Komnas Perempuan RI Sikapi Kasus Bupati Malra, Pelecehan Seksual Tidak Bisa Diselesaikan Melalui Jalur Restorative Justice
RadarMaluku.Com.Ambon. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun terhadap korban TSA (21) tahun mendapat perhatian serius Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Republik Indonesia.
Melalui Wakil Ketua Komnas Perempuan RI, Dra Olivia Latuconsina, MP, dirinya menjelaskan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik atau tokoh publik sama sekali tidak dibenarkan.
Dikatakan, UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditujukan bagi setiap orang dan korporasi tanpa terkecuali.
“Substansinya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberula...









