
RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Din Kelilauw, menyoroti lambannya pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Pulau Seram, khususnya di ruas Werinama menuju Kota Baru yang hingga kini masih berstatus jalan provinsi.
Menurutnya, status jalan tersebut seharusnya segera ditingkatkan menjadi jalan nasional agar bisa mendapat perhatian anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau kita fokus bangun jalan dari Werinama ke Kota Baru dengan APBD Provinsi, saya pastikan dua periode Gubernur dan Wakil Gubernur tidak akan cukup. Anggarannya sangat terbatas,” ujar Din dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku di Ambon, Senin (14/4/2025).
Ia menyebut pembangunan jalan lingkar Pulau Seram sangat penting karena masih ada satu kecamatan yang terisolasi total, dan menjadi sorotan baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Ketika ada warga sakit, kata dia, hal itu langsung menjadi wacana besar karena sulitnya akses keluar-masuk wilayah.
Din menyampaikan apresiasi terhadap rencana pembangunan jalan dari Air Nanang hingga Kota Baru yang akan dimulai tahun ini oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).
Namun, ia kembali menekankan bahwa untuk mempercepat konektivitas wilayah, ruas jalan Werinama-Kota Baru perlu segera ditindaklanjuti agar masuk jaringan jalan nasional.
“Waktu saya masih di DPRD Kabupaten, penganggaran untuk jalan itu cuma Rp5 miliar. Orang tidak akan ke sana, mobilisasi alat berat saja tidak bisa,” ungkapnya.
Menurut Din, impian masyarakat Kepulauan Gorom adalah bisa menuju Ambon tanpa harus melewati Saparua Seram Selatan, melainkan cukup lewat Kotra Baru. Namun, keterbatasan infrastruktur membuat hal itu masih jauh dari kenyataan.
Selain jalan, ia juga menyoroti masih minimnya akses listrik di delapan kecamatan di wilayah yang sama. “Mulai dari Indonesia merdeka sampai sekarang belum ada penerangan,” ujarnya.
Din juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Ia mencontohkan saat dirinya bersama Anggota DPRD lainnya memeriksa lokasi proyek yang seharusnya berlangsung, namun tak menemukan adanya kegiatan di lapangan.
“Saya DPRD empat periode. Setiap kegiatan OPD itu PPATK tahu titik lokasinya. Tapi PPTK malah tidak tahu lokasi proyeknya sendiri. Kami berjalan dua kilometer di bawah terik matahari dan tidak ada satu pun kegiatan di sana,” kata Din.
Ia berharap, perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan dapat dilakukan secara tepat dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tertinggal seperti Pulau Seram dan Kepulauan Gorom.
