Shadow

Author: radarmaluku

Bagian Firman Tuhan hari ini (LPJ GPM) Mazmur 133:1-3

Bagian Firman Tuhan hari ini (LPJ GPM) Mazmur 133:1-3

Berita
menceritakan ttg panggilan untuk hidup dalam kerukunan yg disampaikan oleh pemazmur..Diceritakan bahwa suku-suku di Israel rentan juga terhadap konflik antar suku. Semakin kuat konflik di antara mereka, tentu semakin lemah pertahanan mereka terhadap serangan dari bangsa-bangsa sekitar Israel. Sebaliknya,  semakin rukun kehidupan mereka, semakin kuat pula pertahanan mereka. Bagi sang pemazmur, dampak hidup rukun sangat besar, tidak hanya dirasakan oleh satu suku di Israel, melainkan kedua belas suku yang ada di Israel. Itulah sebabnya sang pemazmur menuliskan hidup bersama dengan rukun bagaikan minyak yang tidak hanya meresap di kepala saja, tetapi juga sampai di janggut dan leher. Kerukunan bagaikan embun yang menetes tidak hanya di gunung Hermon, tetapi juga di gunung-gunung lainnya. ...
Alasan Marasabessy Dilengserkan Dari Jabatan Kadis PUPR Maluku

Alasan Marasabessy Dilengserkan Dari Jabatan Kadis PUPR Maluku

Berita
RadarMaluku.Com.Ambon.- Muhammad Marasabessy tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku sejak 3 Agustus 2023, berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Gubernur, Murad Ismail. Sebagai gantinya, Murad Ismail Menunjuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku, Ismail Usemahu, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) PUPR Atas keputusan tersebut, mulai hari ini, Rabu, 16 Agustus 2023, Ismail Usemahu yang pernah menjabat Kadis PUPR Maluku kembali berkantor dinas yang membesarkan namanya itu. "SK-nya dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus, cuma berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (terhitung) sejak 15 hari setelah diterima SK," kata Sekretaris D...
Kapolres Seram Bagian Barat Hadiri Pengukuhan Paskibra

Kapolres Seram Bagian Barat Hadiri Pengukuhan Paskibra

Berita
RadarMaluku.Com.Ambon.POLRES SBB. Kapolres SBB, AKBP Dennie Andreas Dharmawan, SIK menghadiri kegiatan pengukuhan puluhan pasukan pengibaran bendera (Paskibra), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Tahun 2023. Upacara pengukuhan dipimpin langsung Penjabat bupati SBB, Brigjen TNI Andi Chandra As’Aduddin, dikantor Bupati SBB, Selasa malam. Bupati berharap, agar puluhan Paskibra itu dapat melaksanakan tugas mereka secara baik, saat pengibaran maupun penurunan bendera yang akan berlangsung pada 17 Agustus 2023 besok, dihalaman kantor Bupati SBB. “Semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik tanpa ada satu kekurangan apapun. Jadikan momentum Hari Kemerdekaan sesuai dengan tema besar Hari Kemerdekaan Tahun ini, yakni 78 Tahun, Terus Melaju untuk Indonesia Maju, termasuk juga bagi kemajuan bum...
Watubun : Kehormatan Bagi Maluku Ketika Presiden Gunakan Pakaian Adat Tanimbar

Watubun : Kehormatan Bagi Maluku Ketika Presiden Gunakan Pakaian Adat Tanimbar

Berita
RadarMaluku.Com.Ambon.Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, ST memberikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Apresiasi dari Ketua DPRD Maluku itu disampaikan setelah menyaksikan Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat kebesaran dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada saat menghadiri Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023). Menurut Watubun, cara Presiden RI menggunakan busana adat Tanimbar ini, menandakan kalau Joko Widodo begitu mencintai   masyarakat Maluku. “Kita tahu persis beberapa kali Presiden RI mengunjungi Maluku, tidak hanya di Kota Ambon, beberapa kabupaten lain bapak Jokowi kunjungi dan menyaksikan dari dekat, termasuk Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya dan yang lebih mengagumi lagi adalah beliau mengunakan busana adat Ta...
ROFIK: GUBERNUR MALUKU HARUS MENCOPOT NASARUDDIN DARI JABATANNYA KARENA TIDAK MAMPU MEWUJUDKAN VISI GUBERNUR.  Lembaga Anti Rasuah Mulai Mengendus RSUD Haulussy.  AMBON LaskarMaluku.com Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin meminta kepada Gubernur Maluku, untuk segera membinasakan Direktur Rumah Sakit  Umum Daerah Haulussy dokter Nasaruddin dari jabatannya.  Desakan itu disampaikan Afifudin berdasarkan beberapa pertimbangan; ketidakmampuan manejerial, rasa tidak memiliki serta tidak mampu mewujudkan visi misi Gubernur untuk menaikan status RSUD Haulussy menjadi rumah sakit bertaraf internasional. “Nah kalau manajemen seperti itu dan berpikir lokal, tidak punya visi bagaimana mau mencapai visi saudara Gubernur, saya kira segera diambil langkah memberhentikan saudara Nasaruddin, dia lebih banyak di luar daripada di dalam, ” tandas Wakil rakyat dari dapil kota Ambon ini, kepada awak media di DPRD Maluku, kawasan Karang Panjang Ambon, Rabu, (16/08/23) sore  Menurut Rofik Afifudin, atensi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada sambutannya itu menjadi   sinyal dan masuk dalam suatu ketegori evaluasi dari pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi seraya mencontohkan menajament RSUD Haulussy, maka harus bisa dipahami bahwa kemampuan Direktur patut dipertanyakan. “Mendagri dalam sambutannya itu menjadi  sinyal dan masuk dalam suatu ketegori evaluasi dari pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi yang kemudian dicontohkan manejemen RSUD Haulussy itu segera langkah-langkah memberhentikan saudara Direktur, “Afifudin mengingatkan.  Mendagri Tito Karnavian mengritisi oknum pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan dana insentif dokter spesialis di wilayah setempat untuk menutup utang akibat defisit anggaran daerah. “Ada dana untuk tenaga dokter spesialis yang tidak sampai. Sampai ada dokter spesialis mengundurkan diri, ada yang meninggalkan tempat, “kata Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan di acara Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan 2023 di Jakarta Selasa (15/08/23).  Kejadian itu salah satunya dialami dokter spesialis di RSUD Haulussy Maluku, kata Tito menambahkan.  Berdasarkan laporan dari tim investigasi Kemendagri, kata Tito, modus yang melatarbelakangi tunggakan tersebut adalah dikarenakan defisit anggaran daerah.  Apabila ada tenaga kesehatan yang melakukan aksi mogok, lantaran hak-hak mereka belum diwujudkan dan kemudian menutup unit-unit klinik, menurut Rofik Afifudin, yang namanya profesionalisme terimplisit didalamnya hak dan kewajiban. “Jadi kalau orang sudah melaksanakan kewajiban haknya juga harus dibayar, secara profesional, nah masalahnya hak belum dibayar, jangan paksakan kewajiban, sebagai pemimpin jangan seperti itu, “ingat wakil rakyat yang berasal dari dapil kota Ambon ini. “Kan Mendagri sudah kasih atensi, kalau ada proses pembiaran itukan keanehan nah itu yang harus dievaluasi, kan sudah berapa kali kan interupsi anggota DPRD provinsi Maluku baik di dalam ruang paripurna maupun di media massa itukan menjadi atensi, itu sudah harus diambil langkah-langkah’ jangan lama’.  Banyak oknum pejabat yang memanfaatkan dana insentif tenaga kesehatan untuk menutup pembayaran utang sejumlah kegiatan lainnya.  Masih menurut Rofik, jika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan administrasi di dalam rumah sakit, sebaiknya dibicarakan secara baik-baik. “kalau ada soal-soal misalnya administrasi di dalam rumah sakit panggil dan diajak ngomong dong supaya cari solusi bersama inikan rasa memiliki rumah sakit ini, ‘tidak ada’ dia tidak pernah merasakan bagaimana rumah sakit ini dibangun dan dibesarkan sampai hari ini, rumah sakit ini cukup lama, punya sejarah yang panjang dan ini rumah sakit orang Maluku, karena itu dan juga visi gubernur disana untuk meningkatkan status rumah sakit itu menjadi rumah sakit Internasional, tapi harapan itu pupus karena  manajemen  yang diterapkan saat ini diindikasikan sebagai manejemen ketidaknormalan.  Sementara itu, salah seorang berpengaruh didalam RSUD Haulussy, menegaskan, aksi mosi tidak percaya kepada Direktur ini adalah demi dan untuk kepentingan tenaga kesehatan yang berkerja di rumah sakit milik pemerintah daerah ini.  Menurutnya aksi protes itu, mendapat dukungan dari kurang lebih lima ratusan (500) orang.  “Jadi aksi mogok ini semata-mata untuk kepentingan tenaga kesehatan yang mengabdi di RSUD Haulussy terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi dipikir kita mogok untuk kepentingan pribadi, saya kira itu pikiran penyesatan yang sengaja diisukan untuk mementahkan proses perjuangan yang tengah diupayakan, ” tandas sumber anonim yang bisa dipercaya ini.   Sumber ini juga mengungkap kalau, sinyalament dari pidato Mendagri RI tersebut, oleh Lembaga Anti Rasuah telah mendatangi RSUD Haulussy Ambon Rabu 16/08/23  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengendus RSUD mereka menyelidiki Apotek, obat-obatan dan menanyakan data-data juga soal pengadaan alat-alat kesehatan, “ujarnya.  Meski begitu, proses aksi tetap akan diteruskan hingga manajemen membereskan hak – hak Nakes. “Kita akan tetap melaksanakan aksi sesuai rencana kami untuk mencapai tujuan kami’ semua maju sama-sama’ termasuk puluhan dokter spesialis karena jika ini tidak dilakukan siapa lagi yang akan berjuang, ” tandas sumber dari dalam rumah sakit yang dapat dipercaya ini.  Perjuangan tenaga kesehatan (Nakes) untuk memperoleh haknya ini, ibarat menghadapi tembok raksasa, tapi pergerakan mesti dimulai karena banyak dari tenaga kesehatan menerima kenyataan hidup, ketika berhutang dan harus dikejar-kejar rentenir dan lari bersembunyi, apakah kita  terus menciptakan unsur ketergantungan pada suatu nasib.  Padahal dana 19 M yang merupakan hak tenaga kesehatan dari 2020 hingga 2023 yang hingga kini belum menunjukan titik temu.  Insentif tersebut terdiri jasa pelayanan BPJS dari 2020 sampai 2023, jasa pasien umum sejak tahun 2021, jasa Covid 19 tahun 2022 dengan total jasa  pelayanan senilai Rp 19 M. Padahal Sekda Maluku sejak dua pekan lalu telah mendatangi rumah sakit pusat rujukan Provinsi Maluku ini, dan telah melakukan pertemuan dengan Direktur. Tapi nampaknya  titah Sekda tidak berlaku.  Kuasa Direktur nampak masih kokoh, siapa sebenarnya Nasaruddin, ? (L-05)

ROFIK: GUBERNUR MALUKU HARUS MENCOPOT NASARUDDIN DARI JABATANNYA KARENA TIDAK MAMPU MEWUJUDKAN VISI GUBERNUR. Lembaga Anti Rasuah Mulai Mengendus RSUD Haulussy. AMBON LaskarMaluku.com Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin meminta kepada Gubernur Maluku, untuk segera membinasakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haulussy dokter Nasaruddin dari jabatannya. Desakan itu disampaikan Afifudin berdasarkan beberapa pertimbangan; ketidakmampuan manejerial, rasa tidak memiliki serta tidak mampu mewujudkan visi misi Gubernur untuk menaikan status RSUD Haulussy menjadi rumah sakit bertaraf internasional. “Nah kalau manajemen seperti itu dan berpikir lokal, tidak punya visi bagaimana mau mencapai visi saudara Gubernur, saya kira segera diambil langkah memberhentikan saudara Nasaruddin, dia lebih banyak di luar daripada di dalam, ” tandas Wakil rakyat dari dapil kota Ambon ini, kepada awak media di DPRD Maluku, kawasan Karang Panjang Ambon, Rabu, (16/08/23) sore Menurut Rofik Afifudin, atensi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada sambutannya itu menjadi sinyal dan masuk dalam suatu ketegori evaluasi dari pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi seraya mencontohkan menajament RSUD Haulussy, maka harus bisa dipahami bahwa kemampuan Direktur patut dipertanyakan. “Mendagri dalam sambutannya itu menjadi sinyal dan masuk dalam suatu ketegori evaluasi dari pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi yang kemudian dicontohkan manejemen RSUD Haulussy itu segera langkah-langkah memberhentikan saudara Direktur, “Afifudin mengingatkan. Mendagri Tito Karnavian mengritisi oknum pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan dana insentif dokter spesialis di wilayah setempat untuk menutup utang akibat defisit anggaran daerah. “Ada dana untuk tenaga dokter spesialis yang tidak sampai. Sampai ada dokter spesialis mengundurkan diri, ada yang meninggalkan tempat, “kata Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan di acara Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan 2023 di Jakarta Selasa (15/08/23). Kejadian itu salah satunya dialami dokter spesialis di RSUD Haulussy Maluku, kata Tito menambahkan. Berdasarkan laporan dari tim investigasi Kemendagri, kata Tito, modus yang melatarbelakangi tunggakan tersebut adalah dikarenakan defisit anggaran daerah. Apabila ada tenaga kesehatan yang melakukan aksi mogok, lantaran hak-hak mereka belum diwujudkan dan kemudian menutup unit-unit klinik, menurut Rofik Afifudin, yang namanya profesionalisme terimplisit didalamnya hak dan kewajiban. “Jadi kalau orang sudah melaksanakan kewajiban haknya juga harus dibayar, secara profesional, nah masalahnya hak belum dibayar, jangan paksakan kewajiban, sebagai pemimpin jangan seperti itu, “ingat wakil rakyat yang berasal dari dapil kota Ambon ini. “Kan Mendagri sudah kasih atensi, kalau ada proses pembiaran itukan keanehan nah itu yang harus dievaluasi, kan sudah berapa kali kan interupsi anggota DPRD provinsi Maluku baik di dalam ruang paripurna maupun di media massa itukan menjadi atensi, itu sudah harus diambil langkah-langkah’ jangan lama’. Banyak oknum pejabat yang memanfaatkan dana insentif tenaga kesehatan untuk menutup pembayaran utang sejumlah kegiatan lainnya. Masih menurut Rofik, jika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan administrasi di dalam rumah sakit, sebaiknya dibicarakan secara baik-baik. “kalau ada soal-soal misalnya administrasi di dalam rumah sakit panggil dan diajak ngomong dong supaya cari solusi bersama inikan rasa memiliki rumah sakit ini, ‘tidak ada’ dia tidak pernah merasakan bagaimana rumah sakit ini dibangun dan dibesarkan sampai hari ini, rumah sakit ini cukup lama, punya sejarah yang panjang dan ini rumah sakit orang Maluku, karena itu dan juga visi gubernur disana untuk meningkatkan status rumah sakit itu menjadi rumah sakit Internasional, tapi harapan itu pupus karena manajemen yang diterapkan saat ini diindikasikan sebagai manejemen ketidaknormalan. Sementara itu, salah seorang berpengaruh didalam RSUD Haulussy, menegaskan, aksi mosi tidak percaya kepada Direktur ini adalah demi dan untuk kepentingan tenaga kesehatan yang berkerja di rumah sakit milik pemerintah daerah ini. Menurutnya aksi protes itu, mendapat dukungan dari kurang lebih lima ratusan (500) orang. “Jadi aksi mogok ini semata-mata untuk kepentingan tenaga kesehatan yang mengabdi di RSUD Haulussy terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi dipikir kita mogok untuk kepentingan pribadi, saya kira itu pikiran penyesatan yang sengaja diisukan untuk mementahkan proses perjuangan yang tengah diupayakan, ” tandas sumber anonim yang bisa dipercaya ini. Sumber ini juga mengungkap kalau, sinyalament dari pidato Mendagri RI tersebut, oleh Lembaga Anti Rasuah telah mendatangi RSUD Haulussy Ambon Rabu 16/08/23 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengendus RSUD mereka menyelidiki Apotek, obat-obatan dan menanyakan data-data juga soal pengadaan alat-alat kesehatan, “ujarnya. Meski begitu, proses aksi tetap akan diteruskan hingga manajemen membereskan hak – hak Nakes. “Kita akan tetap melaksanakan aksi sesuai rencana kami untuk mencapai tujuan kami’ semua maju sama-sama’ termasuk puluhan dokter spesialis karena jika ini tidak dilakukan siapa lagi yang akan berjuang, ” tandas sumber dari dalam rumah sakit yang dapat dipercaya ini. Perjuangan tenaga kesehatan (Nakes) untuk memperoleh haknya ini, ibarat menghadapi tembok raksasa, tapi pergerakan mesti dimulai karena banyak dari tenaga kesehatan menerima kenyataan hidup, ketika berhutang dan harus dikejar-kejar rentenir dan lari bersembunyi, apakah kita terus menciptakan unsur ketergantungan pada suatu nasib. Padahal dana 19 M yang merupakan hak tenaga kesehatan dari 2020 hingga 2023 yang hingga kini belum menunjukan titik temu. Insentif tersebut terdiri jasa pelayanan BPJS dari 2020 sampai 2023, jasa pasien umum sejak tahun 2021, jasa Covid 19 tahun 2022 dengan total jasa pelayanan senilai Rp 19 M. Padahal Sekda Maluku sejak dua pekan lalu telah mendatangi rumah sakit pusat rujukan Provinsi Maluku ini, dan telah melakukan pertemuan dengan Direktur. Tapi nampaknya titah Sekda tidak berlaku. Kuasa Direktur nampak masih kokoh, siapa sebenarnya Nasaruddin, ? (L-05)

Berita
RadarMaluku.Com.Ambon.Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin meminta kepada Gubernur Maluku, untuk segera membinasakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haulussy dokter Nasaruddin dari jabatannya. Desakan itu disampaikan Afifudin berdasarkan beberapa pertimbangan; ketidakmampuan manejerial, rasa tidak memiliki serta tidak mampu mewujudkan visi misi Gubernur untuk menaikan status RSUD Haulussy menjadi rumah sakit bertaraf internasional. "Nah kalau manajemen seperti itu dan berpikir lokal, tidak punya visi bagaimana mau mencapai visi saudara Gubernur, saya kira segera diambil langkah memberhentikan saudara Nasaruddin, dia lebih banyak di luar daripada di dalam, " tandas Wakil rakyat dari dapil kota Ambon ini, kepada awak media di DPRD Maluku, kawasan Karang Panjang Ambon, Rabu,...
PMKRI Ambon minta Pemprov Maluku Dan DPRD Provinsi Maluku merefleksikan 78 tahun Kemerdekaan Indonesia

PMKRI Ambon minta Pemprov Maluku Dan DPRD Provinsi Maluku merefleksikan 78 tahun Kemerdekaan Indonesia

Berita
RadarMaluku.Com.Ambon.Menyongsong Hut RI ke 78, lapangan merdeka kota Ambon di jadikan istana Pemprov dan DPRD Provinsi harus menyadari kondisi Maluku saat ini PMKRI AMBON meminta TRANSPARANSI anggaran yang di kelurkan dari Dinas terkait Untuk mempersiapkan segala bentuk kegiatan menyongsong HUT RI ke 78 Seharusnya menyongsong kemerdekaan ini Pemprov dan DPRD Provinsi Maluku harus pastikan masyarakat di Maluku juga harus merdeka Merdeka dalam hal ini bebas dari kemiskinan ekstrim, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan. Pemprov Maluku harus menyadari Kondisi ini bukan hal baru terjadi saat ini Namum kondisi ini terjadi begitu lama Dan sampai saat ini Pemprov Maluku tidak punya upaya untuk mengatasinya. Berbagai program pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan...
GUBERNUR MALUKU RAIH JUARA 1 LOMBA MASAK IKAN KUAH KUNING KENARI ANTAR FORKOPIMDA MALUKU

GUBERNUR MALUKU RAIH JUARA 1 LOMBA MASAK IKAN KUAH KUNING KENARI ANTAR FORKOPIMDA MALUKU

Berita
RadarMaluku.Com.Ambon – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-78 Tahun 2023, pada 19 Agustus 2023 nanti, Pemprov Maluku melaksanakan Lomba Masak dengan Menu Ikan Kuah Kuning Kenari yang diikuti oleh Forkopimda Provinsi Maluku, berpusat di Gong Perdamaian Ambon, Rabu (16/8/2023). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Plus Provinsi Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Pimpinan OPD Provinsi Maluku, jajaran TNI Polri, Instansi Vertikal, Para Dewan Juri dan unsur lainnya. Untuk diketahui lomba ini diikuti oleh 11 peserta, dan berdasarkan hasil keputusan para juri, Gubernur Maluku ditetapkan sebagai Juara 1 Lomba Masak Ikan Kuah Kuning Kenari, Juara 2 adalah Rektor Universitas Pattimura, Juara 3 Ketua DPRD Provinsi Maluku, Juara Harapan 1 Pan...
Berbusana Adat Tanimbar, Presiden Jokowi Sampaikan Pidato di Gedung Nusantara*

Berbusana Adat Tanimbar, Presiden Jokowi Sampaikan Pidato di Gedung Nusantara*

Politik
RadarMaluku.Com.Jakarta.Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengenakan busana adat asal Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Presiden Jokowi tampak memakai kemeja putih yang dibalut kain tenun menyilang berwarna dominan merah marun dan hitam. Motif bunga kilun loan pada kain tenun melambangkan pentingnya posisi perempuan bagi seorang laki-laki, sementara tamata (motif manusia pada kain tenun) melambangkan martabat dan harga diri manusia. Selain itu, Presiden Jokowi juga tampak mengenakan kain penutup yang melambangkan tanggung jawab dan keperkasaan yang dipakai seorang raja atau pemimpin. Sementara itu, mamuat (kalung) yang dikenakan melambangkan kesungg...
Minimalisir Pelanggaran Anggota Polisi di KKT, Propam Gelar Gaktibplin

Minimalisir Pelanggaran Anggota Polisi di KKT, Propam Gelar Gaktibplin

Berita
RadarMaluku.Com.Saumlaki.Dalam rangka meminimalisir pelanggaran serta meningkatkan disiplin anggota, Sie Propam Polres Kepulauan Tanimbar melaksanakan kegiatan penegakan ketertiban dan kedisiplinan (Gaktibplin) di halaman mapolres setempat, Rabu (16/8/2023). Dalam kegiatan tersebut Sie Propam Polres melakukan pengecekan dari mulai kelengkapan administrasi personel, sikap tampang dan pengecekan kelengkapan surat surat kendaraan beserta kendaraannya. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya, S.I.K., melalui Kasi Propam Ipda Lulu Herowaty, saat memimpin pemeriksaan kelengkapan personel mengatakan tujuan dilaksanakannya Gaktibplin ini dalam rangka pengawasan internal dan penegakan disiplin. Adalun, sasaran dari pemeriksaan oleh Propam ini yaitu meliputi sikap tampang para Personel...
Rangkaian HUT RI ke-78, Pemda dan Forkopimda KKT Ziarah ke TMP

Rangkaian HUT RI ke-78, Pemda dan Forkopimda KKT Ziarah ke TMP

Berita
RadarMaluku.Com.Saumlaki.Rangkaian kegiatan dalam rangka menyongsong HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia terus berlanjut. Dimana, Rabu (16/8/2023), Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Ruben B Moriolkossu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yakni Kapolres Kepulauan Tanimbar Umar Wijaya, Dandim 1507 Saumlaki Letkol Inf Hendra Suryaningrat, Danlanud Ignatius Dewanto Letkol Pom Fernando Efendi, Kejari KKT Dadi Wahyudi, Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Tri Wahyudi, Sekda Jems Joseph Kelwulan, serta seluruh pejabat eselon lingkup Pemda melakukan ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terletak di jalan Prof. Boediono, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, KKT. Betindak selaku Inspektur Upacara adalah Wakil Ketua II DPRD Ricki Jewerisa,  Perwira Upacara ...