
RadarMalukuNews.com – Dalam upaya mendukung percepatan perizinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Tim Koordinasi Pengawasan Percepatan Proses Perizinan, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, OPD terkait dengan melibatkan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Kepulaan Tanimbar, nyatakan siap lakukan pengawasan terhadap semua proses percepatan pelayanan menyangkut perizinan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanimbar.
Pj. Sekretaris Daerah, Brampi Moriolkosu, kepada media ini dirinya mengatakan, keikutsertaan Kejaksaan dan kepolisian dalam melakukan pengawasan proses percepatan pelayanan perizinan ini, dinilai sebagai inovasi baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi investasi.
Menurutnya, kolaborasi ini dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi hambatan yang kerab terjadi. Inovasi ini juga merupakan sebuah momentum penting dalam membenahi proses perizinan agar lebih cepat, transparan, tanpa mengabaikan aspek hukum dan kepentingan masyarakat.
“Tim Koordinasi ini berperan melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap proses perizinan. Inovasi ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat proses investasi dengan mengurangi potensi konflik kepentingan dan pungutan liar,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran Kejaksaan dan Kepolisian dalam pengawasan pengurusan perizinan itu, tidak mencampuri kebijakan teknis, tetapi fokus pada pendampingan hukum serta pencarian solusi terhadap berbagai kendala yang akan terjadi.
“Selama ini proses perizinan bisa memakan waktu hingga dua hingga tiga bulan. Dengan pendampingan dari Kejaksaan dan kepolisian, kami harap durasi tersebut bisa dipersingkat melalui pelayanan yang optimal dan akuntabel. Juga mengurangi ” ujarnya dalam rapat koordinasi melalui Video Conference (Vicon) di ruang Vicon Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, pada Selasa (06/05/2024).
Rencananya, model kolaborasi ini akan disosialisasikan ke tingkat nasional sebagai contoh sinergi antara lembaga hukum dan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Dengan dukungan penuh dari semua pihak, kami optimistis Tanimbar bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam reformasi birokrasi perizinan,” tutupnya. (RMN)
