Shadow

Tanimbar Darurat Krisis Kepemimpinan dan Keteladanan Akibat Rusaknya Moral Pemimpin

RadarMalukuNews.com – Salah satu tokoh politisi senior, mantan Bupati Kepulauan Tanimbar 2 Periode yang dijuluki sebagai bapa pembangunan, Bitzael Silvester Temmar atau yang kerab disapa ‘Bitto’, mengemukakan pendapatnya tentang krisis kepemimpinan dan krisis keteladanan yang menjadi akar dari semua persoalan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) saat ini, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa yang sangat sulit dijumpai pemimpin dengan keteladanan tertentu sebagai role model atau yang bisa jadikan panutan.

Krisis Kepemimpinan dan keteladanan yang melanda Tanimbar saat ini, merupakan factor kurangnya kredibilitas dari para pemimpin dan Pengakuan (recognation) sebagai gambaran kepercayaan atau keyakinan rakyat terhadap teladan itu, sehingga mengakibatkan pemerintah tidak sanggup lagi menahkodai masyarakat yang kondisinya semakin sulit. Hal ini dapat di analisa dari beberapa indikasi berdasarkan realita yang terjadi yakni pengangguran meningkat, kemiskinan menyebar dimana-mana, kesempatan kerja sangat terbatas, kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan buruk serta dirasakan belum memadai terutama bagi masyarakat kecil,  tingginya ketimpangan dan kesenjangan pembangunan di kabupaten hingga desa, serta maraknya perampokan, pencurian dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dimana-mana.

Kepada media ini dirinya mengatakan, para pejabat publik di Tanimbar mulai dari era mantan Bupati Petrus Fatlolon hingga terakhir pejabat Bupati Piterson Rangkoratat, nyaris tidak punya rasa malu dan tersinggung menyaksikan segudang problem yang telanjang di hadapan kesadaran namun tak terusik sedikitpun dalam diri mereka. Demikian pula fasilitas-fasilitas publik yang menjadi cerminan serta wibawa pemerintahan, kian memprihatinkan.

Tengok saja Gedung DPRD, Gedung Perkantoran, dan fasilitas publik lainya menjadi rusak parah dan terbengkalai sampai saat ini tak mampu direhab, hingga agenda pemerintahan yang begitu penting ialah pelantikan DPRD, harus diselenggarakan di Gedung Natar Kaumpu milik swasta. Hal ini menandakan hilangnya kewibawaan pemerintah dan nihilnya rasa malu pemimpin.

“Jadi memang situasi kita di Tanimbar ini sudah sedemikian buruk. Saya rasa, untuk pemeliharaan Gedung DPRD melalui kebijakan penyediaan anggaran untuk rehabilitasi itu sangat sulit. Gedung Bupati juga sama termasuk fasilitas-fasilitas publik yang lain. Saya dengar informasi, di Gedung Kesenian itu kabel pun nyaris tak ada sudah diambil tidak ada apa-apa lagi. Kemudian di kantor bupati itu lantai 4, bahkan ruang Sekda itu katanya sudah rusak berat padahal pekerjaan sejak mantan bupati Fatlolon sampai hari ini hanya melakukan pemeliharaan belaka sebagai modus untuk melakukan praktik kotor korupsi. Karena apa?.. karena rasa malu dari para pemimpin itu tidak terbit,” ungkap Bitto

Dirinya menegaskan, bukan saja di kabupaten tetapi ketika di telusuri lebih dalam, situasi pemerintahan di setiap kecamatan sampai pada tingkat pedesaan juga morat-marit dan lebih buruk lagi. Belum ada Kepala Desa saat ini yang bisa dianggap sebagai rule model atau model terbaik di Tanimbar. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa ketiadaan rasa malu terhadap situasi pemerintahan telah melahirkan begitu banyak implikasi terhadap pelayanan publik serta keadaan masyarakat itu sendiri.

“Oleh karena itu, kalau keadaan ini tidak segera dibenahi melalui pemilihan kepala daerah yang bersih dan jujur saya kira keadaan ini akan terus berlangsung dan situasi buruk ini tidak akan pernah dapat diakhiri,” tegasnya

Rusaknya Moral Pemimpin Ulah Money Politik

Boleh dikatakan bahwa krisis kepemimpinan dan keteladanan yang lahir karena ulah pemerintahan yang tidak diurus oleh ahlinya, tetapi diurus oleh segolongan orang yang memiliki kepentingan  ambisi pribadi dan golongannya. Untuk itu Bitto mengharapkan, dalam upaya mencari pemimpin yang mampu memberikan teladan, maka hindari konspirasi dan persekongkolan yang bisa mengarah pada dinasti kekuasaan. Siapa yang kuat maka dialah yang menang, yang pada akhirya akan membuat masyarakat terpasung dengan kesengsaraan.

Seorang pemimpin ideal harus mendapat dukungan secara alami dari rakyat yang dipimpinnya, bukan karena faktor keterpaksaan. Jika dukungan yang diberikan masih ditentukan dan dipengaruhi oleh berbagai macam pijakan subyektif yang sulit dipertanggungjawabkan secara moral dan etis, maka suatu saat akan timbul bencana besar yang akan menimpa jalannya pemerintahan seperti yang dialami Tanimbar saat ini.

“Bisa kita bayangkan kalau hasil pemilihan legislatif kemarin itu penuh warna akibat praktek politik uang termasuk juga bantuan sosial (Bansos), dan seterusnya, akibatnya kita melahirkan DPRD yang sangat tidak legitim. Ada anggota DPRD yang tidak pernah melakukan kampanye jadi masyarakat tidak tahu apa gagasan politiknya, tapi kok dia bisa meraih suara terbanyak pertama. Saya kira hal itu buruk sekali karena nantinya pemimpin yang lahir itu merupakan para calon koruptor,” tandasnya

Menurutnya, ada Aparat Sipil Negara (ASN) juga yang kemudian dikerahkan untuk memenangkan kerabat atau keluarga dari para penguasa di Tanimbar. Hal itu sebetulnya berdampak buruk hingga mengakibatkan betapa sulitnya mencari pemimpin ketua DPRD mencari wakil ketua DPRD, dikarenakan mereka yang terpilih bukan terpilih karena dukungan murni masyarakat atau bukan karena respon masyarakat terhadap kapasitas dan tawaran program mereka tetapi oleh karena ada faktor politik uang dengan membeli suara rakyat.

Berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dapat diukur dari seberapa berhasilnya dia dalam melakukan proses regenerasi. Pemimpin perlu mengawal proses tersebut sehingga mampu menciptakan pemimpin baru yang siap membawa perubahan Tanimbar di masa depan.

Perspektif Pilkada dan Tuntutan Figur Berintegritas

Menurut Bitto, dalam sistem kepemimpinan harus bermuara kepada kepentingan rakyat. Artinya, kepentingan rakyat harus diatas kepentingan pribadi dan golongan. Maka, kriteria seorang pemimpin harus terpenuhi, diantaranya harus memiliki kejujuran, harus tegas, harus memiliki ketaatan kepada Tuhan, harus melindungi orang yang lemah, harus menjamin atas kesejahteraan rakyatnya.

Hindari sifat pemimpin yang hanya mampu melakukan praktik kotor untuk kepentingan pribadinya atau pemimpin karbitan yang bisanya hanya mencari dan mengumpulkan massa lewat identitas atau KTP masyarakat, tetapi setelah duduk sebagai pemimpin, ia lupa dengan janji yang telah diteriakkannya pada saat mencari dukungan. Tipe pemimpin seperti ini dikenal dengan pemimpin surplus janji deficit bukti.

“Saya kira praktek buruk seperti ini harus kita hindari sehingga hasil Pilkada yang akan datang itu kita melahirkan pasangan yang benar-benar legitim legitim secara moral maupun legitim secara politik. Tetapi apakah itu mungkin?… Saya kira tidak akan mungkin oleh karena mereka dengan telanjang mengumpulkan KTP. Hal itu jelas. Mereka juga secara jelas dengan telanjang membagi-bagi uang, tetapi herannya para penyelenggara seperti seolah-olah tidak berdaya menghadapi situasi ini,” tandasnya

Dirinya mengajak masyarakat untuk bersama-sama berfikir cerdas dalam mencari sosok pemimpin yang amanah dan mampu memberikan teladan kepada masyarakatnya. Ia menambahkan, teladan kepemimpinan tercermin dari tiga sifat yang dimiliki yakni bersikap Holistik, bersikap accepted, bersikap Proven.

“Saya percaya, kalau semua pihak yang berkepentingan dikerahkan untuk mendorong hal ini, maka dapat dipastikan bahwa Pilkada KKT 2024 ini bersih dan melahirkan kepemimpinan yang legitim yang memiliki basis moral sebagai pejabat publik, tetapi kalau kita terus membiarkan praktek politik uang itu terjadi termasuk juga pengerahan penggunaan KTP, bagi-bagi bansos dan seterusnya, kita akan melahirkan pemimpin palsu. Kita juga berharap bahwa para calon juga harus menampilkan sisi terbaik mereka, jangan kemudian terjebak dengan keinginan untuk menang dengan praktik-praktik kotor tadi itu,” tutup Bitto. (RMN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *