
RadarMalukuNews.Com.Saumlaki– Masalah pembayaran ganti rugi lahan yang diklaim oleh beberapa warga Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) sebagai pemilik lahan yang telah bergulir sejak tahun 2007 silam hingga kini masih menyisakan polemik.
Dimana segelintir masyarakat yang menuntut pembayaran ganti rugi lahan mereka yang kini telah dibangun gedung-gedung perkantoran maupun jalan nasional yang belum diselesaikan Pemda, akhirnya memblokade jalan poros utama yang merupakan jantung dari Kota Saumlaki ini.
Guna menyelesaikan masalah tersebut, Pj Bupati Piterson Rangkoratat, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan masyarakat menggelar rapat tertutup di ruang rapat utama kantor bupati setempat, Senin (20/05/2024) kemarin. Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dadi Wahyudi, kapolres dan perwakilan dari Kodim 1504, PLT.Sekda Agus Sopnuan dan beberapa pimpinan OPD terkait, serta 4 orang warga Desa Olilit, yakni Yoseph Fasse, Thomas Malirmasele, Freddy Batjeran, serta Timothius Futwembun.
Warga Olilit ini meminta komitmen Pj.Buapti terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada mereka. Ganti rugi yang dimasukkan sebesar Rp70 milyar. Selanjutnya warga juga mempertanyakan terkait pembayaran ganti rugi lahan yang telah dibayarkan kepada mantan Kepala Desa Olilit Frans Salembun melalui mantan Kabag Umum Yuliana Ongirwalu senilai Rp995 juta. Pasalnya mereka sebagai pemilik lahan, tidak pernah menerima uang pengganti tersebut.
Usai rapat tertutup itu, urusan Pemda yakni Plt.Sekda Agus Sopnuan didampingi Kapolres langsung bertatap muka dengan puluhan warga yang menanti di portal pemblokiran jalan.
Sopnuan menjelaskan bahwa pada prinsipnya Pemda inggin membayar sisa ganti rugi lahan tersebut. Namun masalah ini akan diselesaikan di Pengadilan, akan tetapi Pemda menjaminkan untuk masalah ini hanya sebatas di tahap mediasi saja yang melahirkan akta perdamaian. Nah dari akta perdamaian itulah, selanjutnya akan dianggarkan dalam APBD untuk Pemda membayar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Saya jaminkan untuk tanggung segala biaya gugatan, bagitu juga untuk PH negara akan bayar. Materi gugatan akan disiapkan oleh Kabag Hukum. Jika akta perdamaian telah dikeluarkan, maka siapapun pemimpinnya, Pemda akan tetapi bayar,” jelas Sekda dihadapan warga yang disambut dengan protes para pemilik lahan.
Dari penjelasan Sopnuan ini juga terungkap bahwa lahan milik warga Olilit yang telah digunakan dan dinikmati hingga kini, yang bagian Timur telah lunas dibayarkan senilai Rp995 juta (18 ha), dari total luas lahan bagian timur dan barat 39,815 meter persegi (39 ha). Artinya masih tersisa 11 ha lagi yang belum terbayarkan oleh Pemda KKT.
Alhasil setelah mendengar semua penjelasan tersebut dan berdiskusi yang cukup alot dilapangan. Akhirnya warga pun sepakat untuk membuka blokade jalan tersebut. (RM)
