
RadarMalukuNews.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), melakukan rapat bersama Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Dirjen PS Kemensos RI) Mira Riyati Kurniasih bersama staf di Ruang Rapat Dirjen PS Kemensos, Lantai 5, Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, Kamis (24/07/2025), dalam upaya mendorong optimalisasi Bansos serta dorongan untuk meningkatkan efektivitas program Sekolah Rakyat yang menjadi perhatian Kemensos.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD KKT menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan sosial masyarakat Tanimbar kepada ibu Dirjen diantaranya, kondisi Tanimbar dalam angka kemiskinan yang kini berada pada rengking 2 dari 11 kab/kota di Maluku thn 2024 (data BPS Provinsi Maluku), dan Data penerima bantuan sosial (sumber data Dinas sosial KKT).
Bukan hanya itu, Komisi II DPRD KKT juga menyampaikan hal yang paling penting terkait rencana pembangunan sekolah rakyat di Tanimbar, yang mana Pemda KKT sementara berusaha utk menyiapkan lahan seluas tujuh hektar untuk pembangunan skolah rakyat.
Seiring dengan itu, Ketua Komisi II DPRD KKT, Erens Feninlambir kepada media ini, Ia menjelaskan bahwa tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melakukan konsultasi terkait minimnya masyarakat penerima bantuan sosial serta mendorong program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu khususnya di Kepulauan Tanimbar.
“Harapan kami Komisi II DPRD KKT kepada Ibu Dirjen untuk dapat memberikan penambahan bantuan kepada masyarakat Tanimbar berupa PKH dan PBI JK, karena masih minim sekali masyarakat penerima bantuan,” ungkap Erens
Erens menambahkan, Komisi II DPRD KKT juga meminta agar program pembagunan sekolah rakyat dapat direalisasi pembangunannya di Tanimbar dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat Tanimbar yang tergolong dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang terisolasi dan sulit diakses, serta memiliki keterbatasan terhadap pelayanan dasar, sumber daya, dan informasi.

19 TITIK KAT, KEMENSOS WAJIB PENUHI
Diketahui, untuk Tahun 2025 ini Komisi II DPRD telah mengusulkan 19 titik KAT pada 4 Kecamatan. KAT ini akan mendapatkan berbagai bantuan sosial, seperti Bantuan Sosial Tunai serta bantuan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Selain itu, Kemensos juga akan memberdayakan KAT melalui program-program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk program yang terkait dengan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami Komisi II DPRD KKT meminta perhatian khusus dari Kemensos untuk memprioritaskan usulan 19 titik KAT di KKT untuk sekiranya diterima, mengingat program ini sesuai untuk menjawab kebutuhan Masyarakat di Kepulauan Tanimbar yang tinggal di Pulau-pulau dengan akses informasi, komunikasi dan infrastruktur yang masih terbatas,” tutupnya.

Dalam rapat tersebut pula, Pemda diwakili Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos KKT, Erik Uwuratu, S.Sos dan Komisi II DPRD KKT langsung menyerahkan proposal permohonan bantuan sosial kepada Ibu Dirjen PS Kemensos RI, Mira Riyati Kurniasih untuk ditindaklanjuti. (RMN)
