Shadow

Demo Gabungan Mahasiswa Kota Ambon,Terkait Revisi UU Pilkada Oleh DPR

RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – Penunjuk rasa Ketidak puasan Akademisi, masyarakat sipil, aktivis

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Kamis (22/8/2025), mereka menolak revisi UU Pilkada oleh DPR yang akan menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 dan Nomor 79 Tahun 2014, tentang ambang batas pencalonan di pilkada Serentak 2024.

Demo anarkis yang terjadi dikantor DPRD Maluku karang panjang Ambon pada kamis 22/8/24 pukul 14.30 WTT terjadi aksi saling dorong dan membakar ban mewarnai aksi demontrasi , Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), OKP Gempar, Gerakan Mahasiswa Kristen lndonesia (GMKI),dan Mahasiswa Unpatti Ambon.

Mereka mendatangi kantor DPRD maluku menuntut Revisi Undang undang Pilkalda oleh DPR yang akan menganulir Nomor 60 dan No.70 Tahun 2014
Tentang ambang batas pencalonan di Pilkada Serentak 2024.

Mengenai putusan yang dikeluarkan MK mereka menilai putusan DPR RI Cacat Hukum dan mencederai nilai nilai Konstitusi

“Putusan ini tidak memihak pada kepentingan rakyat teriak salah satu pendemo “.mereka memaksa masuk dan meminta anggota DPRD Maluku hadir untuk memenuhi aspirasi mereka ,

Setelah terjadi Aksi saling dorong dengan petugas keamanan DPRD Maluku Mereka menutut Anggota DPRD Maluku hadir mendengar tuntutan mereka

Dari Pantaun Metro.Regional.id dikantor DPRD Maluku mereka karang panjang Ambon, dari Aksi demo tersebut mereka memaksa masuk dan terjadi aksi saling dorong mendorong dan bakar ban

Salah satu pendemo mengatakan Putusan MK bersifat final dan mengikat. Tapi, dianulir oleh DPR. Jangan jadi Dewan Penghianat Rakyat,”teriak salah satu orator pendemo.

Padahal ingat mereka, putusan MK mengakomodir parpol non seat di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Begitu, juga putusan MK soal kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika pendaftaran berumur 30 tahun.

“Tapi, oleh DPR RI dianulir. Ini DPR RI mengamankan anak Presiden Joko Widodo ikut Pilkada. DPR tidak lagi berpihak kepada rakyat,”teriak mereka.

Mendengar tuntuntan mereka munculah anggota DPRD maluku Ricahrd Rahakbaw ,Rahakbaw mengajak para pendemo keruang sidang paripurna untuk membahas Masalah tersebut

Didampingi oleh Hengki pelata dan Franxius clenmen orno Anggota komisi III DPRD Maluku ricahard Rakhbaw berjanji akan Menyampaikan aspirasi ini lewat Rapat untuk ditindaklanjuti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *