Zain.

Menurutnya, perusahaan yang ditunjuk tersebut saat ini masih mempersiapkan sejumlah tahapan, termasuk penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Bahkan, dalam proses persiapan tersebut, perusahaan disebut menjalin kerja sama dengan Universitas Pattimura Ambon.

“Mereka sementara mempersiapkan AMDAL dengan bekerja sama dengan Universitas Pattimura Ambon. Karena itu, keberadaan ekskavator yang berkeliaran seperti ini dapat mengganggu ketenangan masyarakat,” ujarnya.

Warga Pendulang Resah, Konflik Sosial Mengintai

Bagi masyarakat setempat, persoalan ini bukan sekadar keberadaan alat berat. Aktivitas ekskavator di kawasan pesisir dinilai berpotensi mengganggu ruang penghidupan warga yang selama ini mencari nafkah dengan mendulang material.

Zain menyebutkan, masyarakat pendulang mulai merasa resah karena alat berat bekerja di wilayah yang selama ini menjadi tempat mereka menggantungkan hidup.

“Masyarakat pendulang merasa resah karena ekskavator bekerja di wilayah yang selama ini menjadi tempat mereka mencari nafkah dengan mendulang,” katanya.

Ia mengingatkan, jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa penjelasan dan penanganan yang tegas, bukan tidak mungkin keresahan masyarakat berkembang menjadi kegaduhan bahkan konflik sosial.

Karena itu, menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan tidak ada aktivitas yang berjalan di luar ketentuan serta tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan pengawasan di lapangan.

Kades Iha Desak Polres dan Polda Turun Tangan

Zain secara tegas meminta Polres SBB dan Polda Maluku segera turun ke lokasi untuk memeriksa keberadaan ekskavator, mengidentifikasi pihak yang mengoperasikannya, serta memastikan legalitas dan dasar aktivitas alat berat tersebut.

Ia tidak ingin penghentian sementara pertambangan hanya menjadi kebijakan formal, sementara di lapangan masih terdapat aktivitas yang menimbulkan keresahan masyarakat.

“Polres dan Polda harus bergerak cepat menghentikan aktivitas ekskavator tersebut. Kami menduga ada pihak-pihak tertentu yang mencoba bermain untuk mempengaruhi percepatan proses perizinan tambang cinnabar ini,” tegasnya.

Desakan ini sekaligus menjadi ujian bagi keseriusan aparat dalam mengawasi aktivitas pertambangan di wilayah SBB. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penghentian di atas kertas, sementara aktivitas alat berat masih dipersoalkan di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, Siwalima belum memperoleh keterangan resmi dari PT Lea Bumi Mineral Mining maupun Polres SBB dan Polda Maluku terkait keberadaan serta status operasional ekskavator tersebut.

Klarifikasi dari pihak perusahaan dan aparat kepolisian diperlukan untuk menjelaskan legalitas aktivitas alat berat sekaligus menjawab keresahan masyarakat. (RMN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *