Shadow

Sahertian Angkat Bicara Soal Penyerobotan Sepihak Lahan Warga Airlouw Oleh Balai Kehutanan Dan TNI AU

RADARMALUKUNEWS.COM.AMBON – Masyarakat Negeri Nusaniwe Dusun Airlouw, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon telah menyampaikan beberapa pikiran terkait kebijakan pemerintah pusat (Pempus) yang menetapkan daerah Airlouw atas sebagai sebagai hutan lindung dan penyeborotan lahan milik warga oleh pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNIAU) serta mengambil alih sebagian tanah adat sebagai hak milik, dan pihak TNI AU telah meletakan patok sejak tanggal 11 Juni bersama balai kehutanan telah mensosialisasikan persoalan ada kepada masyarakat setempat.

Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian kepada sejumlah wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon Senin (23/6/2025)
Menurut Sahertian, masyarakat sebagian besar tidak mengetahui persoalan terjadi terkait proses pengambilan hak milik masyarakat tersebut.
“Kami sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Maluku setelah menerima aspirasi masyarakat serta menyampaikan kepada masyarakat Airlouw langka pertama untuk menyelesaikan persoalan terjadi adalah koordinasi dengan Raja Negeri Nusaniwe, mengingat hal Ulayat kewenangan ada di masyarakat tapi kebijakan ada pada Raja,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat telah mencabut patok yang ditanam pihak balai kehutanan bersama TNI AU, mengingat masyarakat merasa dirugikan.
“Adanya laporan masyarakat dengan persoalan terjadi Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan menyurati Balai Kehutanan dan TNI AU terkait status tanah Airlouw atas sementara menjadi sengketa, mengingat persoalan tanah adalah kewenangan komisi I DPRD Provinsi Maluku untuk menindak lanjuti persoalan terjadi.
Lebih lanjut jelas Sahertian, SK Hutan Airlouw atas sebagai hutan lindung baru terbit tahun 2024 maka sebagai wakil rakyat kita sampaikan persoalan yang ada ke pihak terkait bahkan ke Kementrian Kehutanan Republik Indonesia (RI) di Jakarta untuk meninjau ulang terkait pemberian izin yang ada.
” Apa yang dibuat Pemerintah dengan menetapkan Hutan Airlouw atas sebagai hutan lindung bukan hanya dibuat oleh pihak pemerintah semata tapi harus ada koordinasi dengan pihak masyarakat sebagai pemilik lahan sebab berdasarkan Undang-undang , Bumi, Air dan Kekayaan Alam di kuasai oleh negara bukan untuk kepentingan negara tapi untuk kepentingan rakyat tapi persoalan terjadi negara ingin menguasai untuk kepentingan negara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *