
RADARMALUKUNEWS.COM AMBON – Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melakukan tatap muka bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Provinsi Maluku terkit dengan kinerja BPJS dan pembahasan tunggakan gaji pegawai maupun non pegawai yang belum terbayarkan tahun 2024 – 2025, agenda rapat, dilakukan di ruang Komisi l DPRD Provinsi Maluku di pimpin oleh Ketua Komisi Salihin Buton Selasa, (24/06/2025).
Buton kepada sejumlah wartawan menyebut, rapat yang di agendakan Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku bersama dengan BPJS Maluku, Dinas Koperasi membahas terkait dengan tunggakan gaji pegawai dan non pegawai yang belum terbayarkan dalam rapat itu di umumkan bahwasanya ada sedemikan gaji tunjangan yang belum terbayar untuk itu, keputusan hasil rapat akan di bayarkan dari tahun 2014 hingga 2025.
Memang problematika persoalan ini harus di selesaikan mengingat tunggakan gaji pegawai maupun non pegawai belum terbayarkan untuk itu keputusan hasil rapat segera di bayarkan, “kasian juga! Mereka yang belum mendapatkan hak gaji” harus di bayarkan tidak kemungkinan hari ini Rabu, (25/06/2025) seluru gaji pegawai maupun non pegawai di bayarkan.
Ditanya soal yuran Kepala Badan BPJS Provinsi Maluku Muhammad Jipa menuturkan, sebagai penyelanggara jaminan kesehatan persoalan masalah tunggakan, juga maslah jika peserta BPJS tidak membayar tunggakan maka, persoalan jaminan kesehatan di nonaktifkan untuk itu, sesuai dengan regulasi BPJS kesehatan sarankan bagi mereka yang terdaftar harus rutin membayar yuran setiap bulannya.
“Jika tidak rutin membayar yuran maka bisa berimbas sampai pada keuangan yang ada kemudian jika uang tersebut tidak di setorkan ke kas negara dalam hal ini?” Kas BPJS kesehatan maka BPJS tidak bisa menjamin? Katanya singkat.(*)
