
Saumlaki, RadarMalukuNews.com – PT Bayu Sakti Abadi (BSA) resmi menyerahkan kunci secara simbolis kepada sebelas pengguna Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Perumahan Graha Olilit Permai (GOP) tahap dua. Serah terima tersebut dilakukan oleh Kuasa Direktur PT BSA, Tjioe Iwan Yohan, dalam acara akad dan serah terima yang berlangsung di lokasi Perumahan GOP, Jalan Drs. S. J. Oratmangun, Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Jumat (28/11/2025).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKT, Agustinus Rettob, S.P, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program KPR subsidi merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia, termasuk di Kepulauan Tanimbar.
Rettob menjelaskan bahwa di Tanimbar, PT BSA telah membangun 38 unit rumah subsidi di kawasan GOP. Perumahan ini menjadi satu-satunya perumahan subsidi di Provinsi Maluku yang telah selesai dibangun dengan fasilitas lengkap dan siap ditempati.
“Kita patut bangga karena di Tanimbar sudah ada KPR yang dibangun oleh Bapak Iwan CS dan sudah siap ditempati. Namun sayangnya peminatnya belum banyak, sehingga kita perlu lebih banyak melakukan sosialisasi,” ujar Rettob.
Ia memaparkan bahwa KPR subsidi diperuntukkan bagi keluarga berpenghasilan tidak lebih dari Rp11 juta per bulan bagi yang sudah menikah, dan Rp8 juta bagi yang belum menikah, dengan berbagai kemudahan, antara lain subsidi uang muka dan uang jaminan sebesar Rp4 juta, serta suku bunga tetap 5%.
Meski demikian, Rettob menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami skema KPR subsidi tersebut. “Mudah-mudahan ke depan prosesnya lebih lancar dan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya,” harapnya.
Kebutuhan Rumah Masih Tinggi
Mengacu pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKP), terdapat 3.323 kepala keluarga di Tanimbar yang belum memiliki rumah, termasuk ASN dan pelaku usaha. Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan hunian layak di daerah ini masih sangat tinggi.
Untuk tahun 2025, berdasarkan nota kesepahaman antara Menteri PKP, Kepala BP, Gubernur Maluku, dan para Bupati/Wali Kota se-Maluku, Kepulauan Tanimbar mendapat alokasi 200 unit rumah subsidi. Dari jumlah tersebut, 100 unit telah dibuka pendaftarannya melalui Bank BTN dan Dinas PKP Provinsi.
Hasilnya, 238 orang mendaftar, tetapi hanya 170 orang yang lolos tahap verifikasi awal oleh Bank BTN. Dari jumlah tersebut, sekitar 130 orang dinyatakan lulus verifikasi, didominasi oleh ASN.
Rettob berharap pihak pengembang dapat meningkatkan promosi dan pelayanan agar minat masyarakat terhadap rumah subsidi semakin meningkat.
User GOP Sudah Lewati Tahapan Screening

Deputy Branch Manager Bank BTN Ambon, Herry Gerald Talupun, menjelaskan alur KPR Subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Salah satu tahap penting adalah pemeriksaan riwayat kredit (BI Checking / SLIK) untuk memastikan kelayakan pemohon.
Herry mengungkapkan, sejauh ini terdapat 19 user KPR GOP, 8 di tahap pertama dan 11 di tahap kedua, yang telah lulus semua proses screening, termasuk verifikasi penghasilan.
“Penghasilan Bapak dan Ibu para user KPR sudah masuk dan dapat dibuktikan dengan adanya persetujuan dari Bank,” jelas Herry.
Ia menambahkan bahwa proses akad melibatkan dua notaris, masing-masing dari Ambon dan Kepulauan Tanimbar, sesuai ketentuan bahwa BTN harus menggandeng notaris yang berada di wilayah lokasi KPR.
“Dua notaris, Roy dari Ambon dan Maria dari Tanimbar ditunjuk untuk mengurus perjanjian kredit serta akta jual beli,” ujar Herry.
Perwakilan BTN, Herry, menegaskan bahwa setelah akad ditandatangani, debitur wajib mulai mengangsur sesuai perjanjian. Ia mengingatkan agar seluruh pertanyaan terkait kredit disampaikan sebelum penandatanganan.
Pemerintah memberikan dua subsidi utama kepada debitur FLPP, yakni suku bunga tetap 5% hingga lunas serta subsidi uang muka Rp4 juta per debitur. BTN juga menyediakan layanan pembayaran ekstra tanpa penalti, yang langsung mengurangi pokok pinjaman dan mempercepat pelunasan.
Herry menekankan bahwa urusan infrastruktur perumahan, seperti listrik dan air, sepenuhnya menjadi tanggung jawab developer, bukan pihak bank. Selain itu, rumah subsidi wajib ditempati sesuai ketentuan BP Tapera.
Disisi lain, Herry menegaskan bahwa meski belum tersedia kantor cabang di Kepulauan Tanimbar, seluruh proses dapat dilakukan secara digital.
“Lewat aplikasi BTN Property, baik masyarakat maupun developer bisa mengurus berkas dan proses KPR secara online. Jadi tidak perlu khawatir,” jelas Herry.
Herry berharap seluruh proses akad berjalan lancar dan para debitur dapat menjaga kelancaran pembayaran cicilan hingga lunas.
“Kalau ada masalah keuangan, jangan tunggu macet. Segera komunikasikan agar bisa dicarikan solusi. Kami ingin semua berjalan baik tanpa konsekuensi hukum atau lelang,” tutup Herry.
Developer Pastikan Kesiapan Unit dan Legalitas

Perwakilan developer PT BSA, Mahidin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa untuk tahap ketiga nantinya, tersisa 18 unit rumah yang ditargetkan rampung paling lambat Januari.
“Dari 18 unit tahap ketiga, tujuh sudah mengajukan berkas. Masih ada sebelas unit yang tersedia. Kami berterima kasih kepada masyarakat dan pemerintah daerah yang telah mendukung pembangunan ini,” ujar Mahidin.
Mahidin juga memastikan legalitas seluruh rumah telah jelas. Dari penyerahan tahap pertama pada September lalu, delapan user sudah menerima sertifikat hak milik atas nama masing-masing.
“Intinya, kami siap membantu memberikan kemudahan kepada seluruh user yang menempati kawasan tersebut”, tutup Mahidin. (RMN)
