Shadow

Perlu Penyelesaian Secara Baik Tanah Pemerintah Didiami Masyarakat Di SMK Pertanian Passo

RadarMaluku.Com.Ambon.Perlu penyelesaian secara baik antara Pemerintah Provinsi Maluku bersama masyarakat mendiami tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku yang berlokasi di SMK Pertanian Passo Ambon.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Amir Rumra kepada wartawan di balai rakyat karang panjang Ambon usai pertemuan dewan bersama pihak pemerintah daerah dan masyarakat mendiami lahan milik pemerintah berlangsung Selama (21/11/2023) di Ambon.
” Rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya terkait dengan masyarakat mendiami lahan Pertanian milik pemerintah daerah Provinsi Maluku di Passo Kota Ambon pada lokasi SMK Pertanian, dalam rapat tadi suda ada langkah maju dan progresnya ada semacam rekomendasi dari panitia tim teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah mencakup beberapa langka penyelesaian diantaranya menyangkut 195 Kepala Keluarga (KK) mendiami di lokasi tersebut, dan yang kedua soal sarana dan prasarana yaitu Gereja dan Pastori dan ketiga adalah 11 rumah guru telah didiami oleh masyarakat,” ujar Amir Rumra
Menurutnya, intinya proses penyelesaian tanah milik pemerintah daerah Provinsi Maluku telah didiami masyarakat diproses sesuai aturan proses pengadaan aset barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 menjadi sangat penting menjadi rujukan menjadi ruang proses penyelesaian secara baik dan benar.
” Diharapakan 195 KK membuat permohonan dan kami yakin proses penyelesaian persoalan ini bahkan kemungkinan ada pemutihan dari pihak pemerintah dan 11 rumah guru perlu diidentifikasi bagi masyarakat yang tinggal diproses secara baik dan bila ada master plein dilakukan pihak pemerintah dalam rangka pengembangan SMK Pertanian kedepan dan ada rumah masyarakat yang kena untuk dieksekusi ada peluang untuk dipindahkan dengan baik,” jelas Amir Rumra.
Lebih lanjut kata Amir Rumra, tanah pemerintah di lokasi SMK Pertanian Passo sebesar 31 Hektar, walau ada masyarakat tinggal penanganan secara kemanusiaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tapi segi kemanusiaan perlu menjadi pertimbangan.
” Proses pembangunan rumah masyarakat di SMK Pertanian Passo sudah lama hanya pemerintah daerah tidak mengambil tindakan sejak awal akhirnya sampai kini baru ada tindakan pihak pemerintah tapi perlu diingat mereka adalah rakyat kita oleh perlu ada jalan keluar itu harapan kami,” pinta Amir Rumra.(RM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *