Shadow

Kritik Filsafat terhadap Pembelaan Bupati: Ketika Kekuasaan Bersembunyi di Balik Topeng Hukum Formal

Oleh Thomas Buksalwembun, S.Fils

Saumlaki, – Bupati Jauwerissa menyajikan pembelaannya dengan bahasa yang rasional, konstitusional, dan seolah-olah berpijak pada tata kelola yang baik. Namun, bila kita meninjaunya dengan kaca mata filsafat, retorika ini justru mengungkap sebuah paradoks yang berbahaya: penggunaan rasionalitas instrumental untuk menutupi kegagalan moral dan politik yang mendasar.

1. Arendt dan “Banalitas Kejahatan” dalam Birokrasi

Bupati menekankan bahwa laporan polisi adalah hasil koordinasi bagian hukum dan instansi, bukan perintah langsungnya.

Di sini, kita menyaksikan mekanisme yang diungkap oleh Hannah Arendt: “Banalitas of Evil” atau Keseharian dari Kejahatan. Tindakan represif tidak lagi membutuhkan seorang tiran yang gila; ia dapat dilaksanakan dengan dingin oleh sebuah birokrasi yang hanya menjalankan “prosedur”.

Bupati mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab moral individu dengan bersembunyi di balik mekanisme birokratis. Dengan berkata, “ini bukan perintah saya, ini hasil koordinasi,” ia mengubah tindakan politik yang penuh nilai menjadi sekadar “administrasi hukum”.

Ini adalah bentuk pengingkaran tanggung jawab. Seorang pemimpin sejati tidak boleh bersembunyi di balik birokrasi; ia harus memikul beban moral dari setiap keputusan yang diambil atas namanya.

2. Habermas dan “Kolonisasi Dunia-Kehidupan” oleh Sistem

Jürgen Habermas membedakan antara “Sistem” (dunia birokrasi, pasar, dan hukum formal) dan “Dunia-Kehidupan” (lifeworld—dunia pengalaman sehari-hari, nilai, dan solidaritas).

Demokrasi yang sehat terjadi ketika kedua dunia ini berkomunikasi. Yang dilakukan Bupati adalah contoh klasik “Kolonisasi Dunia-Kehidupan oleh Sistem.”

Keluhan para PPPK, rasa pengabdian puluhan tahun, pengkhianatan oleh “PPPK siluman”, frustasi akan ketidakadilan, adalah persoalan yang hidup di lifeworld.

Ini adalah masalah pengakuan (recognition) dan keadilan substantif. Namun, respon Bupati adalah dengan menerapkan logika Sistem (hukum pidana) untuk membungkam gejolak di lifeworld tersebut.

Dengan membingkai masalahnya semata-mata sebagai “perusakan aset” dan “pelanggaran hukum,” ia mereduksi tuntutan substantif menjadi sekadar pelanggaran prosedural.

Dialog yang ia janjikan pun menjadi tidak bermakna, karena syaratnya adalah kepatuhan mutlak pada koridor Sistem yang telah gagal melayani mereka.

3. Foucault dan Rasionalitas Kekuasaan yang Menghukum

Pernyataan Bupati,”untuk menjaga wibawa pemerintahan dan ketertiban umum,” adalah mantra klasik kekuasaan yang diurai Michel Foucault. Kekuasaan modern tidak selalu tampak sebagai penindas yang bengis, melainkan sebagai “rasionalitas pemerintahan” (governmentality) yang berusaha mengatur tatanan sosial dengan cara yang “paling efisien”.

Tindakan melaporkan rakyat ke polisi adalah sebuah performa kekuasaan. Tujuannya bukan hanya menghukum segelintir perusak, tetapi mengirim pesan disipliner kepada seluruh masyarakat: “Lihatlah, suara protesmu, jika melampaui batas yang kami tentukan, akan berujung pada kekuatan represif negara.”

Dengan mengatakan ada “pihak tertentu yang menunggangi,” Bupati menggunakan strategi Foucaultian untuk membuat wacana menjadi tidak berbahaya dengan menyebutnya sebagai hasil infiltrasi “oknum”, bukan sebagai ledakan legitim dari ketidakpuasan yang sistematis.

4. Kontradiksi antara “Hati” dan “Hukum” dalam Retorika Kekuasaan

Retorika Bupati penuh dengan kontradiksi yang tak terselesaikan :

“Beta tahu betul perasaan mereka” vs. “Proses hukum harus berjalan.” Ini adalah upaya untuk merangkul secara emosional sambil menolak secara struktural.

Filsafat moral akan menilai ini sebagai kesenjangan antara empati dan tindakan. Empati yang sejati harusnya menerjemah menjadi kebijakan yang membenahi akar masalah, bukan menjadi pembuka bagi hukuman.

“Kekuasaan harus berpijak pada rasa kemanusiaan dan keadilan vs Menegakkan aturan dengan tegas. Di mana letak “keadilan” ketika aturan yang ditegakkan justru mengabadikan ketidakadilan yang memicu protes?

Keadilan substantif (memperbaiki sistem rekrutmen yang bobrok) dikorbankan demi kepatuhan formal pada aturan (larangan merusak fasilitas).

KESIMPULAN FILSAFAT 

Pembelaan Bupati Jauwerissa adalah sebuah masterclass dalam legitimasi kekuasaan yang kosong. Ia menggunakan bahasa hukum, tata kelola, dan demokrasi untuk membangun citra rasional, sambil mengabaikan panggilan etis yang lebih dalam dari rakyatnya.

Tindakannya bukanlah penegakan hukum, melainkan instrumentalisasi hukum untuk melanggengkan ketidakberdayaan rakyat.

Kepemimpinan sejati, dalam sudut pandang filsafat, bukanlah tentang menjaga “wibawa pemerintahan” dari kritik, melainkan tentang memberikan pengakuan (recognition) atas penderitaan dan tuntutan legitim rakyat.

Dengan memilih untuk menghukum daripada memahami secara mendalam, dan dengan bersembunyi di balik prosedur birokratis, Bupati telah membuktikan satu hal: bahwa di balik topeng “pelayan rakyat” yang ia kenakan, tersembunyi wajah seorang penguasa yang justru takut pada suara dari mereka yang seharusnya ia layani. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *