
RadarMalukuNews.com – Dalam sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan nomor Perkara 161/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemohon/Melkianus Sairdekut-Kelvin Keliduan) dan
Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemohon/Adolof Bormasa-Hendrikus Serin), Kamis (23/1/2025).
Sidang Panel dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak, yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi dua anggota panel yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, menyoroti tajam tentang bukti yang disampaikan oleh Pemohon (Sairdekut-Keliduan) dalam bukti P-18. Dimana merupakan surat resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku yang menegaskan bahwa Bupati Terpilih Ricky Jawerisa tidak pernah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Gubernur Maluku.

“Inikan dalam surat Gubernur itukan dijelaskan ada 3 anggota DPRD lainnya, kemudian pernah lakukan surat pengunduran diri dan kemudian dikeluarkan surat keterangan yang bersangkutan memang mundur. Berkaitan dengan Ricky Jawerisa sendiri, tidak termasuk 3 anggota DPRD itu dalam surat Gubernur itu. Nah ini yang mau kami dalami sebenarnya,” tandas Hakim Ketua.
Mendengar sorotan Hakim ini, kuasa hukum pihak terkait (Ricky Jawerisa-Juliana Chatarina Ratuanak), tak mampu menjelaskan atau menampilkan bukti dokumen apapun tentang surat pengunduran Ricky Jawerisa yang disampaikan kepada Gubernur Maluku. Hanya sebatas menyampaikan bukti-bukti tentang surat pengunduran pribadi Ricky Jawerisa kepada Partai Berkarya dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta partai pengusung, dan tanda terima surat pengajuan pengunduran diri dari Sekretaris DPRD KKT.
“Kami serahkan keputusan semua dari yang mulia,” tandas Kuasa Hukum Ricky Jawerisa, Prof. Denny.
Dengan jawaban dari pihak terkait selaku Termohon, akhirnya Pemohon, Kelvin Keliduan, meminta ijin Majelis Hakim.agar dirinya diberikan kesempatan untuk meluruskan pernyataan dari pihak pemohon tersebut. Dimana Kelvin katakan kalau pihaknya telah memasukan bukti tambahan (alat bukti) P-22-P-26. Yang dalam bukti tersebut, dalam bukti P22, terdapat usulan pemberhentian dari pejabat bupati KKT, karena Ricky Jawerisa diusulkan berhenti dari masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024 dan bukan surat pengunduran diri karena akan maju calon bupati.
Alhasil, mendengar penjelasan pihak Pemohon (Melkianus-Kelvin) ini, Hakim Ketua yang juga adalah Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini, mengatakan kalau pihaknya akan mencermati bukti-bukti yang masuk berdasarkan yang diajukan para pihak.
Sidang pun ditutup dan dilanjutkan dengan sidang perkara Nomor 268 dari Kabupaten Maluku Tenggara. (RMN)
