
RadarMalukuNews.com – Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang juga sebagai Wakil Pimpinan DPRD setempat, Reza Fordatkosu, akhirnya secara resmi dipolisikan oleh umat dari Paroki Tri Tunggal Maha Kudus Sifnana. Selain memproses hukum oknum wakil rakyat ini, juga masa mendesak agar yang bersangkutan diminta mundur dari kursi dewan sekaligus sebagai anggota PKS.
Masa yang tergabung dalam Kuasi Paroki Tri Tunggal Maha Kudus Desa Sifnana, berbondong-bondong datangi kantor Polres Kepulauan Tanimbar untuk mendesak pihak polres segera memproses pelaporan intoleran yang dilakukan oleh Reza dan 2 warga Desa Latdalam lainnya yakni Eko Falirat dan Cande Refwalu. Alhasil sebagai bentuk ketidakpuasan umat dan masyarakat, akhirnya aksi demonstrasi pun di tempuh.
“Kami datang atas rasa ketidakpuasan atas oknum yang menjadi ujung tombak demokrasi, justru mengkhianati demokrasi itu sendiri dengan memancing amarah dari kami umat yang dicederai,” tuntut tokoh masyarakat Desa Sifnana Cak Lamere.
Begitu juga Tokoh Pemuda Sifnana Oce Fenanlampir, dihadapan Wakapolres, pimpinan DPRD hingga pimpinan PKS setempat, menegaskan agar segera memproses anggota DPRD tersebut beserta 2 oknum warga, karena ketiga pihak ini dianggap telah mencederai kerukunan umat beragama.
“Dari Sifnana kami jaga toleransi umat beragama, kami sudah jadi masyarakat heterogen dan kami menjadi icon menjaga kerukunan umat beragama. Tetapi hari ini kami dicabik-cabik oleh anggota DPRD dari dapil kami sendiri,” tandas Fenanlampir.
Pernyataan Anggota DPRD Resa Fordatkosu yang dianggap intoleran yakni melarang untuk membangun gedung apapun terhadap tanah yang telah bersertifikat milik Gereja Tri Tunggal Maha Kudus. Begitu juga dua oknum warga Latdalam lainnya yang secara terang-terangan melarang pembangunan rumah ibadah ataupun sejenisnya di atas tanah tersebut.

KETUA DPRD SYOK
Ketua DPRD KKT Ricky Laurens Anggito, mengaku syok saat kantor wakil rakyat digeruduk masa. Alhasil, dirinya yang memang selalu memberikan kewenangan kepada wakil ketua II untuk berbicara dan menghadapi pendemo, memilih menenangkan diri disamping wakilnya.
“Saya masih syok lihat demo begini,” singkatnya dengan wajah lemas menghindari pertanyaan wartawan yang meminta dirinya berikan penjelasan terkait aspirasi demo ini.
Menyikapi tuntutan massa ini, Wakil Ketua II DPRD KKT Apolonia Laratmase menyatakan bahwa lembaganya akan merekomendasikan aparat penegak hukum (Polres KKT) untuk menindaklanjuti laporan polisi terhadap pihak-pihak yang terlibat intoleran, karena telah membuat keresahan umat beragama di Tanimbar.
“Untuk proses di Lembaga DPRD, kompas kami adalah tata tertib dan kode etik yang mengatur tindak tanduk serta sikap anggota DPRD. Sehingga hal ini akan ditindaklanjuti oleh badan kehormatan dewan. Sesuai permintaan pendemo untuk waktu 3×24 jam bagi kami berproses, maka kami akan tetap menindaklanjutinya,” tandas nya yang menambahkan untuk kemungkinan Pergantian Antar Waktu (PAW), pihaknya juga tetap berpatokan pada tatib dan rekomendasi badan kehormatan.
SIGNAL PAW
Signal PAW juga diberikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KKT Gaspers Thiodorus pasca menerima aspirasi warga ini. Pasalnya Reza sendiri merupakan kader PKS dengan perolehan suara terbanyak saat pileg 2024 lalu.
“Sebagai pimpinan, kami akan berikan sangsi oleh parpol. Tentu kami akan tindaklanjuti sesuai dengan AD ART parpol. Kan ada dewan etik daerah di provinsi. Jika terbukti, kami tidak segan-segan lakukan tindakan terhadap bersangkutan. PAW bisa terjadi, tunggu hasil dari badan kehormatan dewan dan polres,” tegasnya.
PROSES HUKUM JALAN
Sementara itu, Wakapolres Kompol Wilhemus Minanlarat, yang menerima aspirasi pendemo di depan kantor polres setempat, tegaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan warga ini dan akan memproses sesuai aturan hukum yang berlaku di negara ini.
“Hasilnya bagaimana, kami akan sampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan atau SP2HP, berikan kami waktu untuk bekerja,” singkat dia. (RM)
