Shadow

Kejari KKT Kawal Ketat Transparansi Dana Desa Lewat Program Jaksa Garda Desa (Jaga desa)

 

RadarMalukuNews.com – Demi memperketat transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kepala Kejaksaan Negeri KKT., Adi Imanuel Palebangan, S.H., M.H., bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)., Messala Hutabarat, M.M., secara resmi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada Program Jaksa Garda Desa (Jaga desa) yang di gelar di Aula Hotel Galaxy, Saumlaki, pada Jumat (01/08/2025).

Giat Penyuluhan Hukum Terpadu Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan Bidang Intelijen, yang dikemas dalam Program Strategis Jaksa Garda Desa (Jaga desa) ini, dihadiri oleh delapan puluh Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua Komisi II DPRD KKT, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta staf khusus Bupati Kepulauan Tanimbar.

Kepala Seksi Datun Kejari KKT, El Imanuel Lolongan, S.H., M.H., menyampaikan, kolaborasi antara Kejaksaan, PMD, dan Keikutsertaan para pemangku kepentingan desa ini menandai komitmen kolektif untuk memperkuat pengelolaan Dana Desa yang transparan, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.

Melalui Bidang Datun, El memaparkan layanan pendampingan hukum non-litigasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah desa. Materi ini menitikberatkan pada penanganan masalah perdata dan tata usaha negara, mekanisme penyelesaian sengketa aset, serta pendampingan administrasi agar setiap kebijakan penggunaan anggaran desa memiliki kepastian hukum yang jelas.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari KKT., Garuda Cakti Vira Tama, S.H., mangatakan, kerjasama tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dan ketidaktaatan administrasi dalam pengelolaan Dana Desa, dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan agar tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Perjanjian Kerjasama dengan Dinas PMD ini menegaskan bahwa Kejaksaan hadir bukan hanya sebagai penegak hukum pada tahap akhir, tetapi sebagai mitra strategis dalam mendampingi pemerintah desa agar memahami setiap aspek pengelolaan keuangan dan risiko hukumnya,” ujar Garuda.

Dalam paparannya, Garuda menjelaskan peran strategis pengawasan intelijen Kejaksaan yang bertujuan mendeteksi dini potensi kerawanan hukum di lingkungan pemerintahan desa. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mendukung fungsi pendampingan Datun dengan memastikan setiap prosedur administrasi, pengelolaan dana, dan pelaporan dijalankan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan, ke depannya Kejari KKT akan terus melakukan monitoring, evaluasi, serta pembinaan teknis lanjutan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap, dengan adanya program Jaksa ‘Jaga desa’ ini, seluruh Kepala Desa dan perangkatnya memahami hak dan kewajiban hukum, memiliki kemampuan administrasi yang baik, serta mampu menghindari potensi pelanggaran hukum sejak dini, agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berdaya guna, dan memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat di bumi Duan-Lolat ini,” tutup Garuda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *